Proyek Strategis Nasional Makin Terakomodasi dalam UU Cipta Kerja

Proyek Strategis Nasional Makin Terakomodasi dalam UU Cipta Kerja
©Akurat

Nalar Politik – Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berada di bawah Kemenko Perekonomian telah menetapkan 201 proyek dan 10 program yang mencakup 23 sektor sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) terbaru. Total nilai investasinya sebesar Rp4.809,7 triliun sampai 2024.

Penetapan PSN terbaru tersebut tertuang dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2020 seiring dengan pengesahan UU Cipta Kerja. Proyek dan program PSN ini nantinya akan mendapatkan pembiayaan yang bersumber dari ABPN/ABPD, BUMN, dan/atau swasta.

Sebagaimana diterangkan Menko Perekonomian yang juga Ketua KPPIP Airlangga Hartarto, Perpres Nomor 109 Tahun 2020, selain menetapkan 201 PSN, juga mencakup pengembangan 10 PSN. Ini sangat diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional.

“Semua ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah dan pusat,” jelas Airlangga dalam keterangan tertulisnya, Selasa (1/12).

Sebelumnya, KPPIP, sesuai mandat yang diberikan, melakukan evaluasi atas usulan PSN. Pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap 269 usulan proyek dan program dari kementerian, pemerintah daerah, BUMN, dan basan usaha swasta.

Evaluasi tersebut, dijelaskan Airlangga, mempertimbangkan daftar proyek strategis nasional sebelumnya serta usulan-usulan baru dengan menggunakan berbagai kriteria.

“Pemerintah melalui KPPIP telah melakukan evaluasi semua usulan Proyek Strategis Nasional dengan sangat hati-hati. Hal ini berdasarkan pertimbangan berbagai aspek dan kriteria, baik kriteria dasar, strategis, maupun operasional.”

Kriteria dasar antara lain meliputi Kesesuaian dengan RPJMN, Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang, atau diatur dalam Peraturan Khusus. Sedangkan kriteria strategis, yang menjadi pertimbangan antara lain, proyek tersebut memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional, keselarasan antarsektor, dan pertimbangan distribusi proyek secara regional.

Untuk pertimbangan kriteria operasional, mencakup studi kelayakan yang berkualitas, memiliki nilai investasi di atas Rp500 miliar, dan penyelesaian konstruksi paling lambat di kuartal III 2024 (kecuali proyek di sektor minyak dan gas yang dapat memulai konstruksi paling lambat di kuartal III 2024), serta berperan mendukung pusat kegiatan ekonomi.

“Pemerintah berharap, pembangunan PSN akan mendorong perekonomian melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, penyerapan tenaga kerja, serta pemulihan industri dan pariwisata, khususnya dalam rangka menanggulangi dampak pandemi.” [fb]