Politisi Koruptor, Tanggung Jawab Partai dan Respons Masyarakat

Politisi Koruptor, Tanggung Jawab Partai dan Respons Masyarakat
©Jawa Pos

Pendidikan antikorupsi menjadi penting untuk melawan kecenderungan untuk menjadi politisi koruptor.

Beberapa minggu belakangan, dunia maya heboh dengan pernyataan jujur dari seorang mantan artis tanah air yakni Krisdayanti – atau barangkali masih menjadi artis politisi di Senayan? Mantan artis yang berpindah haluan ke dalam dunia “gelap” politik tersebut membeberkan kepada publik besaran pendapatan yang ia peroleh dalam sebulan. Anehnya, ia dipanggil oleh petinggi PDI-Perjuangan usai ucapannya tersebar luas. Dikabarkan bahwa Krisdayanti ditegur atau katakanlah dibatasi berkata jujur kepada publik.

Teguran dari petinggi partai kepada kader yang berbicara jujur mau mengafirmasi bahwa politik itu kotor karena telah menggeser nilai-nilai kejujuran sebagaimana diwariskan oleh ajaran budaya Nusantara sendiri. Nilai-nilai kejujuran tidak punya tempat lagi dalam dunia politik sebab dibatasi oleh Partai Politik yang katanya milik wong cilik yang miskin papa tersebar luas di Indonesia. Bicara jujur dibatasi berarti bisa diduga soal keuangan atau kekayaan yang mereka peroleh adalah rahasia ketat. Begitu saja sangat dirahasiakan apalagi korupsi.

Selain Krisdayanti dan PDI-Perjuangan, muncul lagi Azis Syamsudin dengan Golkarnya. Azis Syamsudin yang menempati kursi kekuasaan tertinggi kedua di Senayan telah mengenakan rompi sebagai penjahat pemakan uang negara. Ia dibesarkan dalam partai berlambang beringin. Golkar nama partai itu.

Dalam dunia pendidikan, jika Azis adalah seorang yang dididik, patut dipertanyakan juga tanggung jawab sekolah tempat ia belajar juga para gurunya. Dengan demikian, dalam dunia politik, patut dipertanyakan juga partai Golkar sebagai ruang kelas atau ruang belajar politik yang membesarkan Azis Syamsudin, penjahat pemakan uang tanpa rasa malu.

Walaupun demikian, bukan berarti hanya Azis yang patut di-bully, ada banyak koruptor lain bahkan sama-sama lahir dari satu sekolah. Ada Setya Novanto petinggi Partai Golkar yang saat ini hidup dalam bui. Walaupun menghabiskan banyak uang, Partai Golkar masih mengibarkan bendera kuningnya di hadapan rakyat kecil Indonesia tanpa ada pernyataan bersalah atau minta maaf secara resmi kepada publik.

Lihat saja Azis Syamsudin. Ketika mengenakan rompi penjahat, petinggi partainya malah sibuk pemerkan diri sebagai pemain yang akan bertarung pada 2024 mendatang. Sepertinya, mencuri uang negara, di hadapan para politisi kaya raya, dilihat sebagai sebuah pekerjaan mulia.

Selain pada level pusat, di daerah terpencil tempat lahir penulis, di Lembata, NTT juga ceritanya tak jauh berbeda. Lagi-lagi kader Golkar dikritik habis-habisan karena diduga bermasalah.

Adalah Almarhum Eliaser Yentji Sunur, mantan Bupati Lembata yang telah dijemput maut. Ia diduga menghasilkan kebijakan yang merugikan keuangan daerah Lembata miliaran rupiah. Proyek yang dibangun sesuai keinginan pribadinya mangkrak. Ia punya rumah pribadi yang atas kemauannya sendiri dijadikannya sebagai rumah jabatan bupati. Ia memimpin Lembata layaknya sang raja.

Pasca ke dunia lain, orang-orang yang pernah “se-meja makan” dengannya mulai membuka suara, termasuk mantan wakilnya, Thomas Ola Langoday yang kini sudah dilantik menjadi Bupati Lembata.

Sebagaimana diberitakan kilatnews.id (28/9), rumah pribadi milik almarhum (disebut Kuma Resort) beserta aset-asetnya mulai dipertanyakan. Menurut Bupati Lembata, Thomas Ola Langoday, alm. Yentji Sunur memiliki aset-aset pribadi – yang selama ini barangkali dirahasiakan – di antaranya tanah, jalan, dan SPBU merupakan aset pribadi Yentji Sunur bukan milik Pemda Lembata.

Baca juga:

Dengan demikian, almarhum memiliki dua SPBU di Lembata yakni di sekitar rumah pribadinya dan di Balauring, Kecamatan Omesuri. Dua SPBU tersebut menjadi lahan bisnis bagi Yentji Sunur ketika masih bernafas. Artinya, selain sebagai bupati, ia juga berbisnis. Sungguh sistim oligarki dipraktikkan secara sangat sistematis di Lembata.

