Relokasi Pasar di Bojonegoro: Demi Rakyat atau Memuaskan Ego Belaka?

Relokasi Pasar di Bojonegoro: Demi Rakyat atau Memuaskan Ego Belaka?
©Nusaperdana

Relokasi Pasar di Bojonegoro: Demi Rakyat atau Memuaskan Ego Belaka?

Pasar didefinisikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan adanya transaksi, utamanya untuk membeli kebutuhan bahan-bahan pokok. Pasar dapat dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, mulai dari masyarakat kalangan atas sampai kalangan menengah ke bawah (Raisa, 2015).

Pasar juga merupakan representasi ekonomi suatu negara sehingga menjadi penting untuk pemerintah dalam mengatur arah kebijakan dalam bidang ekonomi. Sehingga, pasar merupakan aspek penting yang diperlukan pemerintah untuk dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan ekonomi yang sudah diimplementasikan.

Sangat disayangkan apabila tempat yang menjadi ladang nafkah untuk masyarakat akan tetapi terpaksa untuk pindah ke tempat yang lain karena ada kepentingan yang lain. Peraturan daerah mengenai relokasi pasar ini termasuk perda yang bermasalah karena aspirasi masyarakat tidak didengar.

Perda ini tidak mempertimbangkan pada aspek kebutuhan dan kepentingan pedagang dan pengunjung pasar yang terkena dampaknya. Tiba-tiba mereka direlokasi ke pasar wisata tanpa memperhatikan dampak terhadap identitas lokal di mana pasar berperan sebagai pusat kegiatan ekonomi lokal.

Secara lokasi, letak pasar kota lebih strategis daripada pasar wisata. Karena pasar kota berada di tengah kota. Sebagai pusat kegiatan ekonomi di tengah kota, pasar kota sering menjadi tempat pertemuan dan transaksi bagi pedagang, pembeli, dan pengusaha lainnya.

Selain itu, karena terletak di pusat kota, pasar kota dapat menarik lebih banyak pengunjung dari berbagai daerah. Hal ini memungkinkan pedagang untuk memiliki jangkauan pelanggan yang lebih luas dan potensi penjualan yang lebih besar.

Sehingga apabila relokasi ini tetap terjadi, kemungkinan besar omset harian pedagang akan mengalami penurunan karena mereka kehilangan pelanggan tetap dan sangat sulit untuk menarik pengunjung baru dikarenakan tempat yang kurang strategis.

Baca juga:

Segala upaya telah dilakukan oleh masyarakat untuk mempertahankan tempat dagang mereka di pasar kota, namun pemerintah cenderung mengabaikannya. Meskipun masyarakat telah aktif berpartisipasi dalam berbagai forum diskusi dan mengajukan permohonan kepada pihak berwenang, respons dari pemerintah masih terbatas atau bahkan tidak ada.

Hal ini menimbulkan frustrasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang merasa bahwa suara dan aspirasi mereka tidak didengar atau dipertimbangkan dengan serius.

Peraturan Daerah yang dimaksud adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2021, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bojonegoro 2021-2041, di mana dalam Perda tersebut salah satunya disebutkan bahwa Pemkab Bojonegoro akan memugar Pasar Kota Bojonegoro untuk dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).

Keputusan untuk mengubah Pasar Kota Bojonegoro menjadi ruang terbuka hijau seharusnya dipertimbangkan dengan matang terhadap berbagai aspek, termasuk dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan, serta keterlibatan aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan lokal dalam proses pengambilan keputusan.Top of Form

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pembentukan Peraturan Daerah, pemerintah setempat tidak mempertimbangkan asas pemberlakuan perundang-undangan. Padahal itu merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam pembentukan perundang-undangan.

Peraturan daerah tersebut memang tidak bermasalah dengan asas yuridis karena tidak melangkahi undang-undang di atasnya. Akan tetapi, Perda ini bermasalah dengan 2 asas yang lain. Hal tersebut dapat kita lihat dari asas filosofis terlebih dahulu. Pada saat dilakukan relokasi pasar beberapa kali pedagang pasar lama diintimidasi oleh aparat setempat.

Hal tersebut terjadi karena para pedagang menolak untuk direlokasi. Sering terjadi  indikasi sepihak dari SATPOL PP dengan tindakan-tindakan yang meresahkan pedagang, mulai plafon atap yang dirusak, salah satu akses pintu utara sempat ditutup, material drainase berserakan tanpa dibersihkan, hingga larangan bongkar muat di area pasar. Sudah jelas sekali ini melanggar hak asasi manusia. Sehingga ini tidak sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Dan yang terakhir, apabila dianalisis dari asas sosiologis Relokasi pasar ini memiliki dampak negatif untuk pedagang-pedagang pasar, karena hal tersebut merugikan mereka untuk mencari nafkah. Letak pasar lama yang berada di tengah kota jelas mempengaruhi bagaimana hasil dari jerih payah mereka mencari nafkah.

Baca juga:

Jarak antara pasar kota lama dan pasar wisata (tempat relokasi) dari pusat kota lumayan jauh. Sehingga konsumen pun mengeluhkan tentang jarak yang harus ditempuh mereka untuk pergi ke pasar wisata. Dalam proses pengambilan keputusan juga tidak ada keterlibatan dari para pedagang pasar, sehingga mereka tidak terima ketika tiba-tiba akan dilakukan relokasi.

Sehingga benang merah yang dapat ditarik dari problematika ini adalah bahwasannya dalam setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan hendaknya tidak lupa untuk mempertimbangkan asas-asas pemberlakuan perundang-undangan. Seperti asas yuridis, asas filosofis, dan asas sosiologis.

Kebijakan yang diputuskan harus dipikirkan dengan matang-matang dampaknya terhadap Masyarakat, serta senantiasa mengutamakan aspirasi Masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, kebijakan yang akan diputuskan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan Masyarakat secara menyeluruh, dan mampu memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan bersama.

Daftar Pustaka
  • Hadi, R. K. (2015). Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar (Studi Eksploratif Tentang Faktor–Faktor Kegagalan Implementasi Kebijakan Relokasi Pedagang Pasar Waru Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
  • Pane, Erina. (2019). Legal Drafting. Bandar Lampung : Penerbiy Harakindo Publishing
  • Rina, Dewi. (2023). Belum Sepakat soal Pemindahan Pasar Tradisional, Para Pedagang di Bojonegoro Lapor Polisi.