Putusan LBM-NU DIY: Dilematis Publik

Putusan LBM-NU DIY: Dilematis Publik
Foto: okezone

Setiap lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), seperti LBM-NU DIY, pasti memiliki tradisi khazanah interaksi dan dialektika intelektual, baik berhaluan sosial, keagamaan, atau yang lain. Khazanah interaksi dan dialektika intelektual ini biasanya terdapat pada substruktur dalam bagan struktural pada ormas itu. Bisa juga ada pada struktur tersendiri, namun masih berhaluan pada organisasi itu, seperti biro, departemen, badan otonom, dan lain sebagainya.

Melihat ormas-ormas yang berhaluan keagamaan, dalam hal ini lebih kepada agama Islam, seperti Muhammadiyah memiliki Majelis Tajrih wa Tajdid-nya, Persatuan Islam memiliki Dewan Hisbah, dan Nahdlatul Ulama memiliki Lajnah Bahsul Masail.

Adanya khazanah interaksi dan dialektika ini dimaksudkan untuk mengembangkan pola berpikir, metode penentuan dan pengambilan hukum, serta menanggapi masalah yang timbul dan bergejolak di masyarakat, baik masyarakat yang berhaluan sama dalam struktur, kultur, maupun masyarakat dalam lingkup luas. Selanjutnya, hasil dari khazanah interaksi dan dialektika itu akan dijadikan pijakan dan ketentuan untuk menanggapi persoalan di kemudian hari.

Berbicara tradisi khazanah interaksi dan dialektika intelektual ini, khazanah interaksi dan dialektika pada Nahdlatul Ulama (NU), yakni Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU), menarik untuk dikaji. Menurut  Martin van Bruinessen (1996), tradisi khazanah interaksi dan dialektika intelektual, selanjutnya disebut bahsul masail, yang berkembang di kalangan NU ini bukanlah murni gagasan  dari para kiai-kiai NU. Tradisi ini sama halnya dengan tradisi halaqah di kalangan arab (Mekkah) yang kemudian dibawa oleh mereka yang belajar di Tanah Air dan berkembang sampai sekarang.

Secara historis, menurut KH. M.A. Sahal Mahfudh dalam tulisannya, tradisi bahsul masail sudah terjadi sebelum NU didirikan. Saat itu, tradisi sudah ada dan berkembang di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri.

Pada Muktamar NU ke-18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi bahsul masail merekomendasikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendirikan Lajnah Bahsul Masail Diniyah (lembaga pengkajian masalah-masalah agama). Hal ini didukung oleh halaqoh yang diadakan di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada tanggal 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan dibentuknya Lajnah Bahsul Masail Diniyah sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan ijtihad kolektif (Zahro, 2004).

Tanggal 24 Desember 2017 kemarin, LBM-NU Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta mengadakan bahsul masail dengan mengangkat permasalahan pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA), yakni mengenai hukum penggusuran rumah dan lahan produktif untuk bandara NYIA. Prosesi berlangsung dari pukul 09.30 WIB sampai 13.45 WIB.

Pembahasan diawali dengan pemilahan kebolehan dan keharaman hukum mengenai tindakan pemerintah pada penggusuran rumah dan lahan produktif untuk bandara NYIA. Para pihak berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berependapat haram.

Mereka saling memberikan ibarat (petunjuk) hukum guna melengkapi argumen masing-masing yang kemudian ada kesatuan pembahasan mengenai maslahat al-ammah. Pembahasan maslahat al-ammah dikaji dari bagaimana manfaat dan mudharat pembangunan bandara NYIA.

Dalam upaya pemaparan terkait manfaat, musyawirin (sebutan bagi peserta bahsul masail) menjelaskan bandara NYIA yang akan dibangun akan memberikan potensi ekonomi yang lebih besar bagi warga di sekitarnya, contoh kecil seperti taksi, penginapan, dan lain-lain. Manfaat yang lain dari pembangunan bandara NYIA itu ialah meningkatkan sektor pariwisata yang dicanangkan oleh pemerintah DIY.

Perihal manfaat berikutnya adalah dibukanya jalur perjalanan baru Jogja-Jeddah untuk menjawab persoalan ibadah ke Tanah Suci. Tolok ukur kemanfaatan ini bertumpu pada pendapat dari pihak yang memprakarsai transportasi udara, bahwa Bandara Adi Sucipto yang sekarang tidak mampu menampung perjalanan yang ada, baik pemberangkatan maupun perpulangan dari Jogja. Melihat faktor kemanfaatan inilah bandara NYIA yang akan hadir sangat relevan untuk dibangun.

Berbeda halnya jika melihat dari pemaparan tentang kemudharatannya, karena tidak sesuai dengan tujuan syariat (maqasid as-syariah), baik secara dlaruri, apalagi hajiyyi ataupun tahsin.

