Rejuvenasi Budaya Kritis dan Paradigma Politik

Rejuvenasi Budaya Kritis dan Paradigma Politik
Ilustrasi : cdns.klimg.com

Tulisan ini hanya hendak melacak akar penyebab dari mandeknya dunia pendidikan untuk melahirkan tokoh yang punya paradigma politik sekaliber Soekarno dkk.

Kompleksnya permasalahan pendidikan kita mengharuskan kejelian dalam mencari akar permasalahannya. Mulai dari kurikulum yang senantiasa berubah, hingga program Mendikbud untuk menambah jam pelajaran sekolah senantiasa menjadi perdebatan di berbagai lapisan.

Meski demikian, terdapat satu hal esensial yang terlupa di kalangan kita, yakni fakta ketidak-terlibatan para kaum terpelajar dalam beberapa agenda politik praksis. Entah karena mereka tak minat atau sengaja tak dikehendaki untuk terlibat.

Mereka lebih memilih untuk melakukan kajian di laboratoriumnya daripada ikut terlibat dalam mengorganisasi masyarakat agar tidak buta dengan kondisi perpolitikan negeri. Mereka lebih menyukai duduk di atas kursi kesarjanaan daripada turun mengawal otonomi desa berikut daerah yang acapkali dianiaya oleh berbagai pihak ketiga, termasuk penguasa (lihat: konflik lahan, dll).

Bahkan—secara tidak langsung, mereka telah mencegah budaya politik partisipatif (baca: Gabriel Almond) masyarakat dengan tetap membiarkan pembodohan politik.

Celakanya, kala mereka diingatkan, jawaban yang dilemparkan adalah: sudahlah, politik praksis teramat sangat kotor untuk tangan kami. Ingat, berapa juta jumlah masyarakat yang sudah tidak mempercayai hal demikian.

Itu jawaban yang menandaskan akan silent-majority yang rentan dibodohi. Pertanyaannya: bukankah para founding fathers NKRI adalah kaum terpelajar yang juga melakukan usaha politik untuk menggalang spirit gerakan kemerdekaan?

Jadi, bukan karena atmosfer politik yang lantas membuat terpelajar kita sangat parokial bahkan subjektif. Melainkan, pasti ada yang salah dari model pendidikan di zaman sekarang.

Membenahi Paradigma Politik

Dalam tulisan ini, penulis tidak hendak menjelaskan budaya politik Gabriel Almond atau gagasan para intelektual Edward Shils. Tulisan ini hanya hendak melacak akar penyebab dari mandeknya dunia pendidikan untuk melahirkan tokoh yang punya paradigma politik sekaliber Soekarno dkk.

Bukan suatu andaian, tetapi harapan agar tidak ada lagi partisipasi politik yang diam atau sengaja didiamkan.

Dengan berpijak pada kondisi saat ini, aspek ideologi pendidikan menjadi hal yang paling determinan dalam membenahi paradigma politik. William F O’neil (2000) membagi secara rigit tiga ketegori ideologi pendidikan yang berkembang: konservatif, liberal, dan kritis.

Kondisi pendidikan Indonesia yang masih menyisakan kaum fatalistik (konservatif) dan berkuasanya diskursus bahwa ruang pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ekosospol (liberal), membuat Indonesia benar-benar kehilangan cita-cita pendidikan.

Perlu suatu usaha untuk membenahi nalar berpikir bangsa Indonesia terhadap orientasi pendidikan. Satu strategi yang paling mendasar, yakni dengan memasukkan metode berpikir kritis sebagai cara memahami cita berbangsa dan tujuan bernegara.

Mengenai kekritisan, John Dewey (1909) membandingkan seseorang yang menggunakan nalarnya untuk secara aktif berpendapat, berani tampil dengan gagasan-gagasannya, dengan seseorang yang hanya menelan mentah-mentah berbagai pengetahuan dari dunia luar tanpa menggodoknya dalam dapur otak pribadi.

Yang pertama merepresentasikan kedaulatan berpikir dan akan menghasilkan generasi unggul. Sedang yang terakhir akan selalu ragu tatkala dihadapkan dengan berbagai keputusan; yang pertama menggunakan nalar kritis-reflektif dalam membaca sesuatu, sedangkan yang terakhir hanya berpikir sekadarnya saja.

