Politik Rekayasa Opini Media Digital

Politik Rekayasa Opini Media Digital
©Emaze

Narasi dunia dalam genggaman media digital sebagaimana digambarkan Marshall Mc Luhan dalam Understanding Media: the Extension (1964) yang menyebut dunia sebagai global village “kampung global”. Dan, Guy Debord dalam Society of the Spectacle (1987) menyatakan bahwa keberadaan dunia saat ini sebagai global stadium “stadion global” agaknya tidak berlebihan, malahan sangat tepat, di mana konektivitas antar-penduduk dunia makin intensif.

Keberadaan media digital membuat setiap lapisan masyarakat dengan sangat mudah bisa memuaskan rasa penasaran dan rasa ingin tahu. Cukup menjentikkan jari-jemari melalui gawai genggam, semua bisa diakses dengan mudah dan cepat, mulai dari hal yang serius hingga hal remeh-temeh sekalipun.

Dan, hampir sudah bisa dipastikan, semua lapisan masyarakat melek media digital dan melek informasi. Meminjam istilah filosof kritis kontemporer Prancis Jean Bauldrillard, sudah pada level obisitas informasi, kegemukan informasi. Di mana secara tidak langsung telah mengubah status diri dari homo-sapiens ke homo-super sapiens.

Selain itu, keberadaan media digital telah membuat hampir seluruh aspek kehidupan saling berinteraksi, berkorelasi, dan saling berpengaruh dalam jaringan kehidupan ini. Maka, tak mengherankan kalau sebagian besar populasi masyarakat dunia saat ini berbicara mengenai “the digital era, the internet age, the information age, the network society” dan sebagainya.

Untuk saat ini saja, media digital telah menjadi sarana dan wahana dalam berbagai pengharapan, fantasi, bahkan spekulasi setiap manusia. Sebagaimana prediksi sejak awal, ia sudah diprediksikan akan mengubah secara radikal hampir semua aspek kehidupan manusia.

Persoalan di dalamnya tidak hanya sebatas persoalan sosial-kemanusiaan, lalu kemudian menjadi persoalan sektoral belaka, melainkan juga persoalan kebudayaan, ekonomi, politik, medis, sains dan teknologi serta agama dan yang lain.

Dalam pencaturan politik kontemporer, peran media digital hampir sama pentingnya, dan bahkan melebihi suara dalam suatu pemilihan di negara penganut demokrasi seperti Indonesia. Sehingga tak ayal, kadang kala kita masih dan perlu mempertanyakan kembali tentang dunia dan masyarakat demokratis. Demokrasi seperti apa yang diinginkan, dan pas, serta cocok untuk diterapkan di tengah-tengah perkembangannya di masyarakat demokratis seperti saat ini?

Dalam beberapa literatur, kita sering kali dihadapkan pada konsepsi berbeda terkait demokrasi. Misalnya, dalam kamus-kamus yang sering kali kita jumpai, memberi pengertian kalau masyarakat yang demokratis adalah masyarakat di mana publik memiliki alat yang bersifat terbuka dan bebas sehingga bisa berpartisipasi dalam mengatur urusan-urusan kepentingan masyarakat.

Konsepsi lain tentang masyarakat demokratis yang begitu tampak saat ini adalah publik harus dihalagi dalam berbagai usaha dalam mengatur urusan dan pentingan masyarakat, dan alat yang seharusnya terbuka dan bebas harus senantiasa dikontrol secara ketat oleh penguasa dan kaum oligarki media digital.

Pengertian ini begitu terdengar aneh dan wagu di telinga kita. Namun konsepsi inilah yang begitu tampak berlaku secara umum di setiap negara, dan mungkin tidak terkecuali di negara kita saat ini.

