Rekomendasi bagi KAMMI; Sebuah Proposal Demokratik

Setiap orang bisa saja membuat intepretasi yang beragam atas konsep Habermas di atas. Namun, sesuatu yang paling prinsipil di dalam demokrasi adalah penghargaan terhadap dignitas manusia. Selain itu, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat setiap orang.

Secara faktual, Indonesia sedang mengalami satu kondisi kebudayaan yang spesifik, yaitu kekerasan seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual yang seseorang lakukan terhadap seorang lainnya merupakan satu hal yang menyebabkan terjadinya kemuraman demokrasi. Ada martabat yang luka akibat kekerasan tersebut, ada pula yang tidak dapat bicara akibat kekosongan hukum. Dalam rangka itu, demokrasi berkewajiban membersihkan kemuraman tersebut dengan memberikan perlindungan sosial melalui hukum.

Jalan Demokratik

Pertengkaran agama dalam ruang publik itu, bagi Habermas, tidak lagi berpijak pada persoalan damarkassi antara persoalan moral tentang keadilan dan persoalan etis tetang jalan hidup, melainkan memberikan alternatif yang menarik untuk mewujudkan fariness di antara para warga negara—baik masyarakat warga dan warga agama—di dalam proses demokrasi. Di bawah ini adalah beberapa tawaran konkret untuk menuju ke sana:

Pertama, kelompok-kelompok agama harus menerjemahkan bahasa partikular mereka ke dalam bahasa yang dapat publik terima di dalam ruang demokrasi. Artinya, di dalam ruang publik, argumentasi partikular agama harus kita ubah menjadi bahasa yang universal. Demokrasi, warga negara, dan seluruh instrumen kelembagaannya hanya akan menerima argumentasi rasional. Rasionalitas argumentasi itulah yang memiliki ‘status epistemik’ yang dapat kita pertanggungjawabkan secara sosial dan seluruh masyarakat kompleks dapat pula menerimanya.

Dengan kata lain, argumentasi rasional bisa mempercakapkan isi doktrin eksklusif dari apa yang kelompok partikular yakini. Misalnya, penolakan terhadap RUU TPKS tidak lagi berdasarkan pada argumentasi moral, tapi berdasarkan argumentasi rasional dan ilmiah. Di dalam percakapan rasional tersebut, seseorang tidak datang sebagai “jemaat” atau “umat”, melainkan sebagai warga negara yang setara.

Kedua, demokrasi mengandaikan sikap toleran terhadap perbedaan posisi dalam wacana. Misalnya, dalam perdebatan pro dan kontra terhadap RUU TPKS, kubu kontra yang basisnya adalah eksklusivisme agama tidak boleh memandang bahwa kubu pro RUU tersebut sebagai “sesat” atau “suka seks bebas” atau “tidak agamis”.

Ketiga, kelompok mayoritas agama dalam demokrasi tidak boleh mengabaikan atau membungkam potensi kebenaran argumentasi yang berasal dari kelompok-kelompok minoritas, apalagi yang berasal dari pengalaman konkret seseorang, data yang rigid, dan fenomena yang memang dapat kita temui dalam keseharian. Prosedur demokrasi memiliki kekuatan legitimasinya bukan hanya lewat inklusivitasnya saja, melainkan juga lewat ‘ciri deliberati’nya.

Sudah barang tentu dalam real politik, ketiga tawaran sederhana di atas tidak akan segera menyelesaikan persoalan argumentasi agama dalam ruang publik. Agama bukan sekadar atribut sosial, seperti keanggotaan dalam sebuah partai atau kelompok profesi, yang dapat cepat kita ganti dengan atribut sosial lain, melainkan sebuah comperhensive worldview.

Baca juga:

Orang-orang saleh dengan keyakinan religius yang condong pada totalitas dan integritas sering mengalami kesulitan untuk menarik konsepsi tentang keadilan ke luar dari keyakinan religius spesifiknya, sehingga mereka melihat orang lain hanya dari sudut pandangnya yang fundamental namun terbatas itu. Kesulitan seperti itu—bila mengeras dan menjadi sikap politis—merupakan latar belakang mental politik indentitas.

Demokrasi: Masyarakat Warga Bukan Warga Agama

Masyarakat warga membedakan diri dari pasar, negara, dan institusi agama serta otonom dari ketiganya. Menurut Habermas (Hardiman, 2009), masyarakat warga terdiri atas aktor-aktor privat yang di dalam masyrakat secara bersama-sama membangun ruang-ruang diskursif atau arena-arena diskursus. Mereka mengambil bagian dalam reproduksi ruang publik di dalam berbagai wilayah masyarakat.

Michael Sandel (1982) seorang yang mengajukan ide ‘komunitarianisme’ dan mempromosikan satu istilah kritis unencumbered self, bagi saya, dapat membantu Habermas dalam menjelaskan assosiasi otonom masyarakat waraga:

Individu konkret senantiasa berasal dari identitas etnis, gender, atau agama tertentu, entah Batak atau Sunda, perempuan atau laki-laki, Kristen atau Islam. Namun bila kita mengabstraksi individu itu dengan menyingkirkan ciri-ciri konkretnya yang berasal dari komunitasnya, kita akan mendapat sebuah gambaran abstrak universal tentang ‘manusia pada umumnya’ yang bersih dari ciri-ciri dan nilai-nilai yang berasal dari komunitas, tradisi, dan identitasnya.

Di dalam pernyataan itu, tampak jelas bahwa Sandel berupaya untuk mendorong masyarakat modern keluar dari belenggu partikularisme sempit dan segera setelahnya menuju kehidupan yang universal. Bagian ini mengingatkan saya pada buku yang Amartya Sen tulis, Identitas dan Kekerasan, yang memberi kesan pada saya bahwa ketunggalan identitas yang absolut justru menjadi penyebab utama terjadinya kekerasan.

Oleh karena itu, seperti para komunitarian lainnya, Sandel di dalam banyak kesempatan memperingatkan bahaya hilangnya aspek “kekitaan” di dalam demokrasi sebagai makna penting bagi entitas yang riil dalam tingkah laku publik kewargaan (Habermas, 2012)

Habermas menekankan bahwa sangatlah penting untuk memperhatian isi rasional inklusif dalam agama-agama yang bersentuhan dengan persoalan keadilan sosial kemanusiaan universal. Habermas bahkan mengidentifikasi sejumlah isu politik mutakhir di mana komunitas agama yang demokratik dapat menyumbang “institusi-institusi moral keyakinan”, seperti dalam soal euthanasia, isu-isu bioetika, perlindungan hewan, dan perubahan iklim.

Persoalan-persoalan itu dapat teratasi bila nilai-nilai moral agama kita gali dan manfaatkan secara baik. Agama-agama mengajarkan penghormatan terhadap kehidupan, baik manusia, alam, dan makhluk lain (Menoh, 2015).

Halaman selanjutnya >>>
    Krisnaldo Triguswinri