Rejuvenasi Budaya Kritis dan Paradigma Politik

Rejuvenasi Budaya Kritis dan Paradigma Politik
©klimg

Tulisan ini hanya hendak melacak akar penyebab dari mandeknya dunia pendidikan untuk melahirkan tokoh yang punya paradigma politik sekaliber Soekarno dkk.

Kompleksnya permasalahan pendidikan kita mengharuskan kejelian dalam mencari akar permasalahannya. Mulai dari kurikulum yang senantiasa berubah, hingga program Mendikbud untuk menambah jam pelajaran sekolah senantiasa menjadi perdebatan di berbagai lapisan.

Meski demikian, terdapat satu hal esensial yang terlupa di kalangan kita, yakni fakta ketidakterlibatan kaum terpelajar dalam beberapa agenda politik praktis. Entah karena mereka tak minat atau sengaja tak dikehendaki untuk terlibat.

Mereka lebih memilih untuk melakukan kajian di laboratoriumnya daripada ikut terlibat dalam mengorganisasi masyarakat agar tidak buta dengan kondisi perpolitikan negeri. Mereka lebih menyukai duduk di atas kursi kesarjanaan daripada turun mengawal otonomi desa berikut daerah yang acapkali dianiaya oleh berbagai pihak ketiga, termasuk penguasa (lihat: konflik lahan dll).

Bahkan, secara tidak langsung, mereka telah mencegah budaya politik partisipatif (baca: Gabriel Almond) masyarakat dengan tetap membiarkan pembodohan politik.

Celakanya, kala mereka diingatkan, jawaban yang mereka lemparkan adalah: sudahlah, politik praktis teramat sangat kotor untuk tangan kami. Ingat, berapa juta jumlah masyarakat yang sudah tidak memercayai hal demikian.

Itu jawaban yang menandaskan akan silent majority yang rentan dibodohi. Pertanyaannya: bukankah para founding fathers NKRI adalah kaum terpelajar yang juga melakukan usaha politik untuk menggalang spirit gerakan kemerdekaan?

Jadi, bukan karena atmosfer politik yang lantas membuat terpelajar kita sangat parokial bahkan subjektif. Melainkan, pasti ada yang salah dari model pendidikan di zaman sekarang.

Membenahi Paradigma Politik

Dalam tulisan ini, penulis tidak hendak menjelaskan budaya politik Gabriel Almond atau gagasan intelektual Edward Shils. Tulisan ini hanya hendak melacak akar penyebab dari mandeknya dunia pendidikan untuk melahirkan tokoh yang punya paradigma politik sekaliber Soekarno dkk.

Baca juga:

Bukan suatu andaian, tetapi harapan agar tidak ada lagi partisipasi politik yang diam atau sengaja didiamkan.

Dengan berpijak pada kondisi saat ini, aspek ideologi pendidikan menjadi hal yang paling determinan dalam membenahi paradigma politik. William F O’neil (2000) membagi secara rigid tiga ketegori ideologi pendidikan yang berkembang: konservatif, liberal, dan kritis.

Kondisi pendidikan Indonesia masih menyisakan kaum fatalistik (konservatif) dan berkuasanya wacana bahwa ruang pendidikan tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan ekosospol (liberal). Hal ini membuat Indonesia benar-benar kehilangan cita-cita pendidikan.

Perlu suatu usaha untuk membenahi nalar berpikir bangsa Indonesia terhadap orientasi pendidikan. Satu strategi yang paling mendasar, yakni dengan memasukkan metode berpikir kritis sebagai cara memahami cita berbangsa dan tujuan bernegara.

Mengenai kekritisan, John Dewey (1909) membandingkan seseorang yang menggunakan nalarnya untuk secara aktif berpendapat, berani tampil dengan gagasan-gagasannya, dengan seseorang yang hanya menelan mentah-mentah berbagai pengetahuan dari dunia luar tanpa menggodoknya dalam dapur otak pribadi.

Yang pertama merepresentasikan kedaulatan berpikir dan akan menghasilkan generasi unggul. Sedang yang terakhir akan selalu ragu tatkala menghadapi berbagai keputusan. Yang pertama menggunakan nalar kritis-reflektif dalam membaca sesuatu, sedangkan yang terakhir hanya berpikir sekadarnya saja.

Berpikir kritis menjadi penting bagi perkembangan peserta didik dan paradigma politiknya. Meskipun banyak sekali orang yang menganggap berpikir kritis sebagai hal yang terkesan negatif, identik dengan usaha seseorang untuk terus mengkritik dan melawan berbagai gagasan, sikap, bahkan tindakan yang tidak sesuai dengan yang mereka ideal. Hal demikian cenderung kontras dengan epistemologi kritis itu sendiri.

Bagaimanapun, daya kritis merupakan sebuah cara untuk menghidupkan nalar kesadaran kita, bahwa masih ada hal yang harus kita perbaiki. Dalam artian, stigma yang muncul tidaklah merespons dialektika berpikir ‘kritis’, melainkan lebih kepada cara yang ia tempuh secara ‘kritis’ untuk memperbaiki keadaan.

Halaman selanjutnya >>>