Rasisme Struktural di Indonesia: Memahami Perjuangan Masyarakat Papua

Rasisme Struktural di Indonesia: Memahami Perjuangan Masyarakat Papua
©Tanah Papua

Rasisme Struktural di Indonesia: Memahami Perjuangan Masyarakat Papua

Insiden pengepungan asrama mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019 telah memicu kemarahan dan respons kolektif dari masyarakat. Gerakan #PapuaBukanMonyet muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan rasisme yang dilakukan oleh aparat negara.

Untuk memahami akar permasalahan yang lebih dalam, tulisan ini akan menggunakan dua kerangka teori utama: Teori Rasisme Struktural dan Teori Gerakan Sosial.

Teori Rasisme Struktural berfokus pada bagaimana struktur dan sistem sosial, ekonomi, politik, serta kelembagaan dapat secara sistematis mempertahankan dan menghasilkan praktik-praktik rasistis. Dalam kasus insiden asrama mahasiswa Papua, teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana struktur dan sistem, termasuk aparatur negara, dapat menjadi sarana untuk melestarikan rasisme terhadap masyarakat Papua.

Tindakan pasukan keamanan serta respons yang tidak memadai mencerminkan adanya masalah yang berakar pada struktur dan lembaga negara. Rasisme bukan hanya masalah pada level individual, tetapi juga terkait dengan dinamika kekuasaan, status istimewa, serta praktik diskriminatif yang melembaga dalam masyarakat.

Di sisi lain, gerakan #PapuaBukanMonyet dapat dianalisis menggunakan Teori Gerakan Sosial. Teori ini memberikan wawasan tentang bagaimana gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap ketidakadilan, diskriminasi, dan penindasan dalam struktur sosial. Gerakan #PapuaBukanMonyet dapat dilihat sebagai upaya kolektif masyarakat untuk menantang diskriminasi, menuntut keadilan, dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan.

Dengan menggabungkan Teori Rasisme Struktural dan Teori Gerakan Sosial, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika kompleks yang terlibat. Insiden asrama mahasiswa Papua menunjukkan bahwa rasisme bukan hanya fenomena pada tingkat individual, tetapi juga tertanam dalam struktur institusional dan dinamika kekuasaan masyarakat.

Gerakan #PapuaBukanMonyet menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menghadapi dan mengubah kondisi yang telah mengakar ini. Gerakan ini mewakili respons kolektif untuk menantang status quo dan menuntut perubahan yang berarti.

Baca juga:

Melalui lensa Teori Rasisme Struktural, kita dapat mengidentifikasi masalah sistemik yang mendasari dan melestarikan diskriminasi serta ketimpangan. Rasisme bukan hanya masalah prasangka individual, tetapi berakar dalam struktur dan lembaga yang membentuk masyarakat kita.

Serupa, Teori Gerakan Sosial menerangi peran tindakan kolektif dalam mendorong perubahan sosial. Gerakan #PapuaBukanMonyet menunjukkan bagaimana komunitas yang terpinggirkan dapat memanfaatkan kekuatan gerakan sosial untuk menantang status quo, meningkatkan kesadaran, dan memperjuangkan reformasi sistemik.

Dengan menggabungkan kedua kerangka teoretis ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika yang terlibat dalam insiden asrama mahasiswa Papua. Hal ini memungkinkan kita untuk mengeksplorasi bagaimana rasisme struktural termanifestasi dalam praktik kelembagaan dan bagaimana komunitas dapat memobilisasi untuk menghadapi serta membongkar struktur penindasan ini.

Selanjutnya, analisis ini menyoroti pentingnya mengadopsi pendekatan holistik untuk mengatasi rasisme struktural. Ini melampaui sekadar mengatasi tindakan diskriminasi individual dan menyerukan keterlibatan yang lebih dalam dengan masalah sistemik yang melestarikan marginalisasi dan ketidaksetaraan.

