Populisme Politik Jokowi dan Demokrasi ala Yogyakarta

Memang, falsafah hidup adalah wilayah yang sangat sensitif. Seperti keyakinan yang ketika itu diusik, maka ancamannya adalah konflik.

Begitulah yang terjadi ketika SBY di penghujung tahun 2010 memberi penekanan bagi konsep dan arti demokrasi secara umum. Pernyataannya berimbas pada polemik politik seputar wacana “penetapan” Sri Sultan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

“Negara kita adalah negara demokrasi. Karenanya, democratic value (nilai demokrasi) tak mungkin diabaikan. Maka juga, tak mungkin sistem monarki bertabrakan dengan nilai demokrasi dan konstitusi.” (cuplikan pidato SBY dalam Sidang Kabinet, 28 November 2010)

Terlepas dari pro-kontra tersebut, apakah penentuan Gubernur DIY harus melalui mekanisme “pemilihan” atau “penetapan”, yang jelas, Yogyakarta punya sejarah tersendiri yang itu tidak layak untuk kita nafikan.

Bahwa sebuah realitas tidak boleh kita nilai secara monolitik, apalagi menafikan adanya landasan sejarah yang menafasi gerak dan perkembangan sebuah realitas masyarakat tertentu. Mempertanyakan iya, tapi menyalahkan tanpa landasan adalah satu kekeliruan dalam berpikir.

***

Merujuk pada pasal 18B ayat 1 UUD 1945, termaktub sebuah kalimat bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Esensi yang terkandung dalam pasal ini tentu memberi gambaran nyata pada demokrasi yang terterap di Yogyakarta. Tidak hanya sebatas slogan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat semata.

Terlebih lagi bahwa pasal tersebut merupakan terusan dari Maklumat 5 September, yang dalam Tahta Untuk Rakyat: Celah-celah Kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX (Atmakusumah dkk, 1982) memuat tiga aspek pokok di dalamnya.

Pertama, Ngayogyakarta Hadiningrat berbentuk kerajaan yang merupakan Daerah Istimewa, bagian dari RI. Kedua, segala kekuasaan dalam negeri dan urusan pemerintahan berada di tangan Sultan HB IX. Ketiga, hubungan antara Ngayogyakarta Hadiningrat dengan pemerintah negara Republik Indonesia bersifat langsung dan Sultan HB IX bertanggung jawab kepada Presiden RI.

Baca juga:

Dengan dasar pasal di atas, DPRD DIY pun menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I tetap lestari. Dan ini perlu mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan pemerintahan daerahnya yang sepatutnya kita hormati.

Pasal tersebut menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya, ditetapkan dengan undang-undang. Ia memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa.

Sebagai daerah otonom setingkat Provinsi, DIY terbentuk dari Undang-Undang No. 3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945 tersebut. Tersebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman.

Dalam mendefinisikan demokrasi, apalagi sampai pada taraf perealisasiannya, orang tidak boleh menafikan adanya kearifan lokal di masing-masing daerah. Seperti di Yogyakarta, orang harus akui bahwa ada nilai adiluhung yang sudah lama terpraktikkan dalam perjalanan sejarah daerah ini.

Ketika demokrasi hanya dimaknai sebagai pemilihan langsung tanpa hirauan mendalam atas kearifan lokal, maka yang tampak tak lebih adalah westernisasi (Antara News, 2010). Dengan demikian, penafian atasnya, terlepas ada tidaknya kandungan kebenaran atasnya, tetap saja akan keliru bagi atau di mata yang menganutnya.

Bagi masyarakat Yogyakarta sendiri, sebagaimana yang pernah Sultan HB X sampaikan, keistimewaan bukanlah sekadar memberi hak privilege atas keturunan raja. Lebih jauh, ia memberikan keistimewaan bagi masyarakat Yogyakarta atas peranannya dalam masa kemerdekaan NKRI.

Begitulah realitas demokrasi ala Yogyakarta yang harus orang maknai secara simultan, baik dari aspek yuridis, filosofis, maupun sosiologisnya. Bahwa demokrasi ala Yogyakarta adalah demokrasi substansial.

Sejauh substansinya mengikut pada prinsip demokrasi bukan sebaliknya, penulis kira tak ada salahnya, dan patut kita muliakan. Seperti penghargaaan pada pluralisme, bukan pembungkaman. Keadilan sosial bagi warga masyarakatnya, bukan penindasan. Partipasi politik yang menafas pada konsep “Tahta untuk Rakyat”, bukan ekslusivitas kebijakan.

Halaman selanjutnya >>>