Walaupun demikian, selama almarhum memimpin Lembata, gaung dari DPRD Lembata mati. Tidak ada yang berani menegur bupati secara progresif. Partai Golkar bersama kader-kader lainnya pun diam membisu.

Itulah kisah-kisah busuk para politisi kaya raya mulai dari pusat hingga daerah yang belum puas dengan kekayaan pribadi. Mereka terus menggerogoti keuangan negara untuk menjawabi libido, nafsu yang tak tertahankan untuk menjadi nomor satu terkaya di hadapan masyarakat miskin.

Tanggung Jawab Partai

Sesungguhnya partai itu bagian dari masyarakat. Atau lebih jelas partai itu milik rakyat. Ya, konsepnya seperti itu, tapi dalam kenyataannya partai itu milik orang kaya, milik para oligark. Siapa punya banyak uang, sudah pasti lolos menjadi kader partai.

Dari kasus-kasus korupsi di tanah air, terbukti jelas bahwa para koruptor datang dari latar belakang sebagai politisi yang kaya raya. Itu berarti partai adalah rumah besar bagi orang kaya. Mereka mendapatkan penghasilan yang berlimpah dari dunia politik. Namun, masih mau korupsi.

Satu hal lain yang mesti dipertanyakan secara kritis yakni peran partai politik. Apa saja pendidikan yang dibangun dalam tubuh partai politik tertentu? Apakah ada pendidikan antikorupsi? Apakah ada pendidikan yang menekankan rasa bersalah jika menjadi koruptor? Atau yang ada hanyalah pendidikan untuk memenangkan Pemilihan Umum lima tahunan?

Beberapa pertanyaan di atas mesti dibeberkan karena kenyataan membuktikan bahwa mayoritas para koruptor di Indonesia adalah politisi yang lahir dan dibesarkan dalam partai politik. Partai politik memiliki peran ganda dalam mengontrol kader-kadernya yang menyatakan diri sebagai politisi, pelayan masyarakat. Partai politik bukan rumah bisnis bersama. Oleh karena itu, mesti ada gebrakan progresif dari partai, misalnya memecat kader partai yang terbukti menjadi penjahat.

Bukan hanya itu, mesti ada pendidikan antikorupsi yang dilakukan secara disiplin dan berkala dalam rumah partai politik tertentu. Pendidikan semacam ini menjadi penting untuk melawan kecenderungan untuk menjadi politisi koruptor, khususnya di tengah pandemi Covid-19 yang merugikan ekonomi masyarakat kelas bawah.

Di NTT, sebagimana diberitakan Pos Kupang (28/9), Emanuel Boli, salah seorang Pegiat Antikorupsi mengharapkan agar partai politik memiliki kesempatan khusus untuk mengadakan pendidikan antikorupsi bagi para kadernya. Sebab menurutnya, kasus korupsi di Indonesia mayoritasnya datang dari politisi yang hidup dalam partai tertentu.

Baca juga:

Pernyataan pegiat antikorupsi tersebut mesti menjadi salah satu alternatif solutif yang dipertimbangkan oleh para petinggi partai. Namun, menjadi kesulitan kronis, justru para koruptor datang dari petinggi partai itu sendiri.

Teladan buruk dari petinggi partai akan berkembang biak sampai ke kader-kader di bawahnya. Hasilnya, partai memiliki nama buruk di mata publik. Namun, menjadi sebuah keanehan, partai yang menjadi gudang koruptor justru sangat dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ini sebuah keanehan ynag mesti dipikirkan secara dalam oleh masyarakat kecil Indonesia.

Respons Masyarakat

Seorang umat beragama sangat dianjurkan untuk berpikir kritis atau mampu mempertanyakan agamanya. Apakah agama saya benar atau ada hal-hal tertentu yang mesti dikritisi? Demikian pun seorang masyarakat politis mesti juga mempertanyakan partai yang dijagokannya; apakah partai ini benar menjadi wadah aspirasi; apakah partai ini tidak memiliki kader koruptor; apakah partai ini layak dipertahankan pada pemilihan umum 2024 mendatang?

Pertanyaan-pertanyaan kecil seputar partai politik tersebut mesti sudah ada dalam pikiran masyarakat pemilih. Masyarakat mesti kritis membaca partai politik, bukan fanatik buta terhadap partai politik tertentu. Mesti ada penilaian kritis terhadap partai politik; apakah partai yang saya agung-agungkan ini layak saya pertahankan pada 2024 mendatang atau mesti saya tinggalkan karena lebih banyak melahirkan kader koruptor?

Mengapa demikian? Ya, sebab sebuah partai politik akan hidup dan terus menjadi kara raya jika dipercayakan terus oleh masyarakat pemilih yang tidak kritis.

Sejatinya, partai yang menang dalam ajang demokrasi mesti menjadi malaekat bagi masyarakat bukan pecundang. Masyarakat harus bisa menghukum partai politik yang memiliki banyak kader koruptor agar partai tersebut mampu mengoreksi diri dan berbenah.

    Rian Odel
    Latest posts by Rian Odel (see all)