Konsep maqasid as-syariah yang paling utama adalah terjaminnya kebutuhan dlaruri yang mencakup lima unsur kehidupan (al-Ghazali, al-mustasffa), yaitu hifdz ad-diin (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz an-nasb (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (menjaga harta) yang mana harus ada sinergi yang terpenuhi.

Melihat kasus bandara NYIA, hifdz ad-diin sudah tercerabut karena masjid sebagai titik penjagaan agama terdampak digusur. Begitu juga kehidupan kultur keagamaan yang sebelumnya ada menjadi mati karena dampak pembebasan lahan untuk bandara NYIA.

Begitu pula faktor yang lain seperti keretakan hubungan kekeluargaan. Karena salah satu dari warga yang terdampak dan telah mendapat ganti rugi hubungan ayah dan anak, istri dan suami menjadi retak disebabkan tidak adanya kesepakatan melepaskan hak milik.

Pun demikian dengan masalah adanya mal-administrasi dari pihak pemprakarsa terkait turunnya izin lingkungan, analisis dampak lingkungan, dan pengosongan secara semena-mena dan sepihak. Sangat terlihat bagaimana pemerintah sebagai pemegang otoritas perizinan cenderung semena-mena.

Pada takaran ganti rugi, undang-undang dan hukum Islam telah mengatur bahwa jika ada pengalih-fungsian hak milik pribadi kepada kepentingan umum, maka harus ada ganti rugi yang sesuai. Melihat kenyataan di lapangan, ganti rugi tidak sesuai karena tidak adanya sosialisasi dan negosiasi antarpihak. Hal itu menambah poin kemudharatan berikutnya.

Dari analisis kemanfaatan dan kemudharatan untuk mencari maslahah al-ammah, poin kemudharatan lebih banyak daripada kemanfaatan. Memakai pisau analisis Qa’idah Fiqh “daf’ al-mafaasid muqqadmu ‘ala jalb al-mashaalih”—mencegah kemudharatan didahulukan daripada mengambil kemanfaatan—dan “tasarrufu al-imam ‘ala ar-ra’iyati manuthun bi al-maslahah”—keputusan pemimpin (pemerintah dalam hal ini) harus mengacu pada kemaslahatan.

Kemudian, mesti pula menghasilkan “bagaimana hukum pemerintah melakukan penggusuran untuk dijadikan bandara, dalam hal ini bandar NYIA, Adalah haram jika dilakukan tindakan semena-mena di mana tidak terpenuhinya tujuan syariah (maqasid as-syariah), dan tidak adanya pengkajian secara komprehensif.

Pembahasan berikutnya bagaimana status hukum terkait warga terdampak yang bersikukuh mempertahankan hak milik pribadinya. Setelah perdebatan agak panjang, muncul keputusan hukum bagi warga yang terdampak adalah harus ikut pemerintah.

Ibarat yang ditunjukkan adalah Q.S. an-Nisa’: 83 tentang kepatuhan yang salah satunya kepada pemimpin (pemerintah). Terkait dibenarkan atau tidaknya tindakan pemerintah tersebut, tetap harus patuh yang diibaratkan dalam bugyah al-musytarsidin:170.

Melihat kedua hasil di atas, ada kontradiksi keputusan antara status hukum untuk pemerintah dan hukum bagi warga yang terdampak. Dalam hal ini, menurut hemat penulis, terdapat kurang adanya ketegasan dari pihak LBM-NU Yogyakarta. Masukan ini bisa dilihat dari hasil bahsul masail yang telah dimuat dalam bangkitmedia.com yang mengganti status hukum dari haram menjadi tidak boleh dari apa yang dimuat dalam media online tersebut.

Adanya kekurang-tegasan status hukum yang berujung kontradiksi, menurut hemat penulis, menambah problematika yang tak kunjung usai tentang pembahasan bandara ini. Pembahasan mengenai hukum warga yang terdampak pun tidak secara menyeluruh.

Hal ini terlihat dari beberapa hal. Pertama, keseluruhan dari musyawirin tidak melihat secara langsung di lapangan terkait masalah yang ada. Kedua, kurang mendetailnya pembahasan permasalahan mengenai kasus yang ada, terlebih pada warga terdampak. Ketiga, tidak adanya pembahasan terhadap solusi, terutama bagi warga yang terdampak walaupun cuma sekelumit. Keempat, cenderung tergesa-gesa dalam memutuskan hukum, terlebih pada warga yang terdampak.

Melihat dari keputusan dari LBM-NU di atas, seyogianya LBM NU lebih berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara. Karena hasil keputusan tersebut mempengaruhi umat, terlebih pada kalangan nahdliyin yang terdampak.

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by M Muqronul Faiz (see all)