Program Tapera: Dikala Pemerintah Menjadi Bendahara Kelas

Program Tapera: Dikala Pemerintah Menjadi Bendahara Kelas
©The Jakarta Consulting Group

Program Tapera: Dikala Pemerintah Menjadi Bendahara Kelas

Belakangan ramai mengenai ‘papan’. Per’papan’-an ini dibuahkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera yang ditetapkan pada 20 Mei 2024 lalu.

Tapera adalah singkatan dari Tabungan Perumahan Rakyat. Ya sesuai namanya, rakyat bukan pejabat. Jadi memang ini diperuntukkan rakyat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah alias bergaji UMR.

Tapera merupakan salah satu program pembiayaan yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan kebutuhan mereka. Ia muncul dari beberapa alasan, termasuk kesulitan akses perumahan, di mana orang berpenghasilan rendah sering mengalami hambatan dalam memperoleh rumah yang layak, baik dari segi harga maupun skema pembiayaan yang ada.

Mengenai jumlah tabungan tersebut sejumlah 3 persen dari gaji peserta pekerja dan penghasilan untuk pekerja mandiri. Besaran tersebut dibagi antara pekerja dan pemberi kerja, pekerja sejumlah 2,5 persen dan 0,5 untuk pemberi kerja. Sedangkan untuk pekerja mandiri sejumlah 3 persen penuh.

Gema dan keributan terasa makin keras di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan Badan Pengelola (BP Tapera) sebaiknya segera mensosialisasikan kebijakan ini kepada berbagai pihak. Pemerintah idealnya perlu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan yang berdampak langsung pada penghasilan atau daya beli masyarakat.

Melalui sosialisasi Tapera yang maksimal, polemik di masyarakat dapat dihindari dan diredam. Sebenarnya, regulasi terkait tabungan perumahan ini sudah diinisiasi sejak lima tahun lalu, namun belum dapat langsung diterapkan.

Layaknya Bendahara Kelas

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo menjelaskan bahwa Tapera ini berlandaskan asas ‘gotong royong’. Namun anehnya, ‘gotong royong’ yang dimaksud Heru Pudyo sangat jauh dari pemikiran kita. Ia bermaksud untuk para pekerja entah pekerja maupun pekerja mandiri yang belum memiliki rumah berkewajiban untuk menabung di Tapera.

Baca juga:

Padahal kita tahu bersama, gotong royong itu sifatnya sukarela. Kalau paksaan itu kerja rodi. Atau bahasa halusnya, seperti bendahara kelas semasa kita sekolah yang mewajibkan untuk membayar kas di tiap pekannya.

Namun, desas-desus, pro kontra kian meluas dan mendalam. Bahkan, hal ini lekat dengan indikasi bahwa negara akan menggunakan uang buruh melalui Tapera untuk membiayani APBN dan mengisi kas negara. Ah, kalau begitu lebih bijak bendahara kelas ketimbang program Tapera.

Beberapa kelompok masyarakat dengan tegas menolak. Mereka beranggapan bahwa Tapera hanya akan menguntukan pihak-pihak tertentu saja dan tidak memenuhi kebutuhan masyarakat bergaji UMR.

Jika menilik lebih dalam, khususnya pada Pasal 5 ayat 2 PP tentang Penyelenggaraan Tapera yang menyadur bahwa setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit upah minimum wajib menjadi peserta.

Ternyata kewajiban ini tanpa pandang bulu, entah sudah memiliki rumah atau tidak. Peserta yang memiliki rumah nantinya tetap menabung di Tapera hingga pensiun atau berumur 58 tahun.

Di mana setelah pensiun nanti uangnya akan dikembalikan. Lantas bagaimana jika seorang pekerja memutuskan resign di umur 45 tahun untuk beralih profesi menjadi pengusaha?

Sangat mirip dengan kas yang dikelola bendahara kelas. Semua peserta kelas wajib membayar di tiap pekan atau bulan hingga akhir semester, lalu uangnya dikembalikan atau dibuat makan-makan bersama peserta kelas.

Tapi, apakah tabungan peserta Tapera yang sudah memiliki rumah benar-benar dikembalikan? Ya, semoga saja. Jangan sampai program ini menjadi ajang makan-makan pejabat korup seperti kasus bansos covid, e-KTP, kasus BLBI dan lain sebagainya.

Baca juga:
Satrio Dwi Haryono
Latest posts by Satrio Dwi Haryono (see all)