Ranah Praksis Tindakan Politik

Ranah Praksis Tindakan Politik
©Vox

Sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, jejak historisitas perkembangan demokrasi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kenyataan problematis. Berbagai praktik penindasan, ancaman, dan teror dilakukan oleh penguasa (pemerintah) dengan berbagai dalih, seperti demi stabilitas nasional, kepentingan nasional, dan lain-lain.

Para penguasa kerap kali merasa diri paling benar, bahkan merasa diri sebagai pemilik kebenaran. Suara-suara kritis dibungkam dan tidak ada ruang diskursif dalam pembuatan suatu kebijakan nasional.

Dengan demikian, segala tindakan penguasa adalah paling benar. Sikap seperti ini melahirkan pemerintahan totaliter yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kenyataan yang kontradiktif ini tentu saja tidak hanya mengaburkan arti demokrasi tetapi juga menghilangkan substansi demokrasi itu sendiri.

Kritik Bukan Ancaman

Kritikan (suara-suara kritis) bukanlah halangan atau ancaman yang serius terhadap eksistensi negara demokrasi. Negara, dalam hal ini pemerintah disebut demokratis jika ia mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Salah satu bentuk hak asasi yang harus diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara secara konstitusional adalah kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, sikap dan pendapat yang kritis. Pengakuan, jaminan dan perlindungan tersebut merupakan kewajiban konstitusional negara. Dengan demikian, pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang tidak bungkam terhadap kritikan dan justru melihat kritikan sebagai sesuatu yang rasional di dalam tatanan sosial politik.

Karl Popper, sang filsuf kelahiran Wina, Austria pada 28 Juli 1902 menggunakan kritik sebagai metode untuk mencapai kebenaran dan baginya, kritik merupakan satu-satunya metode untuk mendekati kebenaran (Mikhael Dua, 2009). Popper dikenal sebagai seorang pembela demokrasi yang bersikap sangat kritis terhadap pemerintahan yang totaliter. Karl Popper melihat demokrasi sebagai kemungkinan bagi rakyat untuk memberikan kritik, membaharui masyarakat dan menggantikan pemerintah melalui cara-cara yang konstitusional.

Dalam buku Masyarakat Terbuka dan Para Musuhnya dan Kemiskinan Historisisme, Popper menyajikan pemikirannya di bidang politik dan sosial (K. Bertens, 2019). Popper mengkritik historisisme yang menjadi dasar bagi pemerintahan totaliter dan juga mengemukakan suatu alternatif bagi kehidupan demokrasi.

Popper menolak pemerintahan totaliter seperti yang terlihat dari kritiknya terhadap Plato, Hegel dan Marx yang mengidealkan suatu masyarakat yang sempurna. Plato, Hegel dan Marx berkeyakinan kuat bahwa masyarakat sempurna itu pasti akan terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mereka membenarkan segala tindakan negara.

Bagi Popper, cita-cita Plato, Hegel dan Marx tersebut tidak akan tercapai karena masyarakat senantiasa hidup dalam keterbatasannya masing-masing. Masyarakat akan selalu bergumul dengan aneka persoalan hidupnya. Kalau demikian, bentuk pemerintahan mana yang diterima oleh Popper?

Pada prinsipnya, Popper menerima bentuk pemerintahan demokrasi atau masyarakat terbuka. Popper menyebut masyarakat terbuka sebagai demokrasi yang sebenarnya. Dalam konteks masyarakat terbuka, Popper tidak pernah mengidealkan suatu masyarakat yang sempurna. Bagi Popper, masyarakat sempurna tidak mungkin dapat terwujud, demikian juga dengan pemerintahan yang sempurna.

Baca juga:

Popper memandang kehidupan masyarakat sebagai rangkaian pemecahan persoalan-persoalan yang mesti diterima sebagaimana adanya. Bagi Popper, yang mesti dilakukan adalah upaya mengoreksi dan menyingkirkan ketidaksempurnaan yang kita alami dalam masyarakat.