Baca juga:

Fakta yang muncul di media digital tidak sepenuhnya sama dengan fakta yang ada di lapangan. Fakta di media digital merupakan hasil rekonstruksi dan olahan para jurnalis di meja-meja redaksi.” Demikian kata pengamat politik media sekaligus filosof kontemporer Noam Chomsky dalam bukunya Media Control: The Spectacular Achievements of Propaganda Seven Stories yang terbit sekitar 1997.

Narasi Chomsky ini memperkuat apa yang pernah disampaikan seorang raja dan sekaligus filosof Yunani Kuno; Marcus Aurelius: “segala yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala yang kita lihat dan baca adalah perspektif, bukan kebenaran yang sebenarnya.

Narasi Chomsky maupun Marcus tentang media digital ini bukan berarti tidak percaya dan menegasikan pada kerja-kerja jurnalisme. Chomsky percaya pada setiap kerja jurnalisme telah menerapkan teknik jurnalistik presisi, yang tidak bisa diterima, dan dapat dikatakan, apa yang ada di dalamnya bukan benar-benar fakta yang sebenarnya.

Dalam pengamatan Chomsky, apa yang tampak selalu ada sifat kekurangan di antara setiap sudut pandang dan rekonstruksi peristiwa dan fakta yang sebenarnya ke dalam fakta media. Serta akan sangat sulit menerima kenyataan tanpa adanya mekanisme kontrol dari penguasa dan kaum oligarki.

Mekanisme kontrol penguasa dan kaum oligarki atas media digital ini, kemudian apa yang disebut sebagai “politik rekayasa opini”, demikian Noam Chomsky menyebut masyarakat demokratis di era media digital.

Diakui atau tidak, di Indonesia sendiri sejak beberapa tahun terakhir ini, tergolong paling aktif di dunia dalam penggunaannya. Terbukti sebanyak 70 persen di bawah umur 35 tahun pengguna media sosial, dan 64 juta masyarakat memiliki akun Facebook, serta 20 juta masyarakat Indonesia memiliki akun Twitter dan nomor tiga di dunia, serta ibu kota Jakarta dianggap kota paling aktif di Twitter.

Dengan persentasi demikian, bukan tidak mungkin, bahkan sangat berpotensi keberadaannya sangat memengaruhi demokratisasi, dan ekonomi, serta politik, termasuk di dalamnya menjadi pengontrol arus utama dalam menentukan kekuasaan politik.

Arus kontrol kuasa media digital ini di Indonesia sejak beberapa tahun belakang juga menunjukkan bahwa ia dapat dijadikan alat yang sangat ampuh dalam perebutan kekuasaan. Siapa saja yang mempu membangun image baik akan sangat mungkin mengelitimasi publik sebagaimana yang dikendaki, atau bahkan sebaliknya. Kasus 2014 hingga kasus Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, bukti nyata dan paling diingat sepanjang perpolitikan negeri ini.

Narasi ini dibuktikan sendiri oleh Ross Tapsell dalam Kuasa Media di Indonesia: Kaum Oligarki, Warga, dan Revolusi Digital (2018) yang mengungkap perannya sangat memengaruhi relasi kekuasaan dengan bertambahnya penggunaan platform-platform media digital yang makin kreatif, serta para pemiliknya atau kaum oligarki makin tambah kaya dan kokoh mempertahankan pangsa pasar yang lebih besar, serta jadi lebih kuat secara politik.

Dari sini, satu hal yang perlu disadari pengguna dan penikmat media digital bahwa setiap detik dan menit, serta jam, bahkan setiap hari, kita sedang menyaksikan pertarungan dan perebutan pelbagai kepenting di media digital.

Kenyataannya di tengah masyarakat demokratis setiap objektivitas yang ditawarkan oleh para pengiat media digital tidak begitu saja diterima dan disepakati, bahkan ditolak. Pada akhirnya, kita perlu sejenak merenungkan kembali kata-kata Marcus Aurelius dan Noam Chomsky di atas.

Baca juga:
Syahuri Arsyi
Latest posts by Syahuri Arsyi (see all)