Protokol Kesehatan Wajib, asal Tidak Mahal dan Mendadak Berubah-ubah

Protokol Kesehatan Wajib, asal Tidak Mahal dan Mendadak Berubah-ubah
©iStock

Nalar Politik – “Kita wajib mengikuti protokol kesehatan secara ketat, tetapi dengan cara tidak mahal dan mendadak berubah-ubah.”

Demikian Tajuk Rencana Kompas hari ini, 27 Oktober 2021. Berjudul Tes PCR dan Mobilitas Masyarakat, media berslogan “Amanat Hati Nurani Rakyat” ini mengimbau pemerintah Indonesia dan pihak-pihak terkait untuk mempertimbangkan penerapan kebijakan yang berimplikasi pada finansial warga.

“Di satu sisi, kita menyadari pandemi Covid-19 belum berakhir. Sikap ekstra hati-hati tetap perlu kita jalankan. Namun, di sisi lain, secara impulsif menerapkan kebijakan yang berimplikasi pada finansial, dan lebih luas lagi pada monentum pemulihan, patut dipertimbangkan juga.”

Disebutkan Kompas bahwa pemerintah kini telah melonggarkan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat di sejumlah daerah. Bertumpu pada pelandaian kasus Covid-19, hal ini diikuti oleh meningkatnya kunjungan wisatawan yang kemudian memunculkan kekhawatiran kembali, hingga akhirnya program vaksinasi dan tes PCR pun diterapkan bagi pelaku perjalanan.

“Penegakan sikap hati-hati dan saksama adalah wajar. Namun, kesan improvisasi sedikit atau banyak membuat masyarakat tak nyaman.”

Penerapan aplikasi Peduli Lindungi mestinya sudah menjadi logika yang paling akal hidup di masyarakat. Aplikasi protokol kesehatan ini, yang memperlihatkan rekam vaksin, cukuplah menjadi syarat untuk mendukung berlakunya berbagai aktivitas warga, seperti masuk kantor, mal, dan area publik lainnya.

“Masyarakat menyambut dengan antusias pelonggaran yang diterapkan pemerintah dengan beraktivitas, berwisata, menyambangi keluarga, dan lainnya. Namun, di harian ini, Sabtu (23/10/2021), kita membaca, vaksinasi dan tes PCR menjadi syarat penerbangan.”

Peraturan yang mulai diberlakukan pada Minggu (24/10) itu muncul di tengah kenaikan jumlah penumpang pesawat beberapa waktu terakhir. Meski dapat dipahami kehati-hatian yang diterapkan pemerintah, kewajiban tes PCR bagi siapa pun yang masuk atau meninggalkan wilayah Jawa dan Bali lewat penerbangan tetap menambah kerepotan pelaku perjalanan.

“Lebih dari soal biaya, aturan ini membuat calon penumpang tidak nyaman. Hidung dan tenggorokan dicolok berulang kali tidak menyenangkan.”

Baca juga:

Dari sisi biaya, Presiden Joko Widodo pernah meminta agar harga tes PCR diturunkan menjadi Rp300 ribu. Dari sini Kompas menilai, jika tarif tes ini bisa sampai segitu, berarti tarif yang diterapkan sebelumnya terlalu mahal. Tak salah jika banyak warga protes dan menolak kewajiban tes PCR.

Kebijakan mewajibkan tes PCR bagi pelaku perjalanan udara, laut, dan darat juga ditolak Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tes PCR di provinsi ini, yang tarifnya berkisar Rp500 ribu sampai Rp1,5 juta, dinilai membebani masyarakat.

“Di Bali, pelaku usaha juga mengkhawatirkan kewajiban tes PCR bagi pelaku perjalanan berdampak buruk pada rencana kunjungan wisatawan, terutama yang pergi dengan keluarga.” [ko]