Di Indonesia, kehidupan demokrasi sudah tidak menentu. Hal ini ditandai dengan adanya pertentangan antara hakikat dan implikasi dari nilai-nilai demokrasi tersebut. Manifestasi dari nilai-nilai yang hakiki lebih dicoraki oleh kepentingan penguasa.

Hakikat demokrasi masih mengabdi kepada kepentingan politis penguasa, bukan kepentingan politis penguasa mengabdi kepada hakikat demokrasi. Dengan demikian, tidak salah jika Popper memahami demokrasi bukan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena baginya definisi ini bisa menutup peluang bagi mekanisme kritik.

Popper memahami demokrasi sebagai seperangkat institusi bebas yang memungkinkan rakyat mengawasi pemerintahan secara publik dan membuka ruang bagi rakyat untuk mengkritik pemerintahan secara bebas. Pemahaman demokrasi seperti ini mengandung implikasi pengakuan dan jaminan kebebasan dan toleransi.

Tetapi kebebasan dan toleransi itu tidak bersifat absolut. Kritik dipandang Popper sebagai wadah paling optimal untuk mendekati kebenaran. Hal ini bisa dilihat dalam filsafat ilmu pengetahuan dan filsafat sosial politiknya. Masyarakat dapat berkembang secara optimal jika masyarakat tersebut terbuka terhadap berbagai kritik dan usul perubahan. Bagi Popper, kehidupan masyarakat demokratis harus dicoraki oleh suara-suara kritis.

Berdasarkan ide Popper tersebut, kita dapat mengatakan bahwa unsur hakiki dari negara demokrasi adalah kritik. Kritik adalah metode untuk mendekati kebenaran dan untuk menciptakan kebangsaan kritis, diskursif dan demokratis. Oleh karena itu, kritik adalah tindakan rasional di dalam praksis demokrasi.

Justifikasi Politik

Ranah praktis dari suatu tindakan adalah kebaikan bersama (anthrôpinon agathon). Dalam filsafat politik, kebaikan yang dikejar oleh semua manusia adalah kebaikan tertinggi (to ariston). Dengan demikian, politik membawa manusia kepada kebaikan tertinggi.

Dalam praktik politik, kebaikan tertinggi hanya mungkin dicapai jika keadilan ditegakkan. Oleh karena itu, persoalan paling penting dari keadilan adalah persoalan justifikasi tentang relasi-relasi sosial dan distribusi kekuasaan dalam konteks politik. Lord Action pernah mengungkapkan adagium terkenal ini: “power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.” Oleh karena itu, kekuasaan mesti dibatasi dan diawasi demi terciptanya masyarakat yang adil dan demokratis.

Persoalan politik menjadi sentral dalam teori kritik  tentang keadilan. Teori ini bersifat kritik karena berkenaan dengan radikalitas kritik yang bertujuan untuk membongkar akar-akar ketidakadilan sosial (the roots of social injustice). Dalam konteks politik, kita berbicara tentang keadilan sosial berdasarkan hak setiap orang, yaitu hak untuk justifikasi dan hak ini menjadi pokok diskursus filsafat politik.

Setiap orang berhak menjustifikasi atas persoalan politik tentang keadilan. Akan tetapi, justifikasi politik tersebut harus berorientasi pada kepentingan dan kebaikan bersama. Jika justifikasi yang dibangun dalam terang teori kritik berorientasi pada kebaikan bersama, maka tindakan tersebut adalah tindakan rasional.

Suatu tindakan dapat dilihat sebagai tindakan rasional jika pertimbangan praktis atas tindakan itu mengarah ke aturan khusus yang berkenaan dengan pertimbangan yang menghubungkan tujuan dan maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Dengan demikian, justifikasi dalam terang teori kritik merupakan tindakan rasional dalam diskursus filsafat politik.

Egi Rentong
Latest posts by Egi Rentong (see all)