Relevansi Tradisi Civil Law dan Judicial Review di Indonesia

Relevansi Tradisi Civil Law dan Judicial Review di Indonesia
©Depositphotos

Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini berlaku di sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia, serta Jepang.

Hukum itu bergerak menyesuaikan kebutuhan masyarakat. Contohnya, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 362 tentang pencurian yang ternyata juga mengalami dinamisasi.

Sebelumnya, kata “mengambil” dalam pasal tersebut memiliki tafsir untuk sesuatu hal yang berwujud dan dapat kita pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah mengalami kebuntuan dengan adanya kasus pencurian listrik dan gas (kedua objek tidak mewujud atau tidak terindrai), kata tersebut kemudian mengalami perluasan makna. Bukan lagi hanya yang mewujud, tetapi juga tidak mewujud selama melekat hak subjek terhadap sesuatu hal.

Begitu pun dengan konsep judicial review dalam konteks keindonesiaan (HTN-Hukum Tata Negara). Dalam lintasan sejarah, selalu terkait dengan perlunya lembaga Mahkamah Konstitusi.

Dalam dunia akademis, HTN tidaklah cukup hanya sebagai suatu objek hukum positif. Ia mesti kita pandang sebagai suatu ilmu, sehingga tidak terkungkung dalam teks bahkan hingga memperdebatkan teks. Seyogianya subjek akademis mampu melihat faktor yang melatarbelakangi teks: peristiwa, kondisi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Jika memandang HTN hanya sebagai objek hukum positif, maka cukuplah hanya membaca teks Pancasila dan UUD 1945. Begitu pun sebaliknya. Jika subjek akademis memandang HTN sebagai ilmu pengetahuan, maka barang tentu dengan membaca teks Pancasila dan UUD 1945 sangatlah tidak cukup.

Contoh pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I tentang HAM (Hak Asasi Manusia) UUD 1945. Untuk mengetahui dan memahaminya, tentu tidak cukup dengan hanya menyimak pasal per pasalnya, ayat per ayatnya. Subjek akademis mesti membuka buku yang sama membahas tentang HAM. Sehingga benar-benar menjadi insan akademis yang komprehensif ilmunya guna menjawab tantangan berhukum kita di masa yang akan datang.

Tentang Sistem Tradisi Civil Law

Lahirnya suatu sistem hukum yang kemudian suatu negara gunakan tidak lepas dari sejarah tradisi (hukum) dan budaya (hukum) – legal culture yang masyarakat anut.

Bagi masyarakat yang menganggap praktik-praktik kebiasaan yang melembaga dan kemudian menjelma menjadi hukum, maka sistem hukumnya menjadi tradisi sistem hukum tidak tertulis. Itu sebagai bagian spirit of the people suatu bangsa. Sebaliknya, ketika tradisi dan budaya tata tulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa, maka sistem hukumnya menjelma menjadi sistem hukum tertulis yang terkodifikasikan.

Baca juga:

Berangkat dari analisis sederhana itulah saya ingin menyampaikan bahwa lahirnya bermacam-macam sistem hukum di dunia mengikuti tradisi dan budaya masyarakatnya sendiri.

Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini berlaku di sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia, serta Jepang. Sistem hukum ini berasal dari hukum Romawi Kuno. Bangsa Eropa yang pertama kali menerapkannya berdasarkan jus civile Romawi, yaitu hukum privat yang teraplikasikan kepada warga negara.

Sistem hukum ini juga kita sebut jus guiritium sebagai lawan sistem hukum jus gentium untuk diaplikasikan secara internasional, yakni antarnegara.

Seiring perjalanan waktu, hukum Romawi tersebut kemudian dikompilasikan bahkan dikodifikasikan. Dalam sistem hukum, kita mengenalnya dengan istilah code, yaitu Undang-Undang. Ia sebagai sumber hukum utama, di mana yang lainya menjadi sumber hukum subordinat.

Dengan melihat penjelasan di atas, bisa kita perhatikan letak kesamaan antara sistem hukum di Indonesia dengan tradisi hukum Civil Law. Betapa tidak, Belanda menjajah Indonesia beratus-ratus tahun yang berimplikasi pada perkembangan sistem hukum di bumi nusantara. Makanya tak heran jika di Indonesia dewasa ini mempraktikkan hal yang demikian, yakni penerapan setiap aturan dari setiap aspek kehidupan manusia.

Di tingkat nasional, kita menyeut peraturan hukum sebagai Undang-Undang (UU). Di tingkat daerah, peraturan hukum ini adalah Perda (peraturan daerah). Sehingga, dalam perkembangan hukum di Indonesia yang berawal dari sistem hukum adat atau hukum tidak tertulis, bergeser menjadi hukum tertulis atau biasa kita sebut sebagai positivisme hukum.

Pra-kemerdekaan semasa Belanda menduduki Indonesia sebagai jajahan mempraktikkan sistem hukum negaranya, yakni sistem hukum positif. Lihat saja KUHP sebagai contoh, yang Kemudian diterapkan di Indonesia pasca-kemerdekaan dengan dasar asas konkordansi dalam UUD 1945, yakni pada Pasal II Aturan Peralihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Belanda dalam perkembangannya pada akhirnya mengalami perbedaan. Dengan adanya mekanisme judicial review, ini menjadi salah satu faktor pembedanya.

Halaman selanjutnya >>>
Hairil Amri
Latest posts by Hairil Amri (see all)