Putusan LBM-NU DIY: Dilematis Publik

Putusan LBM-NU DIY: Dilematis Publik
©Okezone

Setiap lembaga atau organisasi masyarakat (ormas), seperti LBM-NU DIY, pasti memiliki tradisi khazanah interaksi dan dialektika intelektual, baik berhaluan sosial, keagamaan, atau yang lain. Khazanah ini biasanya terdapat pada substruktur dalam bagan struktural pada ormas itu. Bisa juga ada pada struktur tersendiri, namun masih berhaluan pada organisasi itu, seperti biro, departemen, badan otonom, dan lain sebagainya.

Melihat ormas-ormas yang berhaluan keagamaan, dalam hal ini lebih kepada agama Islam, seperti Muhammadiyah memiliki Majelis Tajrih wa Tajdid-nya, Persatuan Islam memiliki Dewan Hisbah, dan Nahdlatul Ulama memiliki Lajnah Bahsul Masail.

Adanya khazanah interaksi dan dialektika ini bermaksud untuk mengembangkan pola berpikir, metode penentuan dan pengambilan hukum, serta menanggapi masalah yang timbul dan bergejolak di masyarakat, baik masyarakat yang berhaluan sama dalam struktur, kultur, maupun masyarakat dalam lingkup luas. Selanjutnya, hasil dari khazanah itu akan menjadi pijakan dan ketentuan untuk menanggapi persoalan di kemudian hari.

Berbicara tradisi khazanah interaksi dan dialektika intelektual ini, khazanah pada Nahdlatul Ulama (NU), yakni Lajnah Bahsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM-NU), menarik untuk kita kaji.

Menurut Martin van Bruinessen (1996), tradisi khazanah interaksi dan dialektika intelektual, selanjutnya disebut bahsul masail, yang berkembang di kalangan NU ini bukanlah murni gagasan dari para kiai NU. Tradisi ini sama halnya dengan tradisi halaqah di kalangan arab (Mekkah) yang kemudian terbawa oleh mereka yang belajar di Tanah Air dan berkembang sampai sekarang.

Secara historis, menurut KH. M.A. Sahal Mahfudh dalam tulisannya, tradisi bahsul masail sudah terjadi sebelum NU berdiri. Saat itu tradisi sudah ada dan berkembang di kalangan pesantren yang melibatkan kiai dan santri.

Pada Muktamar NU ke-18 di Yogyakarta tahun 1989, komisi I yang membidangi bahsul masail merekomendasikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mendirikan Lajnah Bahsul Masail Diniyah (lembaga pengkajian masalah-masalah agama). Hal ini mendapat dukungan halaqoh yang berlangsung di Pesantren Mamba’ul Ma’arif Denanyar Jombang pada 26-28 Januari 1990 yang merekomendasikan terbentuknya Lajnah Bahsul Masail Diniyah sebagai wadah berkumpulnya ulama dan intelektual NU untuk melakukan ijtihad kolektif (Zahro, 2004).

Pada 24 Desember 2017 kemarin, LBM-NU Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta mengadakan bahsul masail. Agenda ini mengangkat permasalahan pembangunan bandara New Yogyakarta Internasional Airport (NYIA), yakni mengenai hukum penggusuran rumah dan lahan produktif untuk bandara NYIA. Prosesi berlangsung dari pukul 09.30 WIB sampai 13.45 WIB.

Baca juga:

Pembahasan berawal dari pemilahan kebolehan dan keharaman hukum mengenai tindakan pemerintah pada penggusuran rumah dan lahan produktif untuk bandara NYIA. Para pihak berbeda pendapat. Ada yang berpendapat boleh dan ada yang berpendapat haram.

Mereka saling memberikan ibarat (petunjuk) hukum guna melengkapi argumen masing-masing yang kemudian ada kesatuan pembahasan mengenai maslahat al-ammah. Pembahasan maslahat al-ammah terkaji dari bagaimana manfaat dan mudarat pembangunan bandara NYIA.

Dalam upaya pemaparan terkait manfaat, musyawirin (sebutan bagi peserta bahsul masail) menjelaskan bandara NYIA yang akan pemerintah bangun akan memberikan potensi ekonomi yang lebih besar bagi warga di sekitarnya, contoh kecil seperti taksi, penginapan, dan lain-lain. Manfaat lain dari pembangunan bandara NYIA itu ialah meningkatkan sektor pariwisata yang pemerintah DIY canangkan.

Perihal manfaat berikutnya adalah terbukanya jalur perjalanan baru Jogja-Jeddah untuk menjawab persoalan ibadah ke Tanah Suci. Tolok ukur kemanfaatan ini bertumpu pada pendapat dari pihak yang memprakarsai transportasi udara, bahwa Bandara Adi Sucipto yang sekarang tidak mampu menampung perjalanan yang ada, baik pemberangkatan maupun perpulangan dari Jogja. Melihat faktor kemanfaatan inilah bandara NYIA yang akan hadir sangat relevan.

Berbeda halnya jika melihat dari pemaparan tentang kemudaratannya, karena tidak sesuai dengan tujuan syariat (maqasid as-syariah), baik secara dlaruri, apalagi hajiyyi ataupun tahsin.

Konsep maqasid as-syariah yang paling utama adalah terjaminnya kebutuhan dlaruri yang mencakup lima unsur kehidupan (al-Ghazali, al-mustasffa), yaitu hifdz ad-diin (menjaga agama), hifdz an-nafs (menjaga jiwa), hifdz al-aql (memelihara akal), hifdz an-nasb (memelihara keturunan), dan hifdz al-maal (menjaga harta) yang mana harus ada sinergi yang terpenuhi.

Melihat kasus bandara NYIA, hifdz ad-diin sudah tercerabut karena masjid sebagai titik penjagaan agama terdampak digusur. Begitu juga kehidupan kultur keagamaan yang sebelumnya ada menjadi mati karena dampak pembebasan lahan untuk bandara NYIA.

Begitu pula faktor yang lain seperti keretakan hubungan kekeluargaan. Karena salah satu dari warga yang terdampak dan telah mendapat ganti rugi hubungan ayah dan anak, istri dan suami menjadi retak lantaran tidak adanya kesepakatan melepaskan hak milik.

Halaman selanjutnya >>>
    Latest posts by M Muqronul Faiz (see all)