Poros Pemilihan Presiden 2024 dan Pertimbangan Lain

Poros Pemilihan Presiden 2024 dan Pertimbangan Lain
©Saidiman Ahmad

Nalar Politik – Melalui opininya di Kompas edisi Selasa (23/11), Manajer Program Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad memetakan kemungkinan poros koalisi partai politik yang akan terbentuk untuk Pemilihan Presiden 2024.

Mahasiswa Doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia itu juga mengajukan pertimbangan lain sebagai satu kesatuan dalam menghadapi perhelatan akbar lima tahunan di samping sekadar memenangkan calon lewat poros koalisi.

Poros Banteng

Dalam pembicaraan di kalangan elite, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) disebutkan akan membentuk satu poros. Hal ini sangat mungkin terjadi mengingat PDIP, selain sebagai pemenang pemilu dan menjadi satu-satunya partai yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden, memiliki sejumlah kader populer yang sangat potensial.

“Berdasarkan gerakan dan sinyal elite, poros PDI-P, atau Teuku Umar, sejauh ini memiliki tiga skenario calon presiden. Skenario pertama, Puan Maharani maju sebagai capres.”

Jika skenario itu berjalan, Saidiman melihat PDI-P akan membutuhkan dukungan calon atau partai lain untuk menutupi aspek popularitas Puan yang sampai hari ini belum maksimal. Bukan tanpa alasan, data survei SMRC, dalam simulasi 15 nama, menunjukkan suara Puan masih di kisaran 1,4 persen.

Berdasarkan temuannya, calon koalisi potensial saat ini adalah Partai Gerindra. Apalagi kedekatan PDI-P dan Gerindra sudah terbangun cukup lama walaupun dalam dua pemilihan presiden terakhir mereka berhadap-hadapan.

“Persoalannya adalah apakah Gerindra akan mau menurunkan ekspektasinya untuk mengusung calon presiden dan bukan wakil presiden? Rasanya potensi untuk munculnya pasangan Puan-Prabowo Subianto relatif akan susah diwujudkan.”

Sebagai alternatif, muncul skenario kedua, yakni PDI-P dan Gerindra memajukan Prabowo sebagai capres, sementara kader PDI-P, seperti Puan, menjadi cawapres. Hanya saja, yang menjadi persoalan dari kombinasi ini adalah kesediaan PDI-P merelakan diri menjadi pengusung cawapres.

“Sebagai pemenang pemilu, tentu daya tawar PDI-P lebih besar untuk memajukan capres. Jika PDI-P menerima tawaran menjadi cawapres dari partai lain, ini akan secara langsung bertentangan dengan arus besar aspirasi elite dan massa partai di akar rumput. Dengan demikian, skenario kedua ini juga cukup sulit diwujudkan.”

Skenario ketiga adalah PDI-P mengusung calon dengan dukungan massa terbesar, yakni Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah ini dipilih lantaran dalam pelbagai simulasi survei yang dilakukan SMRC menunjukkan konsistensi berada di urutan pertama tingkat elektabilitas di antara para kader PDI-P yang menonjol.

“Dalam survei pertengahan September 2021, suara Ganjar konsisten ada di tiga besar tokoh yang mendapatkan preferensi publik untuk maju sebagai capres.”

Dalam survei itu, tampak suara Ganjar 15,8 persen untuk semiterbuka 42 nama, 19 persen untuk simulasi 15 nama, 20,5 persen untuk simulasi 8 nama, dan 29,3 persen untuk 3 nama. Elektabilitas ini juga secara konsisten mengalami kenaikan.

“Betul bahwa saat ini elektabilitas Prabowo masih relatif lebih tinggi, tetapi tren setahun terakhir menunjukkan preferensi publik pada Prabowo cenderung menurun, sementara Ganjar terus meningkat.”

Baca juga:

Memang, tingkat pengetahuan publik saat ini pada dua tokoh tersebut belum seimbang. Sebagaimana ditunjukkan Saidiman berdasarkan temuan survei SMRC, Prabowo sudah dikenal 98 persen publik, sementara Ganjar baru 67 persen.

