Populisme Politik Jokowi dan Demokrasi ala Yogyakarta

Akar demokrasi sendiri bisa kita telusuri dari para pemikir (filsuf) Abad Pencerahan. Melalui gagasan teori kontrak sosial dari para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau, tampak istilah demokrasi sangat bertolak belakang dengan komunisme atau sosialisme, misalnya. Demokrasi menghendaki kesetaraan dalam perbedaan, sedang yang terakhir menghendaki kesetaraan dalam persamaan.

Sebenarnya, jauh sebelum para filsuf Abad Pencerahan mendefinisikan demokrasi, filsuf-filsuf klasik seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles telah lebih dulu mengonseptualisasikan perihal demokrasi ini. Kira-kira 500 tahun SM, istilah ini mulai mendapat bentuknya ketika ada sekelompok kecil manusia yang berusaha mengembangkan sistem pemerintahan.

Pada prosesnya, mekanismenya melibatkan rakyat banyak untuk turut-serta dalam pengambilan keputusan, dalam hal ini kebijakan publik secara langsung.

Selain Yunani, Romawi Kuno pun tak luput menjadi satu sumber rujukan utama tentang demokrasi. Jika Yunani memperkenalkannya dengan konsep demokrasi langsung, melibatkan rakyat dalam urusan kebijakan publik, Romawi tampil menjadi inspirasi bagi para pemikir politik dan negarawan dalam hal penerapan demokrasi perwakilan.

Rakyat punya ruang memilih perwakilan yang nantinya akan bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan publik bagi warga negara yang mereka wakili.

Meski demokrasi hancur terbenam selama hampir 20 abad lamanya akibat sistem feodalisme dan monarki absolut di Abad Pertengahan, sistem pemerintahan ini mulai menuai kesuburannya kembali. Tentu dengan konsepsi yang lebih kompleks dari sebelumnya.

Sekitar pertengahan abad ke-19, demokrasi mulai menunjukkan taringnya lagi. Dan itu terjadi di negara-negara Eropa Barat. Melalui di masa inilah demokrasi kemudian dikenal dengan istilah “Demokrasi Barat” atau demokrasi modern dalam arti dewasa ini.

Tak hanya di belahan dunia seperti Eropa dan Amerika, di Asia seperti Indonesia pun perdebatan seputar demokrasi seolah tak akan pernah padam. Lagi-lagi, pro dan kontra selalu mewarnai sejumlah pergunjingannya.

Baca juga:

Di satu sisi, demokrasi berusaha diredam dengan anggapan bahwa ia tak sesuai dengan budaya “ketimuran” bangsa Indonesia. Solusi yang kerap dilontarkan untuk mengganti demokrasi pun tak tanggung-tanggung.

Umumnya, sistem tersebut ditarik ke dalam unsur-unsur agama, seperti konsep khilafah dalam kacamata kelompok Islam tertentu. Bahwa demokrasi sama sekali tidak kompatibel dengan Islam. Produk Barat, produknya orang-orang kafir. Begitulah anggapan fundamentalnya.

Ada pula kelompok Islam lainnya yang mendukung penuh demokrasi. Berbeda dengan kelompok yang pertama, mereka justru mengganggap nilai-nilai demokrasi adalah juga nilai-nilai yang islami. Misalnya tentang musyawarah, konsep keadilan, amanah/bertanggung jawab, dan lain sebagainya.

Melihat sejumlah perdebatan tentang demokrasi, tak salah ketika ada anggapan yang mengatakan bahwa sejarah itu berulang di mana esensi persoalan yang dihadapi manusia adalah sama. Yang berbeda hanyalah pada konteks terjadinya sejarah itu.

Dari sekelumit perihal sejarah demokrasi di atas, paling tidak memberi kita gambaran umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana harusnya penerapan demokrasi dalam realitas kehidupan rakyat.

Di sinilah urgensi demokrasi jika segenap pembaca ingin secara lebih lanjut mengkaji dan mendiskusikannya di lain tempat dan kesempatan. Hal ini sekaligus memberi penekanan bahwa demokrasi adalah ruang yang paling memungkinkan penyemaian gagasan-gagasan yang populis bagi segenap kehidupan rakyat tanpa kecuali.

Demokrasi ala Yogyakarta: Tahta untuk Rakyat?

Seperti dapat kita telusuri secara empirik, Yogyakarta punya konsep demokrasi tersendiri yang tercermin melalui percikan pemikiran Sri Sultan Hamengku Buwono IX tentang “Tahta untuk Rakyat”.

Sayangnya, masih terlihat banyak penyalahartian tentang falsafah hidup masyarakat yang berjuluk “Kota Budaya” ini. Sehingga yang terjadi adalah ketidakmampuan dalam mengarahkan “Tahta untuk Rakyat” sebagai nafas gerak yang benar-benar mengarah pada pembaruan kebijakan publik yang utuh.

Halaman selanjutnya >>>