Presidential Threshold; Akal-Akalan Pembentuk Undang-Undang?

Jadi, kebijakan hukum presidential threshold, selain bertentangan dengan konstitusi juga bertentangan dengan prinsip presidensial. Karena telah memaksa partai politik untuk membangun koalisi dalam pencalonan presiden dan wakil presiden.

Dalam penyusunan kabinet, perdana menteri harus mendapatkan dukungan politik dari parlemen. Karena itu, dalam sistem parlementer, pengangkatan menteri lebih dominan pertimbangan politis ketimbang pertimbangan profesional.

Sedangkan dalam sistem presidensil, pengangkatan menteri lebih profesional ketimbang politis. Karena itu, dalam pengangkatan menteri, presiden lebih mengutamakan pertimbangan profesional daripada pertimbangan politis.

Lagi-lagi, kebijakan hukum presidential threshold telah memaksa partai politik untuk berkoalisi dan merusak bangunan sistem presidensial. Karena dalam pengangkatan menteri, partai politik koalisi mengekang presiden. Jadi, pengangkatan menteri bukan lagi pertimbangan profesional, tetapi pertimbangan politik pragmatis.

Demokrasi Kriminal

Demokrasi membuka kesempatan yang sama bagi siapa pun yang ingin mendapatkan kekuasaan melalui mekanisme pemilihan umum. Namun, dengan kemunculan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah membuat demokrasi Indonesia makin sempit dan terbatas.

Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah menutup rapat-rapat peluang figur-figur potensial dan kesempatan bagi partai politik baru untuk bertarung di Pemilu (Pilpres).

Dengan demikian, ambang pencalonan presiden dan wakil presiden, selain bertentangan dengan konstitusi dan merusak bangunan sistem presidensil, di sisi lain telah merusak bangunan demokrasi di Indonesia.

Baca juga: