Quo Vadis KAMMI: Permendikbud 30/2021 dan Kesalahan Tafsiran

Quo Vadis KAMMI: Permendikbud 30/2021 dan Kesalahan Tafsiran
©Rakyat Aceh

Pada suatu diskusi online tentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang menyenangkan beberapa hari yang lalu, saya bersepakat dengan seorang teman. Bahwa KAMMI (Kesatuan Aksi Mashsiswa Muslim Indonesia) merupakan organisasi konservatif yang tidak cocok dengan tradisi demokrasi beserta seluruh variannya dan, dalam banyak hal, tidak paralel dengan ide ‘masyarakat terbuka’.

Ekspresi semacam itu sejak dulu saya sebut sebagai bigotisme, yaitu sebuah tindakan fanatik, intoleran, dan benci kepada kelompok lain.

Hal tersebut inheren dengan seminar yang LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) selenggarakan tahun 2016 silam dan menggemparkan para peneliti sosial serta mengubah spektrum ideologi gerakan mahasiswa. Bahwa menurut Dr. Anas Saidi, “Kelompok ini [KAMMI] memiliki hubungan ideologis dengan kelompok radikal internasional Ikhwanul Muslimin.”

Peneliti lainnya, Endang Turmudi, menjelaskan bahwa Ikhwanul Muslimin memiliki “pandangan keyakinan dan sikap fundamentalisme puritan kaku. Mereka selalu merasa paling benar dan menganggap kelompok lain salah.”

Dua keterangan tersebut setidaknya cukup mengilhami saya untuk mengetahui alasan mengapa pada akhirnya KAMMI menolak RUU TPKS dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 serta membuat tuduhan kultural terhadap mereka yang sedang berupaya memperjuangkan kebijakan tersebut.

Saya tidak akan membahas apa itu Ikhwanul Muslim atau menganalisis mengapa KAMMI oleh LIPI sebut seperti itu. Di era di mana Twitter dan TikTok dapat mendorong keputusan hukum, perbincangan menyoal sesuatu yang ideologis tidak menarik sama sekali.

Namun begitu, pluralitas saya sebagai warga negara akan senantiasa menghormati keyakinan ideologis seseorang. Oleh karena itu, saya hanya ingin mengkritik kensep publik KAMMI sebagai organisasi gerakan mahasiswa.

Agar tidak dituduh sebagai buzzer dan nyinyir, saya ingin menjelaskan posisi saya terlebih dahulu dalam artikel ini. Pertama, saya—meminjam istilah KAMMI Untidar dalam caption salah satu postingannya di Instagram—“berempati” serta mendukung at all cost RUU TPKS dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 berdasarkan posisi otonom dan pengetahuan saya tentang isu kekerasan dan pelecehan seksual yang membuat Indonesia berstatus #DaruratKekerasanSeksual.

Baca juga:

Kedua, secara personal saya tidak berkeberatan dengan wacana tandingan KAMMI yang konsisten berkampanye menolak RUU TPKS dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021. Karena, satu, keniscayaan terjadinya dikotomi diskursif di dalam ruang publik; dua, atas nama kebebasan berpendapat dan berekspresi; dan tiga, secara organisasional KAMMI memang berkewajiban mengintervensi wacana publik berdasarkan keyakinan ideologisnya.

Ketiga, berdasarkan poin pertama dan kedua, artikel ini berupaya membantah logical fallacy yang menjangkiti teman-teman KAMMI yang menganggap bahwa RUU TPKS dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 merupakan—seperti satu-satunya argumentasi yang selalu mereka amplifikasi dan tidak ilmiah itu—“pelegalan seks bebas” dan “mengizinkan perzinahan”.

Namun, agar tidak terlalu melebar, saya hanya akan berfokus membahas urgensi Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan kesalahan interpretasi KAMMI.

Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dan intepretasi sok tahu KAMMI

Dalam sebuah postingan Instagram tanggal 8 Desember 2021 di akun @kammi_untidar, mereka menyebutkan:

“Jangan kebiasaan jadi penumpang gelap! Ngaku-ngaku melindungi korban pemerkosaan, padahal payung hukumnya udah ada. Bikin payung hukum baru buat siapa sih berstie? Oops ketauan ngibulin.”

Memang terdapat beberapa kebijakan yang mengatur tindak pidana pemerkosaan, misalnya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Namun begitu, berdasarkan advokasi yang dilakukan oleh Forum Pengada Layanan (Sigiro dan Takwin, 2021), kebijakan-kebijakan tersebut masih lemah dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan seksual serta tidak cukup signifikan dalam merespons persoalan konkret dari kekerasan seksual yang dihadapi oleh perempuan.

Isi dari kebijakan-kebijakan di atas hanya sekadar berfokus pada tindak pemidanaan kasus kekerasaan secara umum, seperti kasus pemerkosaan atau penganiyayaan. Secara literal, kekerasaan seksual memiliki kompleksitas dan ciri yang beragam, misalnya, kekerasan fisik, psikologis dan simbolik, serta kekerasan ekonomi dan sosial berbasis gender.

Halaman selanjutnya >>>
    Krisnaldo Triguswinri