Reforma Agraria dalam Renungan

Reforma Agraria dalam Renungan
©Pixabay

Reforma agraria berarti suatu usaha dan upaya perombakan ataupun penataan ulang kepemilikan tanah serta penggunaan hingga pemanfaatan sumber daya. Nah, karena itu, dilaksanakanlah suatu upaya dan memperketatkan aturan guna mencapai hal pasti oleh perlindungan hukum demi keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat.

Melihat sejauh-jauhnya ke belakang bagaimana sistem kepemilikan tanah tidak merata. Dalam artian, masih banyak orang tak bertanah. Hal ini kian menimbulkan suatu kelas, yakni kelas buruh, kelas penggarap, kelas petani. Dan yang terparah, kelas tuan tanah!

Ini problem membudaya dari hulu hingga hilir. Cukup sulit menemukan titik terang (solusi) dalam menyelesaikannya. Beberapa kebijakan sudah diundangkan menyoal soal ini, namun tetap menemui tembok kendala ataupun kandas dalam perjalanannya.

Ke mana lagi kita mengadu? Sama siapa lagi kita akan bertanya? Sebab menyampaikan pendapat saja sudah berbatas. Berdemonstrasi sudah dipandang sebelah mata. Maka hal wajar saja jika gelandangan masih mewarnai lorong kota. Wajarlah petani masih bersarapan pagi dengan konflik. Adegan berdarah sudah jadi keringat demi mempertahankan sesuap.

Menjadi manusia yang merdeka secara kebebasan juga tak lepas dari rangkaian pada agraria. Seperti apa yang dilakukan Paulo Freire di Brasil. Ia melihat banyak hak petani yang tidak bisa didapatnya karena para penduduk wilayah timur Brasil tak mampu menalar sampai ke sana. Itu karena faktor minimnya pengetahuan umum di sana.

Jauh ratusan tahun yang lalu di Amerika Latin, gerakan-gerakan Paulo Freire dalam penyadaran terhadap petani yang terpuruk dalam status manusiawi. Acap kali merenungkan nasib mereka yang juga dirasakan Paulo Freire dalam kondisi kelurga masa kecilnya.

Esai Freire yang berbicara langsung tentang pembaruan agraria dimaksudkan juga sebagai suatu metode pendidikan. Yakni, pendidikan gaya bank yang hanya mengisi celengan dengan pengetahuan-pengetahuan teknis. Mengabaikan penentu serta penyiapan budaya menggagalkan masksud reforma agraria.

Demikian juga usaha menempatkan manusia semata hanya sebagai produsen dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan bukan tujuan keberadaan manusia itu sendiri. Hal ini yang terbatas juga dimaksudkan ialah terbatasnya dari pembaruan agraria.

Baca juga:

Para pekerja sosial harus menjadi agen perubahan. Tugas utamanya, melakukan demistifikasi kenyataan, bertujuan menempatkannya sebagai permasalahan yang nyata ada pada kaum petani.

Nah, hal ini orang profesional diharapkan memahami ketidaknetralan teknologi dengan melibatkan diri mereka untuk memanusiakan reforma agraria dengan komitmen tujuan-tujuan  perubahan kultural. Dan, menurutnya, percuma saja jika tidak diilhami dengan praktik kebijakan penguasanya, sehingga kebebasan makin menjauh di Brasil.

Kurang lebih sama di Indonesia pada era penjajahan. Yang mana, petani juga sebatas menyadari apa yang ada namun tak kuasa berbuat hingga muncul kesadaran magis. Dan pada tentunya penguasa wajib hadir sebagai jawaban di sini. Jejak agraria Indonesia cukup banyak warna dan berdampak pada yang baru. Artinya, apa yang dicita-citakan sedikit saja yang mengarah ke sana dan selebihnya kesasar.

Jika pemerintah ikut merenungkan jejak peristiwa kelam bangsa ini terkait agraria, sekurang-kurangnya dapat mendapati bayang-bayang mengenai pertahanan negeri ini. Berawal hukum produk kolonial hingga Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno yang melahirkan peraturan pertanahan pro-rakyat.

Mengangkat jejak kaki upaya perombakan UU Pertanahan kolonial 1870, pejuang proklamasi merundingkan taktik mencapai kesejahteraan rakyatnya. Secara historis, Indonesia ialah negara agraria dan tentunya sekian persen rakyat akan bergantung pada pertanian. Olehnya itu, upaya dalam menggapainya, mula-mula fokus dalam pengelolaan tanah.

