Rekomendasi bagi KAMMI; Sebuah Proposal Demokratik

Rekomendasi bagi KAMMI; Sebuah Proposal Demokratik
©RMOL

Sifat demokratik mengandaikan sikap toleran terhadap perbedaan posisi dalam diskursus.

Perspektif teori rasional memberikan ilham dan penjelasan bagi kita semua bahwa dalam masyarakat modern banyak terjadi perubahan fundamental yang, misalnya, Hegel menyebut sebagai sittlichkeit atau perubahan “tatanan sosial-moral”.

Terminologi tersebut mengandaikan sebuah realitas terhadap transformasi tradisional yang saling silang dalam pola hidup partikular sebuah komunitas. Menurut Habermas (Hardiman, 2009), hal tersebut dapat menjelaskan bahwa moral itu sosial dan tatanan sosial itu berciri moral sekaligus legal.

Sebelum membesarnya modernitas, institusi-institusi tradisional melegitimasi diri melalui dogmatisme agama. Misalnya, institusi pendidikan abad pertengahan mendasarkan napas akademisnya berdasarkan kehidupan gereja. Artinya, gereja menjadi mercusuar institusi pengetahun terhadap apa yang boleh diajarkan dan apa yang dilarang.

Bila pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan semangat gereja, ia akan dimusnahkan. Sebaliknya, bila pengetahuan itu dapat melegitimasi eksistensi gereja, ia akan diajarkan.

Masalah di atas justru menyebabkan konflik berkepanjangan, disintegritas dan kontradiksi internalnya sendiri karena gereja menutup kemungkinan beredarnya rasionalisme pengetahuan dan menganggapnya justru sebagai ancaman bagi eksistensi kuasa kaum agamawan dan aristokrat. Sikap eksklusif tersebutlah yang menyebabkan Eropa mengalami kegelapan dan segera setelahnya diterangkan melalui revitalisasi kebudayaan dan restrukturisasi pendidikan dengan basis rasionalitas.

Sedangkan institusi modern mendorong proses pertukaran perbedaan di dalam ruang publik. Kemungkinan integrasi sosial dalam masyarakat-masyarakat yang sangat kompleks tidak tertutup sama sekali, sebab hukum tidak hanya dapat diinstrumentalisasi lewat birokrasi modern, namun juga dapat diinstrumentalisasi melalui percakapan rasional dan setara antarwarga negara.

Tatanan hukum modern berbeda dengan tatanan tradisional—tidak taken for granted, melainkan hasil pemikiran dan kesepakatan warga masyarakat modern. Oleh karena itu, di dalam kebijakan, modernisasi memberi kita peralatan untuk mengesampingkan jenis interaksi demokrasi yang didasarkan pada particular-interest, tetapi harus mulai menuju public interest.

Institusi modern yang demokratik menetapkan hukum semata-mata sebagai medium emansipasi dan reproduksi sosial yang inklusif, meminjam istilah Habermas, ‘lebenswelt’ sebagai kendaraan utama integrasi sosial bagi multikulturalisme masyarakat. Emansipasi tersebut bisa kita tafsirkan sebagai partisipasi formasi opini publik dalam proses demokratisasi yang berkontribusi dalam mengintervensi kebijakan publik dan politik yang sesuai dengan kehendak warga negara sebagai pemegang utama tonggak kedaulatan dalam demorasi.

Baca juga:

Kritik Habermasian

Sering kali kebijakan publik yang inklusif dan demokratik, seperti RUU TPKS dan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang belakangan menjadi perdebatan masyarakat, sulit kita putuskan status legalnya karena masih meninggalkan keragaman kepentingan kelompok yang saling bertarung di dalam ruang publik. Padahal demokrasi, dalam pengertiannya yang deliberatif, terdefinisikan sebagai pluralisme dan pengakuan terhadap semua varian demokrasi (Faishal, 2007; Muzaqqi, 2013; Sari, 2013; Widayati, 2019; Mubarok, 2020).

Dalam kosakata Habermas, di dalam formasi opini publik, masyarakat diminta untuk melampaui perspektif etnosentris mereka dengan menerima perspektif partner komunikasi demokratisnya sehingga tercapai saling pengertian. Hal tersebut dapat terwujud bila semua pihak tidak lagi terkungkung di dalam tembok-tembok kelompok partikular atau kepentingan privat lainnya (Hardiman, 2009).

Partikularitas kelompok itulah yang acapkali membuat seseorang tidak dapat melihat satu persoalan dengan bersih, skeptis terhadap data, dan sulit menerima fakta bahwa suatu permasalahan berlangsung melampaui moral-moral tradisional dan membutuhkan penyelesaian modern. Habermas melihat ini sebagai sebuah masalah “transfer dari pengetahuan menuju tindakan” (Hardiman, 2009).

Berbeda dari moral, hukum bukan hanya pengetahuan belaka, melainkan sekaligus sistem tindakan. Dalam arti ini, hukum tidak hanya berada pada ranah kultural, melainkan juga pada ranah sosial kontemporer (Hardiman, 2009).

Dalam pertandingan opini publik antara yang partikular dan yang universal, perjuangan masyarakat sipil untuk menghasilkan keadilan dalam bentuknya yang terlegitimasi tidak harus kita lakukan melalui konfrontasi, pemberontakan dengan kekerasan, ataupun melalu perjuangan revolusi yang berdarah-darah, melainkan bisa kita hasilkan melalui prinsip-prinsip demokrasi dalam bentuk, kembali mengutip Habermas, “asal-usul logis dari hak-hak”. Karena hak-hak dasar warga negara harus kita mengerti sebagai sesuatu yang harus para warga negara terima satu sama lain.

Hal tersebut seharusnya kita dorong sebagai upaya untuk menata kehidupan bersama secara legitim dengan sarana percakapan rasional antarwarga negara. Bukan berdasarkan sentimen, apalagi berdasarkan argumen-argumen kultural.

Menarik untuk mencermati bagimana Habermas menggolongkan hak-hak dasar ini. Dia memberi lima hak dasar, dan lima hak dasar ini terbagi menjadi dua kategori. Pertama, hak-hak dasar kebebasan, meliputi dua macam hak privat; (1) hak untuk kebebasan bertindak setiap orang tanpa diskriminasi, seperti hak atas hidup dan hak milik, (2) hak yang berdasarkan pada keanggotaan sekarela seseorang dalam sebuah komunitas politis, (3) hak untuk perlindungan hukum bagi individu, seperti misalnya perlakuan sama di hadapan hukum.

Kedua, (4) hak untuk mendapatkan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam proses formasi opini dan aspirasi secara demokratik, (5) hak untuk mendapatkan jaminan atas kondisi-kondisi hidup yang dipastikan secara sosial, teknis dan ekologis (Hardiman, 2009).

Halaman selanjutnya >>>
    Krisnaldo Triguswinri