Quo Vadis Demokrasi Indonesia

Quo Vadis Demokrasi Indonesia
©Pinterest

Democracy is from the people, by the people, and for the people.” ~ Abraham Lincoln

Secara umum, makna demokrasi adalah kontrol masyarakat terhadap urusan publik atas dasar kesetaraan politik. Sehingga dalam kaca mata demokrasi, semua masyarakat mempunyai hak yang sama tanpa ada pengecualian dalam kepentingan politik seperti yang dimaksud.

Dalam dinamika demokrasi Indonesia, ada semacam ketidakberesan kalau dengan pendekatan logika dalam memandang demokrasi itu sebagai sebuah sistem bernegara. Bahwa demokrasi hanya dikuasai oleh kelompok yang punya status quo, sedangkan cara berpikir dan berpendapat masyarakat biasa yang tidak punya status sosial diabaikan begitu saja. Masyarakat biasa hanya lapisan terluar dalam lingkaran kehidupan demokrasi di Indonesia.

Bukan “kekuatan argumen yang lebih baik”—seperti Habermas menyebutnya—yang diperhitungkan di dalam demokrasi Indonesia saat ini, melainkan jumlah uang yang lebih banyak. Maka di balik retorika demokrasi, bercokol politik uang yang dijalankan oleh para predator bisnis-politis. Ketika berhadapan dengan kepentingan politik, segala bentuk argumen yang mengalir tidak lagi diperhitungkan.

Padahal, politik dalam negara demokrasi itu transaksi akal sehat, tukar pikir gagasan. Fitrahnya demokrasi itu kebebasan. Kebebasan dalam menyampaikan gagasan dan pikiran-pikiran. Jadi, berpolitik itu kita berpikir.

Budi Hardiman (2013) dalam bukunya “Dalam Moncong Oligarki, Skandal Demokrasi di Indonesia” menjelaskan jika demokrasi dimengerti sebagai pemerintahan oleh demos, dapat dikatakan bahwa Indonesia sampai saat ini tidak sedang menuju ke sana, melainkan menuju ke sebentuk demokrasi dengan isi kekuasaan-kekuasaan oligarkis yang tak terkendali hukum.

Bahkan lebih parahnya, kekuasaan oligarki ini menggunakan kekuatan mereka untuk mengendalikan hukum. Padahal, seperti yang kita ketahui bahwa substansi dari hukum adalah tentang keadilan dan tidak berpihak, apalagi hanya menguntungkan pihak yang satu dan merugikan pihak yang lain.

Di Indonesia, kenyataannya terbalik, yakni menguntungkan pihak yang satu (oligarki) dan merugikan pihak yang lain (rakyat).

Misalnya, kita lihat saja dalam perkembangan selanjutnya pada peristiwa demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa se-Indonesia akibat produk hukum, yakni UU kita yang sangat kontroversial. (1) UU KPK yang dilihat sangat mempersempit ruang gerak KPK sebagai institusi pemberantasan korupsi.

Baca juga:

(2) RUU KUHP yang dilihat banyak merugikan rakyat dan justru melindungi para korporat. Yang kedua ini kita bisa lacak pada RUU KUHP Pasal 278 yang bunyinya: “Membiarkan unggas ternak berkeliaran di kebun/lahan tanaman orang lain bisa dipidana hingga Rp 10 Juta”. Pertanyaannya adalah, kenapa unggas yang masuk ke lahan orang didenda, tapi para korporat yang mengambil dan mengekploitasi SDA kita tidak di hukum?

Menurut filsuf Prancis kontemporer, ini “kita tidak hidup dalam demokrasi-demokrasi”, melainkan “kita hidup dalam negara-negara dengan hukum oligarkis”. Karena pemerintahan tidak pernah dilakukan oleh rakyat, melainkan “selalu dilaksanakan oleh minoritas atas suatu mayoritas”.

Kambing Hitam

Sungguh buruk nasib rakyat dalam fakta demokrasi di Indonesia. Rakyat lebih sering dijadikan sebagai objek demokrasi daripada subjek demokrasi.

Hasanul Banna (2017) dalam tulisannya bahwa demokrasi pun dirasa terkunci sebatas prosedural tanpa diperankan secara substansial. Demokrasi yang (harusnya) memberikan kebebasan bagi rakyat tampak hanya sebuah slogan.

