Nalar Politik – Menulis merupakan kendala tersendiri di kalangan profesor Indonesia. Selain diakibatkan minimnya budaya menulis, hal ini diperparah dengan kesibukan mereka yang bersifat administratif; ditambah mental-mental mengincar jabatan struktural, yang malah menjadikan kualitas semakin menurun produktivitasnya.
Baru-baru ini, 23 Februari 2018, Direktorat Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti (SDID) Kemenristek dan Dikti mengingatkan para guru besar atau profesor untuk produktif dalam menulis jurnal, khususnya jurnal internasional.
“Terdapat 3.800 dari 5.366 profesor yang belum memenuhi kewajiban publikasi menulis jurnal internasional,” ungkap Dirjen SDID Kemenristek dan Dikti.
Apabila mengacu pada Permenristek Dikti 20/2017 tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor, menulis (jurnal internasional) merupakan kewajiban yang tidak luput dari profesi. Ya, jika tidak ingin tunjangan kehormatan yang melekat pada jabatan mereka terancam dicabut.
“Kami masih memberi kesempatan kepada para guru besar hingga 1,5 tahun ke depan untuk mampu meluangkan waktu menulis jurnal internasional,” tutur Ali Ghufron Mukti.
Soal keringanan yang disampaiakan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, para profesor diduga telah memiliki tulisan yang tersebar di berbagai jurnal. Akan tetapi, jurnal tersebut tidak memiliki reputasi yang telah masuk indeks Scopus. Jurnal Men In India (jurnal antropologi), misalnya.
“Mungkin saja ada yang telah menulis, tapi salah mengirim ke jurnal abal-abal,” sesalnya. (ab)
___________________
Artikel Terkait:
- Jika Pasangan Amin Maju, Hanya 16,5 Persen Warga Akan Memilih - 22 September 2023
- Figur Presiden Lebih Kuat daripada Partai Politik - 8 September 2023
- Rakyat Indonesia Menolak MPR Jadi Lembaga Tertinggi Negara - 27 Agustus 2023