Puasa Korupsi di Era Reformasi

Puasa Korupsi di Era Reformasi
©ICW

“Gotong royong menunaikan puasa korupsi adalah keluhuran yang dimiliki bangsa yang sedang berkembang ini menjadi manifestasi menuju negara makmur dan maju.”

Pemilihan umum (pemilu) merupakan sarana demokrasi yang menjadi suatu upaya untuk mendistribusikan partisipasi rakyat dengan jujur dan adil. Artinya, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk turut memberikan suara dalam pembuatan keputusan publik mengenai pemimpin dan wakil rakyatnya.

Tanggung jawab sosial intelektual berpolitik yakni mempertaruhkan identitas. Mereka para kandidat wakil rakyat seharusnya memiliki panggilan moral untuk menstranformasi bangsa, memiliki visi misi, ide-ide, dan aksi yang tepat untuk kemajuan bangsa, ekonomi, sosial, dan nilai kemanusiaan yang melampaui orientasi politik yang bersifat pribadi dan kelompok serta mereka menjadi aktivis pergerakan.

Metamorfosis politik menjelang pemilu pada 2024 yang sisa menghitung hari diwarnai oleh kisah bawa perasaan (baper), kepentingan, penyimpangan etika, gimik, ideologi, dan emosi yang seru untuk disimak.

Kompetisi beradu gagasan memainkan peran isu tokoh partai paling bersih. Sementara pada kenyaatan, rakyat melihat dengan jelas terjadi kesenjangan yang mengaga antara gagasan dan tindakan.

Kasus korupsi menjadi suatu fenomena yang jamak menjerat pejabat pemerintah. Ditambah lagi kasus kode etik yang bervariasi, dimulai dengan mengubah peraturan untuk memungkinkan satu atau dua pasangan mendapat karpet merah dalam langkahya yang sungguh ini mencederai demokrasi.

Simbol-simbol kapitalisme berdiri di pusat-pusat kekuasaan. Ruang-ruang kejujuran telah tertutup oleh kepentingan-kepentingan ekonomi politik. Lalu istilah harus memiliki “ordal” agar dalam langkah tak ada hambatan menjadi realitas yang kelabu. Mereka tidak lagi mewarisi kebenaran, ketulusan, dan keadilan. Lagi-lagi, ini menjadi bukti nyata gagalnya kepercayaan rakyat dibangun.

Anomali praktik politik mengindikasikan adanya kesenjangan antara apa yang dijanjikan dengan kenyataan lapangan. Lebih buruknya lagi, kesenjangan ini dilakukan oleh mereka yang memiliki intelektual dan spiritual yang merekat kuat dalam aktivitas akademiknya.

Baca juga:

Begitu juga pada sebagian kaum muda. Mereka memiliki tendensi ketetarikan pada orientasi kekuasaan oligarki. Tampaknya kalangan tua ataupun muda telah dihinggapi penyakit haus kekuasaan.

Max Weber, seorang ahli politik, ekonom, dan sosiolog dari Jerman, mengemukakan pendapatnya bahwa adanya ketekaitan yang erat antara tingkat ketaatan dan penguasaan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi menjadi domain yang menentukan tingkah laku politik kaum muda.

Mereka yang ketika masih bebas dari ikatan-ikatan politik tertentu atau belum mencapai posisi kekuasaan akan meneriakkan betapa pentingnya moralitas berdiri tegak. Namun ketika waktunya mereka mendapatkan kekuasaan, justru tingkah laku politiknya, etika sosial dan pribadinya tidak lebih baik dari yang mereka dulu kritik dengan lantang. Hal ini menjadi penyebab lahirnya pemilih golput dikarenakan krisis kepercayaan.

Dinamika politik menyuguhi konten-konten viral di mana masyarakat tidak dibimbing untuk menuju kemajuan tetapi ditipu dan dibodohi oleh mereka yang hendak ingin menjadi penguasa. Entah butuh waktu berapa periode lagi untuk bisa mendapatkan pemimpin yang membina rakyatnya menjadi unggul. Dengan kata lain, apakah politik yang sehat dan demokratis benar-benar masih jauh dari harapan?

Lalu, apa hal tebijak yang bisa dilakukan ketika kita merasa tidak ada satu pun pemimpin yang bisa diharapkan?

Barangkali jawabannya adalah dengan melakukan skoring, memilah yang paling sedikit keburukannya karena dengan golput hanya akan membuat yang memiliki power yang paling besar akan menang dengan cara yang tidak adil.

Bedasarkan data statistik, Indonesia adalah negara yang sangat plural, heterogen, dan majemuk dari sisi mana pun dengan keragaman bahasa, budaya, suku, etnik, ras, adat-istiadat, agama, dan sebagainya. Para pendiri bangsa ini sangat memahami keragaman tersebut sehingga perumusan ideologi politik pun sedapat mungkin mengkompromikan dengan keragaman tersebut.

Itulah yang kemudian terwujud  dalam Dasar Negara Pancasila. Karl Marx menyebut ideologi sebagai alat untuk mencapai kesetaraan dan kesejahteraan bersama dalam masyarakat.

Baca juga:

Proses pembentukan suatu negara diawali dengan suatu proses pencarian akar historis bangsa yang menopangnya, mulai dari akar tradisi sosial, tradisi adat dan budaya, tradisi agama dan proses dialektika yang menyertainya. Akar sejarah yang hidup dan menjadi tradisi masyarakat Nusantara seperti halnya tradisi gotong royong di mana masyarakat menyepakati nilai dan  norma-norma dasar yang membentuknya.

Dalam konteks keragaman era kekininian, bisakah tumbuh suatu nilai universal yang dapat disepakati secara bersama dalam rangka penyatuan bahwa gotong royong terbentuk untuk cita-cita negara yang anggun dan santun? Salah satu jalannya ialah gotong royong menunaikan puasa korupsi sebagai keluhuran yang dimiliki bangsa yang sedang berkembang ini menjadi manifestasi menuju negara makmur dan maju.

Kita memerlukan aktor-aktor politik yang menjadi sumber sosialisasi nilai kebaikan, memiliki keteladan, memiliki keterpaduan yang mana antara tutur kata dan tindakannya selaras dengan baik. Rakyat pun memerlukan pendidikan politik untuk terbentuk menjadi individu unggul.

Di berbagai daerah, belum ditemukan pemimpin pemerintahan yang benar-benar diharapkan rakyat yang membawa perbaikan dan kesejahteraan. Atas dasar itulah peran kaum muda menjadi pemimpin yang visioner memiliki kesatuan pandangan mengenai kehidupan sosial, politik, hukum, budaya, dan agama yang sangat dibutuhkan dewasa ini untuk menjadi tumpuan harapan mengubah peradaban.

Andi Dhea Firdayana
Latest posts by Andi Dhea Firdayana (see all)