Dalam momentum demokrasi prosedural (pemilu) contohnya, bahwa pemilu itu sebentuk acara seremonial yang cenderung dilaksanakan secara formalitas. Tetapi di balik itu, segala bentuk keputusan sudah atau hasil dari pemilu telah didapatkan.

Haris Samsuddin (2017) katakan, dalam demokrasi oligarki, rakyat (voters) tidak memilih apa yang mereka kehendaki. Mereka telah dipilihkan oleh segelintir elite kekuasaan yang memegang peran dominatif di dalam institusi demokrasi.

Artinya, dalam pemilu yang selalu diselenggarakan dengan dalih itu adalah pesta rakyat. Karena pada saat itu rakyat diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya.

Padahal, kita (rakyat) hanya dikambing-hitamkan untuk menyukseskan jalannya pemilu pada beberapa dekade belakangan pasca-reformasi. Reza Syawawi (2019) katakan, inilah buruknya demokrasi: suara mayoritas adalah penentu meskipun tidak bermutu.

Mengembalikan Marwah Demokrasi

Mengembalikan marwah demokrasi merupakan upaya menaruh dan menata ulang demokrasi ke arah yang sebenar-benarnya sebagai tujuan untuk mencari sesuatu yang namanya “keadilan” itu. Pasalnya, keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.

Rakyat tidak boleh hanya diberikan tempat pada demokrasi yang sifatnya prosedural saja, lalu setelah itu diabaikan (habis manis sepah dibuang). Tetapi dalam demokrasi subtantif, rakyat harus punya tempat paling awal, di tengah-tengah, dan paling akhir dalam kepentingan-kepentingan berbangsa dan bernegara.

Bukankah Abraham Lincoln mendefenisikan demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is from the people, by the people and for the people)? Konsep demokrasi yang sudah lama hadir harusnya membawa perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam alam demokrasi, ada beberapa yang menjadi tujuan utamanya, yakni justice, peace, dan welfare. Hal tersebut dapat dijadikan indikator bagi sebuah negara demokrasi dikatakan berhasil atau gagal. Sebab, esensi dari suksesnya demokrasi adalah rakyat dapat merasakan keadilan (justice), perdamaian (peace), dan kesejahteraan (welfare).

Arah Baru

Kalaupun kita harus jujur mengatakan bahwa demokrasi di Indonesia pasca-reformasi tak jauh berbeda dengan demokrasi Orde Baru. Hanya saja, kemasannya saja berbeda. Sekarang sudah bebas dalam bersuara. Media massa mampu menyuarakan jeritan hati rakyat. Namun, substansinya masih jauh dari harapan.

Dalam buku “Merancang Arah Baru Demokrasi” yang merupakan kumpulan tulisan dari para aktivis dan akademisi dalam memandang Indonesia setelah reformasi dilangsungkan pada 21 Mei 1998. Sampai saat ini, Indonesia belum mencapai cita-cita yang diinginkan oleh reformasi. Rakyat masih mengalami berbagai diskriminasi, penindasan, serta minimnya akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan media massa.

Baca juga:

Menurut Dankwart Rustow (Priyono Hamid, 2014), banyak jalan menuju demokrasi. Demokrasi bukanlah keadaan statis, tapi harus lebih dilihat sebagai proses-untuk-menjadi, dan arena itu bersifat dinamis.

Demokrasi harus menemukan maknanya secara utuh, sehingga demokrasi merupakan solusi terhadap segala bentuk permasalahan negara bangsa. Maksimal berbagai diskriminasi, penindasan, serta minimnya akses terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, tidak lagi dialami oleh rakyat.

Tujuan akhir dari demokrasi itu hanya untuk rakyat, rakyat, dan rakyat. Sekali lagi, dalam hakikatnya, demokrasi harus terwujudnya keadilan sosial dan hukum, perdamaian politik, dan serta kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

    Nardi Maruapey

    Mahasiswa Universitas Darussalam Ambon | Kader HMI Cabang Ambon | Wasekum PA Badko HMI Mal-Malut

    Latest posts by Nardi Maruapey (see all)