Akan tetapi, pada pemilihan nanti, dipastikan pengetahuan publik pada dua kandidat itu akan relatif sama setelah adanya kampanye dan sosialisasi yang masif.

“Untuk mengetahui potensi tiap-tiap tokoh, hal itu bisa diuji dengan mengalisis pilihan warga yang sama-sama tahu tokoh yang akan berkompetisi.”

Saidiman kemudian memperlihatkan bagaimana survei SMRC menunjukkan bahwa jika warga sama-sama tahu tokoh, dalam hal ini Ganjar, Prabowo, dan beberapa tokoh lain, suara Ganjar menjadi lebih unggul dari calon mana pun, termasuk Prabowo. Ini mengonfirmasi temuan kesukaan (likeability) publik yang mengenal Ganjar memang jauh lebih tinggi dari Prabowo.

“Dari keseluruhan warga yang mengenal Ganjar, 85 persen menyatakan suka kepadanya. Bandingkan dengan Prabowo, dari 98 persen yang mengenalnya, hanya 76 persen yang menyatakan suka. Artinya, resistensi kepada Prabowo lebih besar daripada resistensi publik kepada Ganjar.”

Dengan aksioma partai ingin memenangkan calon yang diusungnya, skenario ketiga, yakni memajukan Ganjar sebagai capres, dinilai menjadi opsi paling rasional bagi PDI-P sekarang ini.

“Jika PDI-P mengusung Ganjar, kemungkinan rencana koalisi PDI-P dan Gerindra tidak akan terwujud karena Gerindra cenderung akan bertahan memajukan Prabowo sebagai capres.”

Walau PDI-P bisa maju sendiri, opsi ini dilihat Saidiman tidak terlalu meyakinkan. Kemungkinan partai ini akan mencari mitra koalisi untuk memperkuat posisi yang ada saat ini.

Hal tersebut dilihat dari pengalaman dalam empat kali pemilihan langsung presiden, di mana PDIP tiga kali mengambil wakil dari organisasi massa Nahdlatul Ulama (NU) sebagai cawapres: Hasyim Muzadi (2004), Jusuf Kalla (2014), dan Ma’ruf Amin (2019).

“Dengan kecenderungan ini, sangat terbuka kemungkinan PDI-P akan kembali mempertimbangkan untuk menjaga kedekatan dengan massa NU.”

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut berpeluang ada dalam koalisi itu dengan mengajukan cawapres dari kalangan Nahdliyin, baik yang ada dalam struktur partai berbasis NU maupun dari tokoh NU kultural, seperti Said Aqil Siradj.

Poros Hambalang dan Oposisi

Poros kedua yang Saidiman lihat berpotensi muncul adalah Hambalang dengan Prabowo sebagai magnet utama. Prabowo dinilai memiliki dua kekuatan, yakni elektabilitas yang sudah tinggi dan sebagai pemimpin atas Gerindra yang merupakan kendaraan politik yang besar dan stabil.

“Poros ini bisa menarik kembali partai-partai lama di dua pemilihan presiden terakhir, antara lain Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN).”

Selain itu, poros oposisi yang diisi Partai Demokrat dan PKS juga dilihat berpotensi terbentuk. PAN yang memiliki kedekatan khusus dengan Demokrat juga diyakini bisa bergabung ke poros ini.

“Koalisi Demokrat, PKS, dan PAN sudah memenuhi syarat ambang batas untuk mengajukan capres. Ada empat kandidat potensial yang bisa muncul di sini: Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Salim Segaf Al-Jufri, Zulkifli Hasan, dan Anies Baswedan. Dari empat nama ini, Anies tokoh terpopuler.”

Namun, tantangan bagi poros oposisi ini dilihat cukup besar. Salah satunya adalah menyatukan tiga partai yang relatif tidak punya tokoh yang cukup menonjol.

