Potret Kemiskinan di Balik Gemerlap Ibu Kota

Potret Kemiskinan di Balik Gemerlap Ibu Kota
©Hipwee

Kemiskinan merupakan salah satu masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Hal ini masih menjadi persoalan yang besar di berbagai negara, khususnya di Indonesia yang hingga kini belum dapat tertanggulangi dengan baik.

Kemiskinan di Indonesia menjadi salah satu faktor yang membuat sebagian penduduk tinggal di kolong jembatan atau gubuk liar. Kemiskinan di perkotaan merupakan kenyataan kelam dari gemerlapnya kota-kota besar. Hal semacam itu banyak dijumpai di Kawasan Perkotaan seperti Ibu Kota Jakarta. Ternyata, di balik gemerlapnya Ibu Kota, masih banyak penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengetaskan garis kemiskinan.

Apabila dilihat dari sudut kota-kota besar di Indonesia seperti Ibukota Jakarta, di belakang atau di samping megahnya bangunan bertingkat yang menjulang ke langit, berserak di sekitarnya perkampungan kumuh yang dihuni kaum pinggiran miskin kota. Di balik gemerlapnya Jakarta sebagai ibukota negara, ternyata menyimpan sisi kusam, pada tembok atau rumah yang terkadang saling bersanding dinding antara si kaya dan si miskin.

Selama pemukiman kumuh dan kolong-kolong jembatan masih dihuni kaum miskin kota, itu pertanda bahwa Ibu Kota Jakarta belum terlepas dari persoalan kemiskinan. Hal tersebut menjadi persoalan yang sangat mendasar dan menjadi fokus atau perhatian bagi Pemerintah Indonesia.

Kaum miskin kota terutama kaum pinggiran, biasanya tak punya pekerjaan tetap. Profesinya bisa pedagang kaki lima, kuli angkut, buruh pabrik, buruh bangunan, penarik becak, seniman jalanan, dan pemulung serta bermacam-macam pekerjaan serabutan yang selalu diupayakan untuk sekadar bertahan hidup di tengah kerasnya Ibu Kota.

Kebanyakan dari mereka tinggal di gubuk-gubuk liar yang tak layak huni karena angka pengangguran yang ikut serta, berkontribusi terhadap tingginya jumlah kaum miskin kota. Namun, berkurangnya lapangan pekerjaan dan melambatnya kondisi perekonomian serta kurangnya pertumbuhan industri menjadikan kekhawatiran bagi kaum miskin kota, karena berisiko garis kemiskinan menjadi tinggi.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada Maret 2021, dengan persentase sebesar 480,86 ribu orang, jumlah tersebut setara dengan 4,53% dari total penduduk DKI Jakarta. Dari data tersebut bahwa tingkat kemiskinan di Ibu Kota Jakarta karena peningkatan kaum miskin kota yang belum bisa diatasi.

Realitas di atas menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan salah satu masalah yang sangat serius, karena hampir separuh penduduknya berpenghasilan di bawah standar dan hidup tak layak.

Apa yang harus dipersiapkan menyangkut masalah kaum miskin kota ke depan? Sudahkah program-program pengentasan kemiskinan dilakukan, seperti Bansos PKH, KIP, KMS, JKN dan lain-lain guna memberdayakan kaum miskin kota?

Pendekatan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan memang menjadi masalah sosial yang harus dipecahkan bersama, karena persoalan kemiskinan perkotaan bukan lagi terfokus pada soal akses mendapatkan bahan makanan. Tetapi juga pada pendekatan kemiskinan kebutuhan manusia, seperti akses terhadap perawatan kesehatan, tempat tinggal yang layak, air bersih akses terhadap pendidikan, energi dan kualitas gender.

Pengentasan kemiskinan perkotaan dengan menggunakan dana bansos, seperti PKH, KIP dan lain sebagainya, memerlukan adanya sebuah konsep baru dengan mengedepankan keaktifan masyarakat terutama kaum miskin kota dalam program tersebut secara langsung.

Sebenarnya sudah dikenalkan mengenai perencanaan yang berbasiskan peran serta masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Namun, hasil yang diharapkan tidak seberapa sukses karena banyak dana PNPM yang tidak kembali, sehingga hasilnya tidak optimal bahkan gagal. Maka dari itu, konsep baru tersebut harus dipadukan dengan pendekatan modal sosial dalam pengentasan kemiskinan di perkotaan.

Baca juga:

Dalam pendekatan modal sosial upaya untuk mengentaskan kemiskinan, masyarakat diharapkan dapat berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan bermasyarakat. Sehingga bisa terbentuk bonding (mendorong  dan mendukung masyarakat berpartisipasi dalam program pemberdayaan), bridging (mengupayakan pendanaa dan memfasilitasi sosialisasi program), dan linking (membantu menentukan jenis program dan menentukan strategi pemberdayaan) untuk membuka akses-akses strategis dan pendekatan untuk memecahkan berbagai masalah kemiskinan, yang bisa mendorong pendapatan sehingga program tersebut dapat berjalan secara optimal dan kemiskinan bisa diminimalisir.

Konsep semacam ini bisa diterapkan di berbagai bidang, termasuk kesehatan dan pendidikan. Konsep BPJS, KIS ataupun KIP sebenarnya menggunakan pendekatan keaktifan masyarakat, dalam menjalankan program pengentasan kemiskinan. Namun, tidak memasukkan konsep modal sosial karena masyarakat dituntut aktif dalam pembayaran premi per bulan.

Bagi karyawan perusahaan mungkin akan lebih mudah karena diurus langsung oleh perusahaan. Di sini yang menjadi permasalahan ialah individu yang merupakan pekerja non formal. Realitanya masih banyak praktik-praktik di mana masyarakat baru akan membayar premi ketika mereka sakit, kemudian sebagian besar masyarakat setelah mereka sembuh tidak lagi membayar premi. Oleh karena itu BPJS selalu merasa dirugikan, padahal sudah ditetapkan di Undang-undang Dasar 1945 bahwa kesehatan dan pendidikan merupakan jaminan dari pemerintah.

Begitu pula adanya program bantuan beras Raskin, Bantuan Uang Tunai untuk masyarakat terutama kaum miskin kota dan seterusnya. Bahkan, untuk masyarakat produktif ada bantuan kredit berbunga murah seperti KUR, merupakan bagian dari pendekatan modal sosial untuk mengentaskan kemiskinan.

Artinya, beban kaum miskin kota berkurang dalam pengeluaran untuk kesehatan dan pendidikan serta dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Dari sini diperlukan adanya pendekatan modal sosial dalam setiap sistem pendaftaran dan kewajiban membayar premi BPJS. Program-program pendekatan pengentasan kemiskinan lainnya juga perlu ditambah lagi guna mengadopsi pendekatan perencanaan berbasiskan keaktifan masyarakat dan pendekatan modal sosial.

Dengan begitu, ada sebuah terobosan baru program yang bisa diharapkan dapat menunurunkan angka kemiskinan terutama di perkotaan. Setelah adanya program pengetasan kemiskinan, diharapkan kaum miskin kota menunjukkan perbaikan taraf hidup masyarakat. Maka hasilnya, tingkat kemiskinan di perkotaan akan menurun dan membaik.