Rekaman sejarah 1946 juga mencatat bahwasanya para pejuang kemerdekaan menyatukan visi dalam menuntaskan problem yang ada pada sektor pertanahan. Mereka membuat statement akan melahirkan masyarakat sejahtera dan tatanan masyarakat sejati. Metodenya, menghindarkan konflik agraria pada masyarakat secara kebijakan yang adil. Hal ini termasuk akan menarik tanah bagi yang memilih terlalu luas dari batas maksimum yang ditentukan. Lalu akan diberikan kepada yang tak bertanah (penggarap) untuk dikelola.

Karena melihat persoalan kala itu, sehingga perombakan ialah solusi dianggap terbaik sebagai pos mengurangi ketimpangan yang membebani rakyat. Seperti munculnya ketimpangan sosial pada rakyat miskin.

Pada awalnya, pemerintah berusaha merumuskan hukum agraria terbaru guna berperan menutupi liberalnya hukum pertanahan kolonial. Pada 1948, pemerintah membentuk Panitia Agraria Yogya sebagai awal perjalanan itu. Namun usaha tersebut kandas oleh tekanan  pergolakan politik.

Baca juga:

Ada berapa jenis panitia dibentuk, tetapi pada ending-nya sama saja, hambatan serupa. Gonta-ganti lembaga kepanitiaan pun dilakukan, termasuk Panitia Agraria Jakarta 1952, Panitia Suwahyo 1956, Panitia Sunaryo 1958, dan Rancangan Sadjarwo 1960.

Karena Belanda tidak rela melepaskan wilayah Irian Barat terus mengulur penyelesaian itu pada tahun 1957. Kemudian Indonesia memberi tindakan tegas dan membatalkan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) secara sepihak.

Hal demikian disertai dengan nasionalisasi perkebunan-perkebunan asing. Pemerintah kala itu mengeluarkan UU No. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir. Tanah partikelir ini, tanah yang kemudian disewakan terhadap pemodal Eropa oleh rezim kolonial, di mana orang Eropa  seperti Inggris, Jerman, dan lainnya, mempunyai hak legal dalam pasar tanah.

Dengan artian, ada wewenang nyewa tanah di Indonesia dan membentuk wilayah sendiri dalam Indonesia yang disebut negara dalam negara. Dampaknya apa? Pribumilah pemikul beban itu (budak).

Seusai  pergulatan 12 tahun lamanya, melalui prakarsa Menteri Pertanian Soenaryo, kerja sama Departemen Agraria, Panitia Ad Hoc DPR, dan Universitas Gadjah Mada, mereka membuahkan rancangan UU Agraria. RUU tersebut disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 24 September 1960 sebagai UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau dikenal dengan Undang-Undang Pembaruan Agraria (UUPA 1960) di bawah pemerintahan Orde Lama. UUPA menjadi titik awal dari kelahiran hukum pertanahan pro-rakyat kecil dengan mengganti produk hukum agraria kolonial.

UUPA 1960 memliki visi menempatkan tanah untuk kesejahteraan rakyat. Peraturan ini mengatur pembatasan serta penguasaan tanah.

24 September 1960, lahirlah sebuah hukum yang berlabel hukum pelindung rakyat (UUPA 1960) oleh Soekarno. Hal inilah yang ditetapkan sebagai hari kemenangan petani. Setiap 24 September diperingati dengan huru-hara.

Namun apa yang terjadi pasca Orde Lama lengser? Soeharto malah menjungkir-balikkan prinsip reforma agrarian. Ia menganggap segala kegiatan yang berkaitan dengan UUPA adalah komunis.

Baca juga:

Pada 1967, lahir UU Penanaman Modal Asing, UU Pokok Kehutanan, dan UU Pertambangan. Kepemimpinan Orde Baru tampak jelas bahwasanya misi itu fokus pada paham pembangunan. Sedangkan hal ini cukup bertolak dari hakikat reforma agraria sejati.

Padahal, memanfatkan tanah sebaik baik mungkin ialah hal menuju kemerdekaan rakyat seratus persen. Mulanya pasokan pangan yang diproduksi oleh petani bukan korporat. Intinya, kebijakan rezim Orde Baru atas pertanahan cukup jauh dari dari prinsip yang cita-citakan UUPA 1960. Inilah sejarah hitam agraria oleh yang mengembalikkan paham hukum agraria kolonial.

Tidak jauh berbeda dari pemimpin lainnya, seperti era SBY sejak 2004 hingga 2013 yang membudidayakan bentrok. Konflik agraria meledak besar tercatat dalam KPA sebanyak 987 dengan area konflik seluas 3.680.974,58 hektare dan melibatkan 1.011.090.

Kekuasaan ini proses pelaksanaan agraria diamputasi menjadi sebatas pendaftaran tanah dan sertifikasi untuk tanah. Lalu apa hasil? Malah dianggap tak menghasilkan apa-apa.