“Di antara ketua-ketua partai, AHY berada di urutan pertama berdasarkan elektabilitas hari ini. Namun, suara untuk AHY masih relatif rendah, yakni 4,5 persen untuk simulasi 15 nama dalam survei SMRC terakhir.”

Hal yang sama juga terjadi pada tokoh-tokoh PKS dan PAN. Belum muncul nama yang benar-benar kompetitif. Karena itu, alternatif bagi poros oposisi ada dua, yakni mengajukan Anies sebagai capres atau kembali ke koalisi besar di bawah payung Prabowo.

“Jika Anies dipersepsi sebagai representasi PKS, cawapres akan muncul dari Demokrat atau PAN. (Namun), dibandingkan alternatif pertama, alternatif kedua ini lebih memungkinkan. Pertanyaannya, siapa yang akan jadi cawapres untuk Prabowo?”

Poros Kuning

Poros terakhir yang Saidiman nilai berpotensi muncul adalah Golkar-Nasdem. Dua partai ini dianggap memiliki kedekatan emosional dan menunjukkan performa politik yang cemerlang.

“Nasdem muncul dengan sangat meyakinkan. Di sejumlah daerah, terutama di Indonesia timur, Nasdem muncul sebagai kekuatan politik utama. Sementara Golkar berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai salah satu partai terbesar sejak 1999 sampai hari ini.”

Dikisahkan Saidiman, Golkar memilliki sejarah hampir selalu mengusung kader sendiri dalam pilpres, baik sebagai capres maupun cawapres. Dalam empat kali pilpres langsung, Golkar tidak mengikutkan kadernya dalam perhelatan hanya pada Pilpres 2019.

Tak salah jika magnet koalisi ini dipandang bisa datang dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Kendati belum cukup populer di tingkat massa, ia dinilai relatif bisa diterima di semua kalangan elite.

Di internal Golkar sendiri, Airlangga muncul sebagai tokoh yang berhasil menyatukan pelbagai faksi di tubuh partai yang sebelumnya didera banyak ancaman perpecahan. Posisinya sebagai Menko Perekonomian dan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dipandang sebagai daya tarik politik untuk membentuk koalisi.

“Airlangga memiliki dua karisma sekaligus, sebagai pemimpin partai besar dan teknorat dengan prestasi kerja yang tinggi, terutama dalam pemulihan ekonomi nasional dan kesehatan publik di tengah pandemi.”

Baca juga:

Koalisi ini juga, menurut Saidiman, bisa mempertimbangkan tokoh lain yang populer, seperti Ridwan Kamil dan Anies Baswedan, sebagai calon.

“Ridwan dikabarkan sedang membuka kemungkinan untuk bergabung ke parpol. Jika ia bergabung ke Nasdem, misalnya, kombinasi Airlangga dan Ridwan cukup potensial untuk muncul. Tinggal diputuskan siapa di antara keduanya yang jadi nomor 1 dan 2.

Salah satu partai besar yang juga dianggap bisa bergabung ke koalisi ini adalah Partai Demokrat. Saidiman melihat hal itu bisa terjadi jika Demokrat gagal menjalin komunikasi poros oposisi atau poros Hambalang (Prabowo).

“Selain sama-sama partai dengan ideologi kebangsaan, Demokrat juga memiliki kedekatan historis dengan Golkar.”

Pertimbangan Lain

Selain aksioma memenangkan calon yang akan diusung, partai-partai politik juga dipandang perlu mempertimbangkan efek perolehan partai dalam pemilu legislatif atas pilihan capres yang akan diusung.

Saidiman mencontohkan, dalam survei eksperimental yang dilakukan SMRC (2021), ditemukan bahwa keputusan partai mengusung seorang capres akan memiliki pengaruh signifikan pada hasil pemilihan anggota legislatif mereka.

Karena itu, tekan Saidiman, setiap partai perlu hati-hati menentukan capres yang akan mereka usung.

“Selain mempertimbangkan potensi menang dari capres yang dipilih, preferensi massa partai juga harus ditempatkan dalam prioritas utama pengambilan keputusan partai.” [ko]