Pro-Kontra RUU Cipta Kerja dan Kebutuhan Penciptaan Lapangan Kerja yang Luas

Pro-Kontra RUU Cipta Kerja dan Kebutuhan Penciptaan Lapangan Kerja yang Luas
©Pixabay

Investasi stagnan, maka lapangan kerja yang tersedia sulit bertambah signifikan.

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja selama empat bulan terakhir ini mengundang pro dan kontra. Narasi yang terbangun pada kelompok yang kontra menyebutkan bahwa RUU ini lebih pro pengusaha dan mengebiri hak-hak buruh. Narasi itu menjadi alat legitimasi berbagai gerakan protes, baik dalam bentuk aksi demonstrasi ataupun komentar melalui media sosial. Suara mereka di media sosial cukup deras.

Tapi apakah suara deras penolak RUU Cipta Kerja benar-benar mewakili mayoritas masyarakat Indonesia? Tidak juga. Itu jika kita merujuk pada hasil survei Charta Politika terkait respons masyarakat mengenai rencana pemerintah menerbitkan UU Omnibus Law. Hasilnya, 51% responden menjawab mendukung pemerintah menerbitkan UU Omnibus Law dan hanya ada 27% menolak. Sisanya tidak jawab/tidak tahu.

Survei yang dirilis pada Minggu (29/3/2020) ini menunjukkan bahwa suara penolakan yang deras menggema beberapa bulan terakhir melalui frekuensi media sosial ataupun gerakan demonstrasi adalah suara minoritas. Suara penolakan yang deras itu jelas mewakili suara mereka, baik pribadi ataupun kelompok. Bukan mewakili suara masyarakat umum.

Sebaliknya, hasil survei umumnya tingkat akurasinya mendekati fakta lapangan. Lembaga survei Charta Politika sudah teruji kredibiltasnya dalam mempertanggungjawabkan ketepatan dan kebenaran data. Mereka sudah ratusan kali menggelar survei opini publik. Untuk itu sudah bisa kita simpulkan, berdasarkan survei ini, bahwa masyarakat Indonesia lebih banyak yang cenderung mendukung RUU Cipta Kerja diterbitkan.

Banyak alasan masyarakat—dari kelompok buruh, pengusaha kecil, akademisi, pengamat kebijakan publik, santri, ulama, pedagang sampai mahasiswa—mendukung Omnibus Law Cipta Kerja jika kita baca dari isi beragam deklarasi dukungan dan komentar di media.

Secara umum, alasan mereka mendukung adalah karena menilai Omnibus Law Cipta Kerja jika disahkan dapat mendorong terciptanya lapangan kerja lebih luas, menjadi jawaban persoalan ekonomi Indonesia yang stagnan, memantapkan kepastian hukum bagi pengusaha dan buruh, mengatasi ribetnya regulasi usaha dan investasi, menyejahterakan buruh, mendorong pembangunan bangsa, dan banyak lagi.

Tapi berdasarkan survei Charta Politika ini, dari 16% responden yang tahu Omnibus Law ini, responden yang ditanya apa tujuan utama pemerintah menerbitkan UU omnibus law, hasilnya, 50 persen lebih responden menjawab untuk mereformasi hukum. (Sebesar) 51 persen mereformasi hukum, 36,6 mempermudah investasi, 12,4 persen tidak menjawab/tidak tahu.

Dua alasan mereformasi hukum dan mempermudah investasi tersebut jelas dapat memperbaiki iklim bisnis di Indonesia sehingga dapat mengundang investor, baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Ini merupakan salah satu tujuan dari pemerintah menghadirkan Omnibus Law Cipta Kerja. Perbaikan iklim bisnis melalui efesiensi regulasi berusaha ini yang disusul dengan banyaknya investor menanamkan modal di Indonesia. Dampaknya adalah terciptanya lapangan kerja yang luas, sebagaimana tujuan lain dari Omnibus Law Cipta Kerja.

Baca juga:

Ini artinya, mayoritas masyarakat yang mendukung Omnibus Law Cipta Kerja mengetahui kebutuhan mendesak masyarakat Indonesia, yakni terciptanya lapangan pekerjaan seluas mungkin. Mereka percaya Omnibus Law Cipta Kerja dapat menghadirkan situasi itu di Indonesia.

Apalagi mengingat, berdasarkan data 2019, jumlah pengangguran angkatan kerja di Indonesia hingga mencapai angka 7 juta jiwa. Belum lagi setiap tahunnya ada 2 juta angkatan kerja baru. Mau tidak mau, upaya untuk menekan angka pengangguran harus dilakukan, dan Omnibus Law Cipta Kerja jelas diperlukan untuk mengatasi problem ini.

Saat ini, Indonesia kalah jauh dari Singapura dan Hongkong dalam kemudahan berinvestasi. Salah satu penghambat utama investasi di Indonesia adalah persoalan tumpang tindih regulasi. Investasi stagnan, maka lapangan kerja yang tersedia sulit bertambah signifikan.

Padahal, angkatan kerja baru setiap tahunnya bertambah 2 juta jiwa. Jika tidak diantisipasi, angka pengangguran akan makin membengkak. Hal ini akan mengancam ekonomi nasional di masa depan.

Memang, seperti yang sudah disampaikan di atas, salah satu tujuan dari adanya Omnibus Law Cipta Kerja adalah meningkatnya daya saing investasi di Indonesia dan meningkatkan tingkat kemudahan berusaha (ease of doing business/EoDB) di Indonesia. Artinya, kini hal yang harus dilakukan adalah harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi hambatan bagi investasi.

Memudahkan izin usaha bukan berarti Omnibus Law Cipta Kerja ini hadir semata-mata untuk kepentingan pengusaha. Pemerintah menegaskan bahwa RUU ini dirancang justru dibuat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mengantisipasi angka pengangguran bertambah.

Banyaknya jumlah pengangguran dan bertambahnya angkatan kerja baru dari lulusan perguruan tinggi setiap tahun adalah masalah. Masalah itu hanya memiliki satu solusi. Yakni, jumlah lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan setiap tahun jumlah lapangan kerja bertambah signifikan dan mengimbangi jumlah angkatan kerja.

Omnibus Law Cipta Kerja, dengan regulasi kemudahan berinvestasi atau berwirausaha, akan mengundang investor datang menanamkan modal dan memacu wirausahawan-wirausahawan baru. Kondisi ini akan membuka lapangan kerja baru setiap tahunnya dan menjadi jawaban bagi kenaikan angka tenaga kerja setiap tahun.

Baca juga:

Untuk itu, Omnibus Law Cipta Kerja harus disahkan. Dan masyarakat yang membaca isi draf dan mengetahui manfaat sesungguhnya jika RUU ini disahkan harus ikut bersuara mendukung pemerintah mengesahkan RUU ini menjadi UU. Demi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang bebas dari pengangguran dan Indonesia yang sejahtera.

Apalagi saat ini Indonesia sedang dihantam wabah Corona. Yang dampaknya bukan hanya kepada kesehatan masyarakat, tapi juga ekonomi. Banyak usaha yang lesu bahkan gulung tikar. Hal ini berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.

Upaya menyediakan lapangan kerja baru harus dilakukan pasca-pandemi. Omnibus Law Cipta Kerja adalah salah satu instrumennya dan paling mendasar.

Mathelda Chris