Politik Rekognisi; Pertarungan Tanah Adat dan Identitas Budaya

Dalam The Struggle for Recognition: Moral Grammar of Social Conflict (1995), tampak jelas bagaimana Honneth membangun teorinya dengan mendasarkan pada pemikiran Hegel. Honneth menjelaskan bahwa Hegel merumuskan tentang kesadaran diri melalui suatu proses pengakuan yang bersifat timbal balik.

Akan tetapi, relasi antara kesadaran diri dan pengakuan timbal balik ini tidak bersifat linier. Ada konsep lainnya yang berada di antara kedua konsep tersebut, yaitu konsep struggle of recognition (perjuangan untuk mendapat pengakuan).

Lebih lanjut, Honnet kemudian membangun teorinya dengan mendasarkan pada tiga bentuk pengakuan timbal balik yang beranjak dari teori Hegel. Adapun maksud timbal balik pertama yakni cinta yang mengandaikan antarsubjek dapat saling menerima dan mengakui satu sama lain.

Kedua, adanya penghormatan antara sesama individu dan dalam bentuk hak-hak yang bersifat legal.

Ketiga, yakni terbentuknya solidaritas, tentu saja ketika masing-masing subjek dapat mengenali, menghormati, dan adanya sikap menerima kekhasan ataupun identitas dari masing-masing.

Dalam pemahaman rekognisi Axel Honneth, absennya pengakuan menyebabkan adanya disrespect. Dalam ranah hukum misalnya, hukum harus mampu menjamin kesetaraan, termasuk untuk berkontribusi atau berpartisipasi dalam politik dan sebagainya. Ketiadaan rekognisi mengakibatkan suatu pihak tereksklusi dari kesetaraan (Honneth, 1995). Dengan demikian, ketiadaan pengakuan akan mengakibatkan suatu pihak terlukai dan menyebabkan lahirnya perlawanan.

Gerakan perlawanan yang masyarakat adat marafenfen lakukan untuk menyuarakan hak atas pengakuan tanah adat dengan terancamnya dari pangkalan udara TNI AL. Pengambilan tanah adat yang menjadi bandara sejatinya meminggirkan identitas mereka. Dalam hal ini, pengakuan akan budaya yaitu hutan dan tanah yang menjadi identitasnya yang sejak dulu terjaga hilang berganti menjadi puing-puing bangunan.

Dalam konteks ini, seperti yang Honnet jelaskan bahwa menghormati atas apa yang setiap subjek miliki, dalam hal ini masyarakat adat Marafenfen. Absennya hal tersebut menjadi percikan lonjakan besar, yaitu pertarungan penguasaan tanah dan hutan adat menjadi arena pertempuran manusia.

Baca juga:

Perampasan hutan-hutan adat selalu saja meminggirkan masyarakat adat sekitar yang menghuni bertahun-tahun. Perubahan lahan adat menjadi pelbagai macam pembangunan meminggirkan mereka dari identitas mereka, yaitu hutan dan tanah. Sebagaimana Sobrevila katakan dalam The Role Of Indigenoud Peoples In Blodversit Conservation, 80 persen ekosistem terbaik yang tersisa di muka bumi dijaga dan dipelihara oleh masyarakat adat.

Oleh karena itu, sudah menjadi kebanggaan bahwa hutan-hutan yang berada di beberapa pulau di Indonesia yang dijaga oleh masyarakat adat dari beragam ancaman krisis ekologi yang kelak akan melanda. Hari ini kita lihat apa yang terjadi di wilayah timur Indonesia yaitu Maluku perlawanan masyarakat demi mempertahankan hutan dan tanah adat dari ancaman kelak yang akan dialami oleh mereka.

Bagi masyarakat adat Marafenfen, hutan dan tanah adat merupakan identitas budaya mereka. Jika kelak mereka berhenti berjuang, mereka akan kehilangan identitas budayanya yang akan diwariskan bagi generasi mendatang.

Hamzah Jamaludin
Latest posts by Hamzah Jamaludin (see all)