Rekomendasi bagi KAMMI; Sebuah Proposal Demokratik

Dalam banyak perspektif, yang menjadi tawaran Habermas bahwa agama sebenarnya memiliki kekuatan epistemik (kebenaran rasional) yang termaktub dalam moralitas keyakinan mereka sendiri yang, dalam banyak hal, beririsan dengan hak asasi manusia, perlindungan terhadap mereka yang tersisih akibat rasisme, kohesi sosial, hingga isu-isu keadilan yang universal. Agama juga memiliki pandangan motivasional yang berupaya memelihara solidaritas hidup bersama dan persaudaraan universal antarumat manusia.

Maka di dalam dunia modern kita yang dipenuhi oleh kedaruratan, ide-ide agama yang inklusif di dalam masyarakat demokratik perlu kita perhatikan sebagai nilai-nilai yang menyelamatkan. Dengan catatan bahwa bahasa-bahasa agama tersebut harus kita transformasikan ke dalam bahasa universal.

Kita sekarang berada dalam masyarakat ‘pasca-sekular’ yang di dalamnya warga beriman memiliki hak komunikasi yang sama dengan warga sekular; maka alasan-alasan religius juga dapat merupakan bagian pemakaian akal secara publik. Akan tetapi, di lain pihak, Habermas tetap berpegang pada tradisi liberal yang meyakini ‘akal budi bersama umat manusia’ sebagai dasar pemisahan gereja dan negara dan dasar kekuasaan negara modern yang tidak lagi bergantung pada legitimasi agama.

Jadi, negara tidak boleh membendung sejak awal alasan-alasan religius sebagai tema dalam ruang publik, tetapi dalam hal prosedur deliberasi negara juga harus tetap mempertahankan ketidakberpihakannya terhadap kelompok-kelompok religius yang saling bersaing dalam masyarakat (Hardiman, 2009).

Penutup

Opini mayoritas tidak bisa secara terburu-buru kita identikan sebagai sesuatu yang benar secara universal dan rasional. Namun bagi demokrasi, jauh lebih penting memastikan dengan cara manakah opini-opini mayoritas itu terbentuk sedemikian rupa sehingga seluruh warga negara dapat memahami opini-opini tersebut.

Bagi saya, formasi opini publik yang dapat kita kategorikan sebagai universal dan rasional apabila ia datang dari satu ruang otonom, yang berarti tidak beririsan dengan, sekali lagi meminjam argumen Habermas, partikularitas dan kepentingan kelompok. Habermas mencoba mengembangkan sebuah demokrasi yang peka terhadap konteks, sebuah model yang memperhitungkan perubahan-perubahan yang telah terjadi di dalam masyarakat-masyarakat kompleks yang terglobalisasi.

Jika demokrasi sebagai demokrasi deliberatif, pengambilan keputusan politis harus mengungkapkan masalah-masalah sosial seinklusif dan seluas mungkin, termasuk persoalan-persoalan yang kelompok minoritas hadapi. Selain itu, kelompok mayoritas agama tidak boleh menganggap kelompok-kelompok menoritas sebagai patologi politis, misalnya, memberi stigma sebagai ‘aliran sesat’ atau ‘ancaman integritas nasional’ dan lain-lain.

Daftar Pustaka
  • Faishal, Muhammad. 2007. “Institusionalisasi Demokrasi Deliberatif di Indoneia: Sebuah Pencarian Teoritik.” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol 11, No. 1.
  • Habermas, Jurgen. 2012. Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Masyarakat Borjuis.  Bantul, Kreasi Wacana.
  • Hardiman, F. Budi. 2009. Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas. Yogyakarta, Penerbit Kanisisu.
  • Menoh, Gusti A. 2015. Agama dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Ruang Publik dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas. Yogyakarta, Penerbit Kanisius.
  • Mubarok, Husni. 2020. “Advokasi Inklusi Sosial dan Politik Kewarganegaraan: Pengalaman Advokasi Penghayatan Marapu di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur.” Jurnal Tashwirul Afkar, Vol. 38, No. 1.
  • Muzaqqi, Fahrul. 2013. “Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia.” Jurnal Review Politik, Vol. 3, No. 1.
  • Sari, Novieta Hardeani. 2013. “Penerapan Manajemen Komunikasi Strategik pada Model Demokrasi Deliberasi dalam Menciptakan Kebijakan Publik yang Tepat.” Jurnal Communication Spectrum, Vol. 3, No. 1.
  • Sandel, Michael. 1982. Liberalism and the Limits of Justice. Cambridge: Cambridge University Press.
  • Widayati. 2020. “Implementasi Asas Hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Partisipatif dan Berkeadilan.” Jurnal Hukum Unissula, Vol. 36, No. 2.
Baca juga:
    Krisnaldo Triguswinri