Populisme Politik Jokowi dan Demokrasi ala Yogyakarta

Singkatnya, keistimewaan DIY harus kita pahami secara utuh untuk memahami simbol-simbol yang ada. Bahwa inti dari keistimewaan adalah apa yang selama ini terpegang sebagai falsafah kenegaraannya, yakni “Tahta untuk Rakyat”. Sebuah konsep yang harus berbunyi lantang dalam segenap aspek kehidupan rakyat tanpa kecuali.

HB IX dan Jokowi: Para Pengusung “Tahta untuk Rakyat”

Dengan ikon blusukan, gaya Jokowi ini benar-benar memikat banyak perhatian. Dan pada dasarnya, gaya khas semacam ini bisa berlaku di semua pemimpin. Itu jika mereka benar-benar memahami dan memaknai bahwa sejatinya kekuasaan harus mereka dedikasikan dan abdikan untuk rakyat—terminologi tepatnya adalah “Tahta untuk Rakyat”.

Apa yang Jokowi praktikkan mengingatkan kita pada apa yang juga pernah Sri Sultan HB IX lakukan. Melalui gaya kepemimpinannya yang juga sangat merakyat, muncul satu persepsi bahwa jika Jokowi memang benar-benar terdorong atau sedang memperagakan perwujudan “Tahta untuk Rakyat”, maka dapat kita sebut bahwa Jokowi adalah “reinkarnasi” seorang pemimpin Jawa yang tersohor karena kebijakan populisnya. Hal ini sebagaimana Dr. Sutarsono sampaikan dalam artikelnya bertajuk Takhta untuk Rakyat ala Jokowi (Koran Tempo, 2013).

Ia menyebutkan bahwa Hamemayu Hayuning Bawana sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia, wilayah dan masyarakatnya. Serta lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi, adalah filosofi dasar “Tahta untuk Rakyat”.

Jokowi tampaknya secara konsisten memegang, menghayati, dan meingimplementasi filosofi di atas ke dalam beragam kebijakan dan agenda kerja yang ia jalankan. Model blusukan ala Jokowi dapat kita maknai sebagai simbol sekaligus manifestasi manunggaling kawulo gusti.

Dengan demikian, baik HB IX maupun Jokowi, mereka-mereka adalah sosok pemimpin atau para pengusung filosofi “Tahta untuk Rakyat” yang pada gilirannya harus menjadi suri tauladan kita bersama. Hebatnya, mereka tak sekadar menempatkan konsep tersebut sebatas kata yang “wah” lagi “canggih”, melainkan lebih mencerminkannya ke dalam kebijakan-kebijakan mereka yang bersifat populis.

Itulah yang harus menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi mereka yang hendak mendedikasikan atau mengabdikan diri sebagai tim perumus kebijakan publik di masa depan.

Baca juga: