Quo Vadis Politik?

Quo Vadis Politik?
Ilustrasi: diniapost.com

Jika kau hanya membaca buku yang orang lain baca, kau hanya akan berpikir sebagaimana orang lain pikir ~ Haruki Murakami

Demikian kiranya realitas mayoritas manusia Indonesia. Manusia konsumtif, tidak hanya dalam hal style, mode berpakaian atau istilah kerennya pop culture, tetapi juga pada pemikiran.

Sebagai manusia Indonesia, hal ini benar terjadi. Sekolah formal yang hanya banyak mengajarkan teori, rumus, dan hapalan.

Sejak dini, kita tidak dibiasakan untuk bersifat ilmiah. Kita tidak diberi kebebasan untuk melakukan hal-hal yang imajinatif dan kreatif guna membuat pengetahuan baru. Ibarat bayi makan bubur, yang hanya disuap dan disuap.

Senada yang dikatakan oleh Irham Thoriq di salah satu esainya bahwa masyarakat kita sebenarnya tidak malas membaca. Hanya saja, bahan bacaan yang tidak ada. Mau beli, tak punya uang.

Pelajar di sekolah pun tak diajari bagaimana mencintai buku, bagaimana mencintai pengetahuan. Semua serba hapalan. Hal ini pula yang mungkin membuat mereka, ketika sudah dewasa, jauh dari buku. Entahlah.

Lalu, apa hubungannya dengan politik?

Sebelum jauh menyelam di kedalaman ilmu politik, alangkah baiknya untuk sedikit kembali melihat sejarah politik dunia.

Secara etimologi, “politik” berasal dari bahasa Yunani, polis dan teta. Polis berarti “kota/Negara”, teta berarti “urusan”. Jadi, politik ialah urusan tentang negara.

Benar bahwa istilah politik pertama kali bermula di Yunani. Ketika sekian banyak orang ingin hidup tenteram dan damai, pada akhirnya mereka menggabungkan diri di sebuah bukit untuk mendapatkan perlindungan. Bukit inilah yang disebut sebagai Polis/Kota yang luasnya tidak seberapa luas dengan negara modern saat ini.

Untuk mengatur jalannya Polis, baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan hingga hubungan antara rakyat dan penguasa, di saat itulah hadir pemikiran tentang politik.

Salah satu filsuf termasyurnya ialah Socrates. Menurutnya, tugas negara adalah memajukan kebahagiaan para warga negaranya untuk membuat jiwa mereka menjadi sebaik mungkin. Meski pada akhirnya ia harus mengakhiri hidupnya dengan hukuman mati (meminum racun). Sebab pemikirannya yang jenius hanya dianggap dapat merusak citra kekuasaan pada waktu itu.

Kembali pada konteks keindonesiaan. Strategi politik maupun ideologi politik diejawantahkan melalui partai politik, sebagaimana fungsi partai politik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 11.

Setidaknya, poin terpenting bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan bagi anggota dan masyarakat luas. Ini bertujuan agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, sering kali justru ketika mereka menduduki kursi legislatif, serta-merta lupa akan tugas dan kewajibannya.

Kedua, penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Tak ada yang menafikan, bahkan keberadaan partai politik jauh dari bagaimana mestinya.

Tahun ke tahun, hasil survey tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik pun tak pernah meningkat. Hampir selalu berada pada tingkat terendah.

Perampasan hak tanah atas rakyat, semua atas nama negara. Regulasi-regulasi yang dibuat oleh DPR hanya sekian persen yang berpihak terhadap rakyat. Selebihnya, hanya menguntungkan golongan-golongan tertentu.

Mari, coba kita kembali ke masa lalu kehidupan manusia Indonesia pra-teknologi. Jauh di masa lampau, nenek-kakek moyang kita telah mengajarkan untuk hidup mandiri. Bercocok tanam, bertani, itulah corak kehidupan mereka. Toh mereka hidup bahagia, dapat mengisi perut pada waktunya.

Kini, kehadiran negara justru memperumit kehidupan. Semua serba sistematis, administratif, layaknya teknologi. Mungkin ini pikiran konyol tetapi rasional. Karenanya, tidak boleh disepelekan.

Mana pernah rakyat meminta dibelikan mobil? Mana pernah rakyat meminta rumah mewah, handphone, dan lain sebagainya yang bersifat sekunder? Sungguh, keinginan mereka sangatlah sederhana. Beri ia kehidupan yang layak. Beri ia jaminan kesehatan serta kebutuhan pangan yang cukup. Maka rasanya “bahagia” sudah akan bersemayam di setiap hari-hari mereka.

Namun, mungkin bagi mereka yang sudah beribu-ribu halaman kertas yang telah dilalap, tak semudah membalikkan telapak tangan untuk menerima pandangan ini. Lagi-lagi, ini akibat dari budaya konsumtif, sehingga yang sederhana pun menjadi rumit. Sebuah interpretasi yang berbelit-belit tiada akhir.

Mungkin juga harus membenarkan ucapan Montesquieu: ketika uang menjadi dewa dalam sebuah negara, sistem demokrasi tak pantas untuk diterapkan di sana. Fakta pun berkata demikian, tanpa perlu penulis uraikan. Money politics masih menjadi bagian partisipasi politik terenyah sepanjang zaman. Mengapa?

Salah satu faktor upaya manusia untuk meningkatkan taraf ekonomi keluarga ialah semakin beragamnya kebutuhan. Salah satunya ialah teknologi, seperti gadget.

Sistem kerja pemasaran teknologi yang selalu menampilkan tawaran-tawaran baru dalam jangka waktu yang cukup singkat. Karenanya, setiap orang berbondong-bondong untuk berusaha agar dapat memiliki teknologi tersebut sebagaimana khalayak ramai miliki. Bahkan, tak jarang berakhir dengan cara-cara dehumanitatif, kriminal.

Mengapa kita tak berguru pada cara hidup orang Jepang? Mereka juga berada dalam zona kemajuan teknologi yang sangat pesat. Namun, mereka tetap mampu memegang erat budaya luhur dari para pendahulu mereka. Salah satunya ialah cara berhukum yang lebih mengedepankan hati atau cocoro dalam istilah Jepangnya (Satjipto Rahardjo, Biarkan Hukum Mengalir, 2004).

Masyarakat Indonesia yang majemuk, melalui nilai-nilai budaya dan alam yang berbeda, mengharuskan sebuah perbedaan, baik itu prinsip hidup, perilaku maupun karakter manusianya.

Dengan kejeniusan para Founding Fathers seperti Soekarno dan Hatta, mereka mampu merumuskan Pancasila yang hingga kini masih dipercaya sebagai ideologi negara. Ideologi itu kian relevan dan dipertahankan sebab dapat merangkul segala perbedaan menuju satu persatuan, sekaligus merupakan identitas bangsa Indonesia yang memuat nilai-nilai kebaikan dari seluruh suku budaya di Indonesia.

Segala problematika yang terjadi hingga hari ini, apabila dikoneksikan dengan nilai-nilai Pancasila, dapat dipastikan akan saling berbenturan. Olehnya, untuk kembali pada upaya menuju gaya politik ideal dalam mencapai cita-cita negara, Pancasila ialah jalan satu-satunya. Entah seperti apa cara untuk menanamkan jiwa nurani Pancasila. Mari kita pikirkan!

___________________

Artikel Terkait:
    Muh Ridhal Rinaldy
    Latest posts by Muh Ridhal Rinaldy (see all)