Putusan MK terkait Ciptaker Membuktikan Teori Oligarki Tidak Bekerja

Putusan MK terkait Ciptaker Membuktikan Teori Oligarki Tidak Bekerja
©CNN Indonesia

Nalar Politik – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai keputusan MK yang menyatakan proses pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi bukti bahwa teori oligarki di Indonesia tidak bekerja.

“Keputusan MK ini membuktikan satu hal: teori tentang oligarki itu tidak bekerja. Yang berlaku adalah pluralisme politik,” kata Saidiman Ahmad dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/12).

Pernyataan tersebut menjadi respons Saidiman atas wawancara Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kompas hari ini. Bertajuk Yasonna: Kita Gerak Simultan, disebutkan bahwa keputusan MK yang tiba-tiba itu sempat membuat guncang, tetapi pihak pemerintah tetap akan memenuhi dan menghormatinya.

“Harus segera diselesaikan. Presiden Jokowi selalu mengatakan, dalam dunia seperti sekarang ini diperlukan kecepatan. Persaingan bukan lagi tentang siapa yang besar dan kecil, tetapi yang tercepat membuat inovasi,” jelas Yasonna.

Meski menyesali keputusan tersebut mengingat siapa yang punya infrastruktur dan ease of doing yang baik yang akan dilirik investor hari ini, ada proses konstitusional yang harus pemerintah tetap hargai, walau hal itu tetap menimbulkan ketidakpastian di dunia internasional.

“Ini membuat investor sedikit terperangah karena tidak ada kepastian investasi di Indonesia. Tetapi, dengan konferensi pers dari presiden, ada jaminan dari presiden sehingga mulai ada keyakinan kembali.”

Langkah Cepat

Sejak keputusan MK, Presiden Jokowi secara khusus membahasnya dalam rapat terbatas internal. Yasonna mendapat tugas untuk menindaklanjuti UU Cipta Kerja.

“Minggu depan (6/12), saya akan masukkan perubahan UU 12 Tahun 2021 sebagaimana diubah di UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) ke dalam Program legislasi Nasional (Prolegnas), daftar kumulatif terbuka.”

Hal itu penting didahulukan lantaran metode omnibus law tidak dikenal dalam UU PPP. Meski tidak dilarang, Yasonna mengaku tidak mau berdebat dengan hakim konsitusi yang telah menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil.

“Kalau 6 Desember bisa masuk Prolegnas daftar kumulatif terbuka, mau kapan pun diajukan ke DPR, bisa. Tinggal beberapa pasal saja itu untuk memasukkan metode omnibus law di lampiran awal. Kalau itu lancar, bisa diketok palu tanggal 6 atau 7 Februari 2022 sehingga ada metode omnibus law-nya di UU PPP.”

Baca juga:

Yasonna tetap menyadari akan selalu ada pihak-pihak yang menggugat. Meski telah menyelesaikan perbaikan seperti permintaan MK, hasilnya nanti tetap dipastikan akan mendapat gugatan.

“Kita ini, kan, semuanya digugat di MK. Bukan hanya UU Cipta Kerja, kok. Ada UU Pemilu, KUHP yang sudah tahun 1980-an, segala macam digugat di MK. Kita suka menggugat, tetapi oke karena itulah euforia demokrasi. In the long run, kita akan ada balance, akan ada satu kematangan konsitusi.”