Berpikir kritis menjadi penting bagi perkembangan peserta didik dan paradigma politik-nya. Meskipun banyak sekali orang yang menganggap berpikir kritis sebagai hal yang terkesan ‘negatif’, identik dengan usaha seseorang untuk terus mengkritik dan melawan berbagai gagasan, sikap, bahkan tindakan yang tidak sesuai dengan yang diidealkan. Hal demikian cenderung kontras dengan epistemologi kritis itu sendiri.

Bagaimana pun, daya kritis merupakan sebuah cara untuk menghidupkan nalar kesadaran kita, bahwa masih ada hal yang harus diperbaiki. Dalam artian, stigma ‘negatif’ yang muncul tidaklah merespons dialektika berpikir ‘kritis’, melainkan lebih kepada cara yang ditempuh ‘kritis’ untuk memperbaiki keadaan.

Paulo Freire, tokoh yang dikenal sebagai penemu konsep kesadaran, mengemukakan bahwa seseorang yang memiliki kesadaran kritis selalu menganalisa permasalahan dengan cara mengaitkannya pada berbagai faktor, terutama struktural dan sistem.

Kesadaran kritis tidak mau, secara parsial, membaca berbagai permasalahan sebagai hal yang alamiah, manusiawi, dan terlepas dari unsur kekuasaan. Kekritisan akan senantiasa menuntun seseorang untuk mencari akar persoalan dan kemudian memberikan solusi konkrit terhadapnya.

Kemudian, Freire menjelaskan pentingnya kekritisan ini dalam analisa gerak kehidupan. Ia mengatakan:

Kita tidak dapat menyangkal adanya kesatuan antara subyektivitas dan obyektivitas dalam usaha memperoleh pengetahuan tentang realitas. Realitas itu bukan hanya data-data obyektif dan fakta konkret, namun juga persepsi manusia atas realitas itu sendiri (Freire, 1999).

Pemikiran Freire bisa dianalogikan dalam bahasan sederhana dengan mencari jawaban atas fakta masih terdapatnya sarjana yang susah mendapatkan pekerjaan. Padahal, kala duduk di bangku pendidikan formal, ia mendapatkan nilai sangat memuaskan.

Jika kita menggunakan kaca mata obyektif, maka data yang kita temukan hanya menjelaskan ketiadaan lapangan pekerjaan. Artinya, masalah itu selesai hanya dengan ditambahnya lapangan pekerjaan bagi para lulusan.

Namun, dengan sudut pandang subyektif, kita akan menemukan berbagai macam faktor permasalahan, mulai dari anggapan orang tersebut tidak terampil dalam berorganisasi, dan tidak serius melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara utuh, sampai dengan alasan kemalasan.

Tatkala seseorang sudah memiliki kesadaran kritis yang mapan, ia akan mencoba mentransformasikan pengetahuan yang didapat dalam kehidupan masyarakat. Ia akan senantiasa mencoba memahami berbagai persoalan yang ada, kemudian mencari akar penyebabnya, hingga memberikan solusi kongkrit untuk menyelesaikannya.

Secara sadar, kekritisan telah mengantarkannya ke arah kemandirian dan kemerdekaan berpikir, bersikap, dan bertindak. Ia lebih memilih untuk menggunakan cara-cara yang kontekstual, sesuai dengan kondisi masyarakatnya, daripada membeokan diri untuk menelan mentah-mentah cara-cara asing.

Segala hal yang terjadi di masyarakat diartikan sebagai sesuatu yang sistemik, tidak terlepas dari otoritas negara. Persoalan itulah yang membuat terbelenggunya masyarakat hingga tidak bisa merasakan kemerdekaan 100% seperti yang dicanangkan oleh para pendiri bangsa.

Meski demikian, ia tidak serta merta membuat gerakan yang malah menghancurkan keseimbangan yang sudah ada di masyarakat, melainkan melakukan pendekatan massif berupa mendidik mereka, sembari mengandalkan kekuatan sebisanya untuk menyuarakan kemelut kepada pemegang struktur utama.

Dua usaha ini, yakni mendidik masyarakat dan memberikan jalan alternatif pemecahan masalah kepada pemerintah merupakan hal yang sangat relevan di tengah krisis kebangsaan dan kenegaraan akibat mandulnya gagasan dan gerakan yang bersumber dari para intelektual kita sendiri.

*Putra Kusuma Amin Marhamah, Mahasiswa asal Jawa Tengah

___________________

Artikel Terkait:
    Kontributor