Politik Uang dalam Konsep Patronase dan Klientelisme

Politik Uang dalam Konsep Patronase dan Klientelisme
Ilustrasi: Kiagus Aulianshah/Beritagar.id

Istilah politik uang telah digunakan secara luas untuk menggambarkan praktik-praktik demokratisasi di Indonesia—bermula pada akhir 1990-an. Kendati demikian, definisi istilahnya masih saja kabur. Semua pihak menggunakan definisi masing-masing.

Di awal Reformasi, sebagai contoh, orang seringkali menggambarkan praktik suap di kalangan legislatif yang saat itu marak berlaku dalam pemilihan Kepala Daerah. Istilah yang sama juga digunakan untuk menggambarkan praktik pembelian suara dalam konteks Kongres Partai Politik.

Bahkan, istilah ini juga digunakan untuk praktik korupsi politik yang lebih bersifat umum, seperti keterlibatan anggota lembaga legislatif dalam penggelapan uang dari proyek-proyek pemerintah, atau penerimaan suap dari pengusaha.

Namun demikian, kurang lebih satu dekade setelahnya, istilah politik uang mulai digunakan dalam konteks yang lebih sempit. Saat ini, orang menggunakannya untuk menggambarkan praktik yang merujuk pada distribusi uang (uang tunai dan terkadang dalam bentuk barang) dari kandidat kepada pemilih, terkhusus di saat Pemilu.

Untuk menghindari kekaburan makna dari istilah politik uang, dalam buku Edward Aspinall dan Mada Sukmajati, istilah tersebut sesuai dengan standar yang ada dalam berbagai studi komparatif tentang politik elektoral di berbagai negara. Dalam mendefinisikannya, keduanya fokus pada konsep patronase dan klientelisme.

Praktik Patronase

Merujuk Shefter (1994: 283), mendefinisikan patronase sebagai sebuah pembagian keuntungan di antara politisi untuk mendistribusikan sesuatu secara individual kepada pemilih, para pekerja atau pegiat kampanye, dalam rangka mendapatkan dukungan politik dari mereka.

Dengan demikian, patronase merupakan pemberian uang tunai, barang, jasa, dan keuntungan ekonomi lainnya (seperti pekerjaan atau kontrak proyek). Semuanya didistribusikan oleh politisi, termasuk keuntungan yang ditujukan untuk individu (misalnya, amplop berisi uang tunai) dan kepada kelompok/ komunitas (misalnya, lapangan sepak bola baru untuk para pemuda kampung).

Patronase juga bisa berupa uang tunai atau barang yang didistribusikan kepada pemilih yang berasal dari dana pribadi (misalnya, dalam pembelian suara); atau dana publik (misalnya proyek-proyek pork barrel yang dibiayai oleh pemerintah).

Penulis ingin menegaskan bahwa patronase merujuk pada materi atau keuntungan lain yang didistribusikan oleh politisi kepada pemilih atau pendukung. Contoh kasus, misalnya, di Jayapura Utara, bagaimana praktik tersebut dilaksanakan.

Menarik ketika penulis ingin mengambil contoh dari salah satu analisis  Ridwan (2014). Ia menjelaskan bahwa pada persaingan para Calon Legislatif (caleg) di Jayapura Utara, yang bukan saja merupakan sebuah distrik, melainkan juga salah satu dari empat Daerah Pemilihan (Dapil) di Jayapura, yaitu Dapil 1 yang menjadi area bagi para caleg untuk bersaing memperebutkan kursi di DPRD kota Jayapura.

Analisis ini menjelaskan secara detail sebuah pola pembentukan tim sukses dan distribusi patronase yang secara fundamental serupa dengan pola-pola di mana pun di Indonesia. Para caleg yang sangat serius memenangkan kursi di Jayapura Utara, sebagaimana di wilayah lain di negeri ini, berupaya melibatkan para pemuka komunitas lokal dalam ‘tim sukses’ mereka sebagai sebuah cara menggenjot suara para pendukung pemuka komunitas tersebut.

Selain itu, para Caleg mengandalkan distribusi patronase sebagai bagian utama strategi kampanye. Mereka membagi-bagikan cenderamata saat bertatap muka pada rapat-rapat Caleg dengan pemilih. Mereka memberi donasi yang sangat besar sebagai bagian dari kebijakan publik kepada berbagai komunitas. Dan juga, terlibat jual-beli suara pada hari-hari menjelang Pemilu menuju bilik suara.

Mesti dicatat, bukan hanya di Jayapura Utara yang terjadi praktik seperti ini. Fenomena-fenomena yang menunjukkan adanya tim sukses, percaloan, kebijakan-kebijakan untuk komunitas tim sukses, pemberian suara, bahkan praktik suap terhadap penyelanggara pemilu pun terjadi merata di Indonesia.

Karena itu, diperlukan ketegasan hukum untuk mengubah para aktor politik dalam bermain secara sehat. Meski ini menjadi bagian dari strategi kampanye yang hampir dipilih oleh para Caleg.

*Desi Syukriati, Menteri Dalam Negeri di Dewan Eksekutif  Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum (DEMA-FSH) UIN-SUKA 2016-2017; asal Nusa Tenggara Barat.

___________________

Artikel Terkait: