PON dan Daya Saing Daerah

PON dan Daya Saing Daerah
©MSN

Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Papua cukup menyita perhatian banyak pihak. Harapan besar yang disertai dengan optimisme turut mewarnai penyelenggaraan perhelatan nasional terbesar dalam bidang olahraga tersebut.

Pemilihan Papua dinilai sebuah langkah yang progresif terkait aspek pemerataan pembangunan bagi kawasan timur Indonesia. Namun, tak sedikit juga yang meragukan efektivitas penyelenggaraan PON dalam mendukung pembangunan Papua sebagai sebuah wilayah otonom. Terlebih, penyelenggaraan yang bertepatan dengan tahun perpanjangan masa otonomi khusus (otsus) disinyalir kental dengan motif politik tertentu.

Terlepas dari hal tersebut, penyelenggaraan PON patut kita apresiasi sebagai sebuah sarana kompetisi berkualitas bagi atlet-atlet unggulan di tiap daerah dari seluruh provinsi. Mereka mampu unjuk kemampuan untuk membuktikan menjadi yang terbaik di level nasional.

PON juga menjadi wadah yang tepat bagi daerah mengukur pembinaan bidang olahraganya. Penyelenggaraan PON sekaligus menjadi momen bagi daerah penyelenggara untuk menunjukkan level pembangunan daerahnya kepada daerah-daerah lain. Pun dapat “ketiban rezeki” karena akan ada arus perputaran uang yang begitu besar, baik dari pemerintah, atlet, ofisial, maupun para pencinta olahraga yang hadir dari seluruh Indonesia.

Tentu manfaat-manfaat tersebut sangatlah menguntungkan, teristimewa bagi daerah penyelenggara. PON diharapkan mampu mendorong daya saing daerahnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan hal yang tak terpisahkan dalam persiapan penyelenggaraan PON. Infrastruktur menyangkut sarana dan prasarana, baik berupa fasilitas olahraga maupun fasilitas penunjang seperti transportasi, kesehatan, keamanan, sosial, dan budaya.

Pembangunan tersebut dimaksudkan demi mendukung kelancaran penyelenggaraan setiap nomor olahraga selama PON berlangsung. Misalnya saja dari aspek transportasi, hal ini penting terkait akses dari wisma atlet sampai ke venue olahraga maupun ke tempat-tempat strategis seperti pusat perbelanjaan dan bandar udara.

Pembangunan fasilitas budaya berguna untuk memperkenalkan kepada khalayak secara lebih luas warisan dan adat istiadat yang tumbuh di daerah tersebut. Terlebih, fasilitas-fasilitas yang dibangun terkait PON tidak mungkin hanya dimanfaatkan saat penyelenggaraannya saja, melainkan juga setelahnya. Potensi yang begitu besar inilah yang dimaksudkan mampu mendorong daya saing daerah. Namun, bagaimana mengukurnya?

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang dikembangkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia (BRIN) memberikan gambaran perkembangan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi, nilai tambah, dan persaingan domestik maupun internasional. Sasarannya adalah peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.

IDSD penting bagi kita untuk menilai keberhasilan suatu daerah untuk dapat bersaing antardaerah. Variabel IDSD dipetakan berdasarkan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam membangun daya saing daerah. Sederhananya, variabel yang ada di IDSD harus diselaraskan dengan prioritas-prioritas pembangunan yang hendak dilakukan.

Setidaknya, ada 12 pilar yang menjadi rumusan nilai indeks yang dihasilkan. Kedua belas pilar tersebut adalah; kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan dan keterampilan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dan kesiapan teknologi. Semuanya akan diukur dan menghasilkan angka agregat IDSD.

Tiap daerah akan memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing dari pilar-pilar yang dinilai dengan skor. Makin besar dan berimbang skor antarpilarnya, berarti makin baik daya saingnya.

Pada 2020 lalu, BRIN telah mengukur IDSD di hampir seluruh wilayah, termasuk provinsi dan kabupaten/kota. Sayangnya, sebagian besar wilayah Provinsi Papua tidak memiliki catatan skor dengan keterangan tidak mengisi kuesioner yang diberikan. Hal ini patut disayangkan mengingat Papua merupakan salah satu daerah prioritas pembangunan Pemerintah. Apalagi, Papua sebagai tuan rumah penyelenggaraan PON XX yang digadang sebagai simbol pembangunan yang berkelanjutan.

Pun dari 5 wilayah penyelenggaran, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Keroom, hanya Kabupaten Merauke yang tercatat. Merauke tercatat memiliki skor 0.8737 yang masuk dalam kategori daya saing rendah. Lainnya, tidak tecatat pengukurannya.

Pencatatan IDSD begitu penting untuk melihat tren daya saing daerah dari waktu ke waktu. Terlebih, setelah pembangunan Papua yang begitu gencar belakangan ini. Ini penting untuk melihat efektivitas pembangunan di Papua yang selalu dipamerkan Pemerintah. Tidak tercatatnya IDSD patut menjadi pertanyaan besar terkait keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengevaluasi pembangunan yang dilakukannya.

PON seharusnya juga menjadi momentum bagi sebuah daerah menyusun rencana strategis pembangunannya. Rencana tersebut tentu tak lepas dari tanggung jawab Pemerintah Daerah setempat sebagai penyelenggara. Pemerintah Daerah perlu menyiapkan grand design dan roadmap agar pembangunan besar-besaran yang dilakukan memiliki multiplyer effect yang besar dan berkelanjutan.

Selain keuntungan atas ketersediaan sarana dan prasarana, daerah juga perlu memanfaatkan keuntungan di bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Tentu pengenalan aspek sosial-kebudayaan akan meningkatkan pendapatan daerah dengan menarik minat wisatawan luar daerah untuk datang. Hal tersebut mampu menjadi daya ungkit ekonomi yang besar bagi daerah.

Lain hal misalnya investasi pembangunan yang datang dari luar daerah karena dinilai sebagai wilayah potensial juga membawa keuntungan sendiri bagi daerah. Semuanya ini perlu disinergikan dengan kedua belas pilar dalam penilaian IDSD. Tujuannya, agar daerah memiliki gambaran yang komprehensif mengenai daya ungkit penyelenggaraan PON terhadap daya saing daerah.

Baca juga:

Ini juga dapat menjadi evaluasi yang baik bagi Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan event empat tahunan ini. Jangan sampai penyelenggaraan PON tidak memiliki efek pembangunan bagi daerah.

PON bukan saja menjadi gelanggang terbesar bagi atlet-atlet terbaik untuk berkompetisi, melainkan side effects yang mampu diberikan bagi masyarakat secara luas. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak melulu terjebak dalam euforia penyelenggaraan, melainkan juga perlu memikirkan dampak penyelenggaraan bagi banyak hal, misalnya pengembangan UMKM, terbukanya pariwisata, alih teknologi, investasi ramah lingkungan, terbukanya lapangan kerja, pemerataan pendidikan, peningkatan fasilitas kesehatan, dan masih banyak lagi.

Jika kita melihat penyelenggaraan PON XX Papua, banyak pejabat, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, ramai-ramai melakukan kunjungan ke berbagai sentra UMKM yang digelar oleh penduduk setempat. Tentu ini sebuah contoh yang baik, terutama terkait pengakuan dan apresiasi sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat yang lebih luas.

Tindak lanjut dari semuanya ini pun jauh lebih penting bukan hanya menghindari anggapan negatif maupun politis, melainkan juga bagi kesejahteraan daerah yang berkelanjutan.

    Daniel Pradina Oktavian
    Latest posts by Daniel Pradina Oktavian (see all)