Politik, ‘Siapa Dapat Apa’?

Politik, 'Siapa Dapat Apa'
©Twitter

Cara berpolitik ‘siapa dapat apa’ mengakibatkan pembangunan di masyarakat terbengkalai dan potensi korupsi di pemerintahan sangat tinggi sekali.

Di tengah situasi politik yang tidak jelas, tidak diikuti dengan evaluasi politik secara kritis, polarisasi di tengah masyarakat makin tajam, maka pesimisme di tengah masyarakat akan makin tinggi. Dan, itulah kondisi riil politik di Bima hari ini.

Masyarakat tidak lagi bicara soal bagaimana berpolitik dengan jujur atau bicara soal bagaimana berpolitik dengan adil. Tidak. Masyarakat tidak lagi bicara soal bagaimana leadership seorang pemimpin atau gagasan-gagasan yang mengikutinya. Masyarakat di Bima hari ini bicara ‘siapa dapat apa’. Ini tentu beralasan.

Di tengah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah atau elite-elite politik di Bima mengakibatkan masyarakat pesimis terhadap pemerintah. Maka, jangan salahkan masyarakat; dalam momentum-momentum politik, masyarakat akan berpikir ‘siapa dapat apa’ dari momentum politik yang diagendakan sekali atau dua kali dalam lima tahun. Cara berpolitik semacam inilah sehingga mengakibatkan pembangunan di masyarakat terbengkalai dan potensi korupsi di pemerintahan sangat tinggi sekali.

Ini sangat masuk akal. Mengingat, bagi politisi perhitungannya jelas. Berani mengeluarkan ‘apa dapat apa’. Meski demikian, korupsi tidak dibenarkan. Apa pun dalilnya. Tapi itulah konsekuensi-konsekuensi logis dari cara berpolitik yang koruptif dan tidak terdidik, yang lepas dari evaluasi akademis.

Maka, jangan tanyakan kenapa kebijakan-kebijakan pemerintah sering menguntungkan elite-elite ekonomi dan merugikan masyarakat banyak. Karena perhitungannya jelas. Ongkos mengikuti Pilkada bukan main, miliaran bahkan, dan dana itu didapatkan dari elite-elite ekonomi. Dalam pertarungan politik tidak ada yang gratis, semua butuh uang.

Itulah yang disebut sebagai oligarki kekuasaan. Kekuasaan disandera oleh kekuatan ekonomi. Kekuasaan tidak punya kuasa atas kekuasaan di hadapan ekonomi. Dominasi ekonomi di tubuh kekuasaan inilah yang mengakibatkan kekuasaan mengalami ‘obesitas’. Karena di situlah terjadinya transaksi politik, bagi-bagi jatah, korupsi hingga dinasti politik.

Jadi, ide tentang politik yang jujur, politik yang adil dan pendidikan politik di masyarakat itu tidak ada. Pilkada sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang baik itu sudah tidak ada lagi dalam pikiran masyarakat. Bajakan-bajakan demokrasi semacam inilah yang diperlihatkan oleh kekuasaan di publik.

Baca juga:

Tidak ada pendidikan politik yang diperlihatkan oleh kekuasaan atau elite-elite politik hari ini. Yang diperlihatkan oleh keuasaan dan elite-elite politik hari ini adalah pertengkaran, kepentingan, kebohongan, dan itu menandakan bahwa elite-elite politik dan kekuasaan hari ini tidak punya pikiran. Tidak punya peta yang jelas untuk membangun Bima hari ini. Itulah yang hilang dari kekuasaan dan elite-elite politik di Bima hari ini.

Karena ini adalah momentum Pilkada dan sebentar lagi akan dirayakan, maka yang pertama-tama yang perlu dievaluasi adalah elite-elite politik sebagai cerminan dari figur publik. Dan, tentu ini adalah tugas partai politik memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai.

Tugas partai politik adalah mendidik kader-kadernya supaya ada ide yang dibawa oleh kader-kadernya ke masyarakat dan untuk pertarungan politik. Artinya, kader-kader partai itu harus dibentuk terlebih dahulu oleh partai politik sebelum dikirimkan ke ‘medan peperangan’ politik.

‘Medan peperangan’ politik itu adalah pertarungan ide dan gagasan untuk membangun Bima. Itu yang belum diperlihatkan oleh elite-elite politik di Bima hari ini. Yang diperlihatkan adalah persokongkolan, kelicikan, kemunafikan, dan agenda politik masing-masing.

Berangkat dari elite-elite politik yang tidak membawa ide dan gagasan dari partai politik tersebut menjadi penguasa yang buta peta dan tidak punya pikiran mengakibatkan masyarakat tidak yakin dengan pemerintah membangun Bima. Karena sejak dari pikiran, pemerintah tidak punya arah yang jelas untuk membangun Bima. Akhirnya, pembangunan terbengkalai.

Untuk mengurangi pesimisme di tengah masyarakat dan menghidupkan kembali harapan politik masyarakat di Bima adalah dengan cara menyebarluaskan pendidikan politik di tengah masyarakat. Ini menjadi tugas akademisi. Maka dengan ini ide tentang transaksi politik, bagi-bagi jatah, korupsi, dinasti politik dan politik ‘siapa dapat apa’ bisa dihilangkan.