Ranah Praksis Tindakan Politik

Ranah Praksis Tindakan Politik
©Vox

Ranah Praksis Tindakan Politik

Sejak proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945, jejak historisitas perkembangan demokrasi bangsa Indonesia tidak terlepas dari kenyataan problematis. Berbagai praktik penindasan, ancaman, dan teror dilakukan oleh penguasa (pemerintah) dengan berbagai dalih, seperti demi stabilitas nasional, kepentingan nasional, dan lain-lain.

Para penguasa kerap kali merasa diri paling benar, bahkan merasa diri sebagai pemilik kebenaran. Suara-suara kritis dibungkam dan tidak ada ruang diskursif dalam pembuatan suatu kebijakan nasional.

Dengan demikian, segala tindakan penguasa adalah paling benar. Sikap seperti ini melahirkan pemerintahan totaliter yang pada hakikatnya bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kenyataan yang kontradiktif ini tentu saja tidak hanya mengaburkan arti demokrasi tetapi juga menghilangkan substansi demokrasi itu sendiri.

Kritik Bukan Ancaman

Kritikan (suara-suara kritis) bukanlah halangan atau ancaman yang serius terhadap eksistensi negara demokrasi. Negara, dalam hal ini pemerintah disebut demokratis jika ia mengakui, menjamin dan melindungi hak asasi manusia.

Salah satu bentuk hak asasi yang harus diakui, dijamin dan dilindungi oleh negara secara konstitusional adalah kebebasan untuk mengungkapkan pikiran, sikap dan pendapat yang kritis. Pengakuan, jaminan dan perlindungan tersebut merupakan kewajiban konstitusional negara. Dengan demikian, pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang tidak bungkam terhadap kritikan dan justru melihat kritikan sebagai sesuatu yang rasional di dalam tatanan sosial politik.

Karl Popper, sang filsuf kelahiran Wina, Austria pada 28 Juli 1902 menggunakan kritik sebagai metode untuk mencapai kebenaran dan baginya, kritik merupakan satu-satunya metode untuk mendekati kebenaran (Mikhael Dua, 2009).

Popper dikenal sebagai seorang pembela demokrasi yang bersikap sangat kritis terhadap pemerintahan yang totaliter. Karl Popper melihat demokrasi sebagai kemungkinan bagi rakyat untuk memberikan kritik, membaharui masyarakat dan menggantikan pemerintah melalui cara-cara yang konstitusional.

Baca juga:

Dalam buku Masyarakat Terbuka dan Para Musuhnya dan Kemiskinan Historisisme, Popper menyajikan pemikirannya di bidang politik dan sosial (K. Bertens, 2019). Popper mengkritik historisisme yang menjadi dasar bagi pemerintahan totaliter dan juga mengemukakan suatu alternatif bagi kehidupan demokrasi.

Popper menolak pemerintahan totaliter seperti yang terlihat dari kritiknya terhadap Plato, Hegel dan Marx yang mengidealkan suatu masyarakat yang sempurna. Plato, Hegel dan Marx berkeyakinan kuat bahwa masyarakat sempurna itu pasti akan terwujud. Untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mereka membenarkan segala tindakan negara.

Bagi Popper, cita-cita Plato, Hegel dan Marx tersebut tidak akan tercapai karena masyarakat senantiasa hidup dalam keterbatasannya masing-masing. Masyarakat akan selalu bergumul dengan aneka persoalan hidupnya. Kalau demikian, bentuk pemerintahan mana yang diterima oleh Popper?

Pada prinsipnya, Popper menerima bentuk pemerintahan demokrasi atau masyarakat terbuka. Popper menyebut masyarakat terbuka sebagai demokrasi yang sebenarnya. Dalam konteks masyarakat terbuka, Popper tidak pernah mengidealkan suatu masyarakat yang sempurna. Bagi Popper, masyarakat sempurna tidak mungkin dapat terwujud, demikian juga dengan pemerintahan yang sempurna.

Popper memandang kehidupan masyarakat sebagai rangkaian pemecahan persoalan-persoalan yang mesti diterima sebagaimana adanya. Bagi Popper, yang mesti dilakukan adalah upaya mengoreksi dan menyingkirkan ketidaksempurnaan yang kita alami dalam masyarakat.

Di Indonesia, kehidupan demokrasi sudah tidak menentu. Hal ini ditandai dengan adanya pertentangan antara hakikat dan implikasi dari nilai-nilai demokrasi tersebut. Manifestasi dari nilai-nilai yang hakiki lebih dicoraki oleh kepentingan penguasa.

Hakikat demokrasi masih mengabdi kepada kepentingan politis penguasa, bukan kepentingan politis penguasa mengabdi kepada hakikat demokrasi. Dengan demikian, tidak salah jika Popper memahami demokrasi bukan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, karena baginya definisi ini bisa menutup peluang bagi mekanisme kritik.

Popper memahami demokrasi sebagai seperangkat institusi bebas yang memungkinkan rakyat mengawasi pemerintahan secara publik dan membuka ruang bagi rakyat untuk mengkritik pemerintahan secara bebas. Pemahaman demokrasi seperti ini mengandung implikasi pengakuan dan jaminan kebebasan dan toleransi.

Halaman selanjutnya >>>
Egi Rentong
Latest posts by Egi Rentong (see all)