Post-Truth: Hoaks dan Demagogi di Tahun Politik

Post-Truth: Hoaks dan Demagogi di Tahun Politik
Source: Eleanor Shakespeare

Fenomena hoaks dan demagogi menyeruak, membanjiri arus informasi media sosial, bertetapan dengan bergulirnya tahun politik, Pileg dan Pilpres 2019. Hal ini harus disikapi dengan akal sehat oleh semua lapisan masyarakat. Sebab, maraknya berita hoakss sangat mungkin berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik yang justru mengarah pada destruktif.

Fenomena hoaks yang menyeruak pasca-Pilpres 2014 menjadi senjata disinformasi kelompok tertentu. Itu diperuntukkan demi mengambil dan memenangkan pertarungan kepentingan oleh penyebar demagogi.

Hoaks atau semi kebenaran yang tumbuh lebat di era post-truth (pasca-kebenaran) bukan hanya menghentak akal sehat, melainkan mengoyak sendi-sendi kehidupan demokrasi kita. Post-truth dimunculkan untuk membuat masyarakat skeptis dan abai pada verifikasi kebenaran informasi dan kredibilitas sebuah berita.

Hoaks dan demagogi di era post-truth adalah ujian nyata bagi akal sehat: rasionalitas, intelektualitas, dan sikap kritis dipertaruhkan. Celakanya, “masyarakat tradisional” kita masih gagap dalam dunia literasi.

Pikiran masyarakat yang gugup dan gagap, bahkan cenderung fanatis pada suatu ideologi dan golongan tertentu, harus dihadapkan dengan melimpah-ruahnya arus informasi yang sangat mungkin disusupi oleh para demagog. Di sinilah ladang bisnis “kapitalisasi pikiran” diproduksi: hoaks dan demagogi “disajikan”. Tidak lain, pasarnya adalah masyarakat di era post-truth.

Dengan kata lain, era post-truth mendapat momentumnya saat ajang pesta demokrasi sudah di depan mata. Karena dengan titimangsa itu, demagogi menyelinap melalui narasi politis untuk membakar dan mengobok-obok emosi massa. Para demagog piwai memainkan emosi massa dengan mengangkat opini yang bersifat populis.

Sebab, di era post-truth, seseorang atau kelompok merasa tidak peduli (apatis) lagi dengan kebenaran berita atau informasi. Mereka lebih mengutamakan emosi dan keyakinannya daripada objektivitas berita itu sendiri.

Dengan demikian, sebagaimana pengertian post-truth, fakta-fakta dinomor-duakan dan diabaikan, karena masyarakat terlanjur lebih mempercayai keyakinannya (emosi). Di sinilah batas antara kebenaran dan kebohongan menipis.

Paradoks Demokrasi dan Etika Politik Hari Ini

Kebebasan menyampaikan pendapat adalah salah satu ciri negara yang menganut sistem demokrasi. Namun, atas nama kebebasan dan berlindung di bawah payung demokrasi, nilai-nilai kebenaran dalam menyampaikan sebuah informasi ditanggalkan.

Para demagog lewat demagogi-nya memanfaatkan kebebasan untuk memenangkan “politiknya” demi tujuan tertentu. Celakanya, hoaks, demagogi, dan fanatisme di era post-truth tidak hanya berpotensi diproduksi oleh pihak “oposisi” saja, melainkan diembuskan pula dari pihak “penguasa” demi mempertahankan kekuasaannya. Inilah wajah lain demokrasi: paradoks demokrasi dalam bahasa politik hari ini.

Etika politik seharusnya dijadikan panglima demi memberi contoh bagi generasi yang akan datang. Bahwa demokrasi tidak lain adalah alat untuk memperjuangkan keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan berbangsa dan bernegara dengan cara yang beradab, bukan “biadab”.

Karena demokrasi yang beradablah yang ada di kepala filsuf Aristoteles. Baik penguasa maupun oposisi, mereka harus mampu menanggalkan “mental Machiavellisme”.

Lihat juga: Tergerusnya Demokrasi

Di Indonesia, demokrasi sejatinya adalah anak kandung Reformasi 98. Namun, semangat reformasi seakan-akan tidak lagi membekas. Justru sebaliknya, watak Orde Baru diperbarui terus-menerus oleh para politisi.

Memperkaya diri sendiri lewat korupsi, antikritik, antipati, oligarki, dan bobroknya mental beretika adalah bahasa politik mental Orde Baru. Dan hari ini, kita menyaksikan peninggalan mental Orde Baru tersebut.

Jadi, mari berdemokrasi dengan cara yang beradab. Hoaks dan demagogi bukanlah watak intelektual, bukan watak Indonesia. Sebab, bangsa ini didirikan dengan “pertengkaran” yang beradab, bukan “pertengkaran” yang membabi-buta yang mengabaikan moralistas, estetika, dan karakteristik adab berpolitik.

Ada pepatah mengatakan, bahasa adalah cermin kepribadian. Lalu kepribadian macam apa jika bahasa dijadikan alat banalitas kebohongan dan penyebar kebencian dalam era demokrasi kita hari ini?

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Arian Pangestu (see all)