Insiden asrama mahasiswa Papua menunjukkan bahwa rasisme bukan hanya masalah individual, tetapi juga terkait dengan dinamika kekuasaan, status istimewa, dan praktik diskriminatif yang tertanam dalam struktur dan lembaga masyarakat. Tindakan aparat keamanan serta respons yang tidak memadai mencerminkan adanya masalah yang berakar pada sistem dan institusi negara.

Di sisi lain, gerakan #PapuaBukanMonyet dapat dipandang sebagai upaya kolektif masyarakat untuk menantang diskriminasi, menuntut keadilan, dan memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Gerakan ini mewakili respons komunitas Papua untuk menghadapi dan mengubah kondisi rasisme struktural yang telah mengakar.

Dengan menggabungkan Teori Rasisme Struktural dan Teori Gerakan Sosial, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika yang terlibat. Rasisme tidak hanya terjadi pada level individual, tetapi juga tertanam dalam struktur institusional dan praktik kekuasaan dalam masyarakat.

Gerakan #PapuaBukanMonyet menjadi alat penting bagi masyarakat untuk menghadapi dan mengubah kondisi yang telah mengakar ini. Gerakan ini mencerminkan respons kolektif untuk menantang status quo dan menuntut perubahan yang berarti.

Baca juga:

Memahami keterkaitan antara rasisme struktural dan gerakan sosial sangat penting untuk mengatasi ketidakadilan sistemik. Insiden asrama mahasiswa Papua menjadi contoh bagaimana komunitas yang terpinggirkan dapat memobilisasi dan berorganisasi untuk menolak penindasan serta menegakkan hak-hak mereka.

Melalui lensa Teori Rasisme Struktural, kita dapat mengidentifikasi masalah sistemik yang mendasari dan melestarikan diskriminasi serta ketimpangan. Rasisme bukan hanya masalah prasangka individual, tetapi berakar dalam struktur dan lembaga yang membentuk masyarakat kita.

Serupa, Teori Gerakan Sosial menerangi peran tindakan kolektif dalam mendorong perubahan sosial. Gerakan #PapuaBukanMonyet menunjukkan bagaimana komunitas yang terpinggirkan dapat memanfaatkan kekuatan gerakan sosial untuk menantang status quo, meningkatkan kesadaran, dan memperjuangkan reformasi sistemik.

Analisis ini menjadi pengingat yang kuat bahwa mengatasi rasisme struktural membutuhkan pendekatan multifaset yang mengakui sifat sistemik dari masalah tersebut dan memberdayakan komunitas yang terpinggirkan untuk melakukan tindakan kolektif demi perubahan yang bermakna. Insiden asrama mahasiswa Papua dan gerakan #PapuaBukanMonyet menjadi contoh nyata bagaimana upaya tersebut dapat dilakukan.

Referensi
  • Sumule, R. (2021). Diskriminasi dan rasisme terhadap masyarakat Papua di Indonesia. Jurnal Studi Pemerintahan, 12(3), 45-67.
  • Wibowo, A. (2022). Gerakan sosial #PapuaBukanMonyet: Melawan diskriminasi dan memperjuangkan hak asasi masyarakat Papua. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 18(2), 98-123.
  • Nayfa, F. M. (2020). Analisis Gerakan Sosial #PapuaBukanMonyet dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat Papua. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 24(1), 1-15.
  • Dewi, K. H. (2020). Representation of Papuan Identity in the #PapuanLivesMatter Social Media Campaign. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(2), 371-386.
  • Makur, A. P., & Liwukula, R. (2019). Diskriminasi Struktural Terhadap Masyarakat Adat Papua. Jurnal HAM, 10(2), 201-215.
  • Mahisa, N. R., Hidayat, A., & Munir, A. M. (2021). Analisis Gerakan Sosial Baru: Studi Kasus Gerakan Black Lives Matter Terhadap Pemilihan Presiden Amerika Serikat    Tahun 2020. Indonesian Journal of Global Discourse, 3(2), 48-63.