Mungkin saja solusi tidak jitu untuk pemerataan. Karena sebatas sertifikasi tanah, otomatis tuan tanah akan membuat banyak sertifikat sebanyak mungkin demi melindungi tanahnya. Sedangkan era Jokowi-JK, Konsorsium Pembaruan Agraria juga mencatat sejumlah konflik dengan angka 1.769 letusan konflik era ini.

Sepanjang 2018, konsorsium pembaruan agraria mendata konflik horizontal terjadi 410 peristiwa dengan luas wilayah menduduki angka 807.177,613 hektare dan melibatkan 87.568 KK di seluruh provinsi di Indonesia. KPA menyatakan sebanyak 41 orang tewas dan 546 orang dianiaya, tertembak 51 orang, serta 940 aktivis dan petani didiskriminalisasi.

Tingginya ataupun maraknya konflik pada sektor agraria menandakan bahwa belum ada upaya keras pemerintah dalam melakukan pembacaan lokal serta solusi yang jitu. Padahal sangat jelas prinsip serta cita-cita UUPA 1960, memakmurkan rakyat dalam sektor pertanahan.

Akankah kita kembali menjabarkan prinsip Reforma Agaria dan cita-cita UUPA? Jika memang iya, pertama, tujuan reforma agraria menciptakan sumber-sumber kesejahteraan masyarakat berbasis agraria. Sedang kedua, menata kehidupan masyarakat yang lebih berkeadilan. Ketiga, meningkatkan berkelanjutan sistem kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Dan terakhir, meningkatkan harmoni kemasyarakatan.

Tantangan di Sektor Agraria

Rancangan Undang-Undang Pertanahan batal disahkan akhir September 2019. Menyusul kritik datang dari berbagai kalangan akademisi, petani, aktivis, dan masyarakat adat lainnya serta lembaga non-pemerintah.

Isi rancangan dinilai mengabadikan ketidakadilan agraria. Kemudian menjurus pada ketimpangan penguasaan tanah dan menempatkan negara sebagai individu yang memiliki tanah secara tunggal. Inikah pembacaan situasi pemerintah sebagai solusi jitu?

Menteri yang sudah ditunjuk menangani bidang lingkungan, kehutanan, dan pertanahan, khususnya dalam kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin, sangat diharapkan mampu membaca kondisi, situasi, dan keadaan secara objektif. Tantangan ini cukup tumpang tindih, seperti mandeknya reforma agraria yang kemudian menghasilkan konflik lebih marak lagi.

Untuk itu, mungkin cukup perlu hadir wajah baru pengisi pos-pos kementerian. Kiranya mampu memahami letak permasalahan yang ada.

Sekalipun memang tidak semudah yang kita inginkan pada umumnya, akan tetapi, sekurang-kurangnya, pemerintah juga bisa melihat secara langsung peristiwa kian terjadi pada petani. Tulisan para pemula mulai mengisi media karena lahir dari keresahan mereka, tetapi semua tak berdampak jika dari sana pemerintah tidak ada lirikan secara serius.

Dewasa ini, konflik sudah hal yang lumrah. Bentrok sudah jadi tradisi. Tak lama lagi, ketidakpercayaan akan jadi budaya. Mau tak mau, siap tidak siap, harus menerima bahwa seluruh peristiwa tercatat oleh waktu. Kebenaran tak bisa berubah sesuai zaman. Artinya, cukup banyak pelajaran tersimpan dalam sejarah waktu, baik buruk maupun baik. Bahkan yang tidak ternilai sekalipun itu ada.

Mahasiswa, buruh dan kaum tani melakukan demontrasi sejatinya bukan hal memanfaatkan momen semata. Akan tetapi, kegelisahan hadir dalam benak karena realitas dalam keseharian cukup memprihatinkan.

Besar harapan mereka untuk didengar. Karena berbicara kondisi dan situasi rakyat, tidak ada yang bisa selain mereka yang jadi korban. Petani yang tercatat dalam lembaran sejarah sebagai pemenang dengan lahirnya UUPA 1960 dengan mengamanatkan 24 sebagai hari sakral untuk dipringati.

Lalu apa? Tak ada huru-hara yang dibayangkan pendiri bangsa, melainkan hari bentrok sipil dengan aparat dalam demonstrasi seluruh kota di Indonesia. Menuntut hak dan menyuarakan kebutuhan rakyat dalam momentum Hari Tani Nasional. Itukah yang dimaksud hari kemenangan?

    Johar Prayoga Hajra

    Mahasiswa Sulbar di tanah rantau; belajar di Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta
    Johar Prayoga Hajra

    Latest posts by Johar Prayoga Hajra (see all)