Relevansi Tradisi Civil Law dan Judicial Review di Indonesia

Relevansi Tradisi Civil Law dan Judicial Review di Indonesia
Foto: Depositphotos

Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia, serta Jepang.

Hukum itu bergerak menyesuaikan kebutuhan yang dianggap perlu untuk ditetapkan dan diterapkan. Contohnya, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 362 tentang pencurian yang ternyata juga mengalami dinamisasi.

Sebelumnya, kata “mengambil” dalam pasal tersebut ditafsirkan untuk sesuatu hal yang berwujud dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Setelah mengalami kebuntuan dengan adanya kasus pencurian listrik dan gas (kedua objek tidak mewujud atau tidak terindrai), kata tersebut kemudian mengalami perluasan makna. Bukan lagi hanya yang mewujud, tetapi juga tidak mewujud selama melekat hak subjek terhadap sesuatu hal.

Begitu pun dengan Konsep Judicial Review dalam konteks keindonesiaan (HTN – Hukum Tata Negara). Dalam lintasan sejarah, selalu dikaitkan dengan perlunya lembaga Mahkamah Konstitusi.

Dalam dunia akademis, HTN tidaklah cukup hanya dipandang sebagai suatu objek hukum positif. Ia mesti dipandang sebagai suatu ilmu. Sehingga tidak terkungkung dalam teks bahkan hingga memperdebatkan teks. Seyogianya subjek akademis mampu melihat faktor yang melatarbelakangi teks: peristiwa, kondisi, dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Jika memandang HTN hanya sebagai objek hukum positif, maka cukuplah hanya membaca teks Pancasila dan UUD 1945. Begitu pun sebaliknya. Jika subjek akademis memandang HTN sebagai ilmu pengetahuan, maka barang tentu dengan membaca teks Pancasila dan UUD 1945 sangatlah tidak cukup.

Contoh pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I tentang HAM (Hak Asasi Manusia) UUD 1945. Untuk mengetahui dan memahaminya, tentu tidak cukup dengan hanya menyimak pasal per pasalnya, ayat per ayatnya. Subjek akademis mesti membuka buku yang sama membahas tentang HAM. Sehingga benar-benar menjadi insan akademis yang komprehensif ilmunya guna menjawab tantangan berhukum kita di masa yang akan datang.

Tentang Sistem Tradisi Civil Law

Lahirnya suatu sistem hukum yang kemudian dipergunakan di suatu negara tidak lepas dari sejarah tradisi (hukum) dan budaya (hukum) – legal culture yang dianut pada masyarakat tertentu.

Bagi masyarakat yang menganggap praktik-praktik kebiasaan yang melembaga dan kemudian menjelma menjadi hukum, maka sistem hukumnya menjadi tradisi sistem hukum tidak tertulis. Itu sebagai bagian spirit of the people suatu bangsa. Sebaliknya, ketika tradisi dan budaya tata tulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa, maka sistem hukumnya menjelma menjadi sistem hukum tertulis yang dikodifikasikan.

Berangkat dari analisis sederhana itulah saya ingin menyampaikan bahwa lahirnya bermacam-macam sistem hukum di dunia. Itu mengikuti tradisi dan budaya masyarakatnya sendiri.

Civil law merujuk pada suatu sistem hukum yang saat ini diterapkan pada sebagian besar negara Eropa Barat, Amerika Latin, Timur Dekat, dan sebagian besar wilayah Afrika, Indonesia, serta Jepang. Sistem hukum ini diturunkan dari hukum Romawi Kuno. Pertama kali diterapkan di Eropa berdasarkan jus civile Romawi, yaitu hukum privat yang diaplikasikan kepada warga negara.

Sistem hukum ini juga disebut jus guiritium sebagai lawan sistem hukum jus gentium untuk diaplikasikan secara internasional, yakni antarnegara.

Seiring perjalanan waktu, hukum Romawi tersebut kemudian dikompilasikan bahkan dikodifikasikan. Dalam sistem hukum, ini dikenal istilah code, yaitu Undang-Undang. Ia dianggap sebagai sumber hukum utama, di mana yang lainya menjadi sumber hukum subordinat.

Lihat juga: Hukum dan Panggung Fiqh Nusantara

Dengan melihat penjelasan di atas, bisa kita perhatikan letak kesamaan antara sistem hukum di Indonesia dengan tradisi hukum Civil Law. Betapa tidak, Belanda menjajah Indonesia beratus-ratus tahun yang berimplikasi pada perkembangan sistem hukum di bumi nusantara. Makanya tak heran jika di Indonesia dewasa ini mempraktikkan hal yang demikian, yakni penerapan setiap aturan dari setiap aspek kehidupan manusia.

Di tingkat nasional, peraturan hukum disebut Undang-Undang (UU). Di tingkat daerah, peraturan hukum disebut Perda (peraturan daerah). Sehingga, dalam perkembangan hukum di Indonesia yang diawali dari sistem hukum adat atau hukum tidak tertulis, bergeser menjadi hukum tertulis atau biasa disebut sebagai positivisme hukum.

Pra-kemerdekaan semasa Belanda menduduki Indonesia sebagai jajahan mempraktikkan sistem hukum negaranya, yakni sistem hukum positif. Lihat saja KUHP sebagai contoh, yang Kemudian diterapkan di Indonesia pasca kemerdekaan dengan dasar asas konkordansi dalam UUD 1945, yakni pada Pasal II Aturan Peralihan.

Berdasarkan penjelasan di atas, antara sistem hukum Indonesia dan sistem hukum Belanda dalam perkembangannya yang pada akhirnya mengalami perbedaan. Dengan adanya mekanisme Judicial Review, ini menjadi salah satu faktor pembedanya.

Judicial Review dalam Perdebatan BPUPKI

Di dalam BPUPKI sewaktu sidangnya, ternyata para founding state juga memperdebatkan hal yang demikian, yakni Soepomo dan M. Yamin. Dua sosok itu memperdebatkan apakah perlu judicial review diberlakukan di Indonesia.

Tahun 1945, dalam sidang BPUPKI, M. Yamin mengusulkan kira-kira begini: perlunya perluasan wewenang Balai Agung – Mahkamah Agung (sebutan awal MA), yakni berkaitan dengan Judicial Review. Ada tiga neraca yang M. Yamin usulkan sebagai tolok ukur pengujian, yakni UUD 1945, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

M. Yamin tentu punya pendapat sebagai sebab mengapa beliau mengusulkan demikian. Dalam beberapa literatur yang saya baca, M. Yamin memikirkan keserasian norma yang ada dalam tubuh sosial-masyarakat kita terhadap suatu aturan atau undang-undang.

Namun, dalam persidangan, tampaknya Soepomo enggan sepakat dengan pendapat M. Yamin. Sebab, kata Soepomo, ada hal yang sangat prinsipil, yaitu sistem UUD 1945 yang telah disepakati (naskah asli) tidak memungkinkan adanya satu lembaga membatalkan putusan lembaga yang lain; sebab sistem tata negara yang telah disepakati adalah sistem pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan, yang dalam naskah asli MPR sebagai Pengejawantahan Kedaulatan Rakyat (Legislative Heavy).

Selain daripada itu, alasan prinsipil lainnya, yakni sistem hukum kita banyak dipengaruhi oleh sistem hukum Belanda. Semisal, sistem Civil Law-nya dan asas hukumnya, yakni hakim dilarang menilai Undang-Undang dan hanya dibolehkan menjadi corong dari aturan atau melaksanakan setiap aturan.

Di luar daripada alasan-alasan yang prinsipil tersebut, Soepomo juga melihat kuantitas sarjana hukum Indonesia waktu itu yang masih sedikit. Dan hasil daripada perdebatan tersebut usulan M. Yamin tidak diterima.

Mahkamah Konstitusi Pembaru Civil Law

Dewasa ini, kemajuan sistem hukum di seluruh dunia cukup membanggakan. Betapa tidak, selain dari pada semakin demokratisnya tatanan, juga semakin menjaga marwah manusia sebagai subjek sekaligus objek hukum. Sistem yang satu dengan sistem yang lainnya terus berpacu mentransformasikan bentuknya masing-masing, seperti tradisi civil law yang menemukan sistem pembarunya melalui lembaga peradilan.

Di beberapa negara termasuk Indonesia, juga menerapkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga dan pengawal pemberlakuan konstitusi di masing-masing negara. Sepaham saya, negara pertama di dunia yang menerapkan dan membentuk Mahkamah Konstitusi, yaitu Austria, tepatnya di Wina. Kontribusi pemikiran Hans Kelsen dan Hans Nawiasky cukup menjadi rujukan umum mengenai gagasan Mahkamah Konstitusi.

Indonesia setelah mengalami penyesuaian dengan dasar pengalaman Orde Baru, kemudian memasuki tahap reformasi yang dibarengi dengan Amandemen Konstitusi. Kemudian sistem ketatanegaraan indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem pembagian kekuasaan bertransformasi menjadi sistem pemisahan kekuasaan dengan prinsip check and balances.

Di tahap inilah naskah konstitusi menjadi berkenyataan, tidak lagi abstrak dan menjadi naskah yang sangat sakral, elitis dan eksklusif. Sebab dengan lahirnya Mahkamah Konstitusi di era reformasi, mekanisme judicial review dari setiap code atau undang-undang dapat diuji dalam peradilan.

Seperti kata Prof. Satjipto Rahardjo, idealnya hukum tidak hanya tumpul ke atas. Sebagaimana kewenangan Mahkamah konstitusi,  diharapkannya setiap undang-undang tidak lagi menindas manusia sebagai subjek sekaligus objek hokum. Bila terdapat hal demikian, silakan digugat dan dibuktikan, sebab setiap rakyat memiliki posisi sama di mata hukum (equality before the law).

___________________

Artikel Terkait:
Latest posts by Hairil Amri (see all)