Rencana Kerja Sama Uni Eropa dan Mesir sebagai Cara Menahan Arus Migrasi

Rencana Kerja Sama Uni Eropa dan Mesir sebagai Cara Menahan Arus Migrasi
Ā©Pngtree

“Kesepakatan baru ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk secara tidak langsung mendorong Mesir menahan arus migrasi di luar perbatasan.”

Seiring dengan meningkatnya kekhawatiran akan dampak yang mungkin timbul dari perkembangan terkini dalam pendudukan Israel di Palestina, Komisi Eropa sedang berusaha sebaik mungkin untuk menandatangani kesepakatan pemberian bantuan kepada Mesir.

Kesepakatan seperti ini bisa dibilang mirip dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh Eropa dengan Tunisia pada Juli lalu, serta Maroko dan Libya, yang secara khusus bertujuan untuk mendukung perekonomian negara-negara penerima bantuan, yang kemudian diharapkan dapat menahan arus migrasi dari Mediterania ke Eropa. Kesepakatan baru Uni Eropa-Mesir ini akan memungkinkan Uni Eropa untuk secara tidak langsung mendorong Mesir untuk terus menahan arus migrasi di luar perbatasan Uni Eropa serta memperkuat posisi Brussels di wilayah Afrika Utara.

Demi mencapai kesepakatan ini, disebutkan bahwa Komisi Eropa kini juga mengeksplorasi metode-metode untuk menyalurkan gandum dan biji-bijian Ukraina, pupuk, serta ahli pertanian ke Afrika Utara sebagai cara untuk mendapatkan posisi politik yang lebih menguntungkan dalam kesepakatan terkait migrasi dengan Mesir ini. Negara Afrika Utara ini diharapkan dapat membantu pengawasan perbatasan sebagai bentuk balas budi bagi Uni Eropa yang akan mengurangi food insecurity Mesir.

Dalam perspektif studi migrasi, apa yang saat ini dilakukan oleh Uni Eropa dapat dibantah oleh teori transisi migrasi. Teori ini meyakini bahwa pembangunan dan insentif sering kali justru meningkatkan angka migrasi, terutama pada fase-fase awal hingga pertengahan. Makin maju suatu wilayah dengan infrastruktur dan keterhubungan antardaerah yang baik, dinilai makin besar pula kemungkinan orang untuk berimigrasi dan beremigrasi.

Menurut Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, peran yang dimiliki Mesir sangatlah penting bagi keamanan dan stabilitas di Timur Tengah karena negara ini adalah rumah bagi pengungsi yang jumlahnya terus bertambah, oleh karena itu, Uni Eropa juga merasa memiliki tanggung jawab untuk membantu negara di Afrika Utara ini.

Alasan utama mengapa Mesir dianggap oleh Uni Eropa sebagai pemain kunci untuk menghentikan arus migrasi ke Eropa adalah karena negara ini menjadi rumah bagi sekitar 9 juta pengungsi. Dalam hal ini, banyak dari para pengungsi menganggap Mesir sebagai persinggahan sementara saja, mereka biasanya melanjutkan perjalanan ke Libya sebelum menyeberangi Mediterania dan mencapai Eropa, tujuan akhir yang populer bagi para pengungsi.

Secara geopolitik, negara Timur Tengah ini dikatakan memainkan peran kunci dalam hal pendudukan Israel di Palestina yang baru-baru ini mengalami eskalasi yang signifikan. Posisi Mesir sebagai pemain kunci regional dalam situasi ini didasarkan pada fakta bahwa Mesir memiliki akses di perbatasan sebagai pintu masuk bagi bantuan kemanusiaan untuk warga sipil di Gaza. Adapun bagi Uni Eropa, kekuatan utama negara tersebut adalah untuk mengontrol perbatasan dengan Gaza.

Saat ini, lebih dari 2 juta orang telah mengungsi secara paksa dari bagian utara Gaza ke bagian selatan, semakin mendekati perbatasan Gaza dengan Mesir. Warga Palestina mencari tempat aman, makanan, listrik, dan air karena tentara penjajah Israel, dengan pengebomban udara yang dinilai tanpa pandang bulu, terus bergerak maju dari sisi utara dan timur.

Baca juga:

Situasi ini “mengkhawatirkan” Eropa akan adanya potensi arus pengungsi yang meninggalkan Gaza, yang mana pada akhirnya akan berkontribusi dalam meningkatkan jumlah pengungsi yang sudah ada di Mesir.

Untuk saat ini, laporan-laporan mengatakan bahwa warga Palestina tidak memiliki niat untuk pergi meninggalkan tanah mereka, karena mereka merasa bahwa mereka tidak akan dapat kembali jika mereka memutuskan untuk pergi. Sementara itu, presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi juga telah berulang kali menegaskan bahwa mengizinkan warga Palestina yang mengungsi dari Gaza untuk masuk ke Mesir tidaklah termasuk dalam rencana pemerintahnya.

Namun, saya pribadi berasumsi bahwa tetap ada kemungkinan yang dapat terjadi dalam hal kebijakan migrasi ini. Alasan utamanya adalah karena Mesir akan mengadakan pemilihan presiden pada bulan Desember dan perjuangan Palestina dalam memerdekakan negaranya dari penjajahan Israel dianggap sebagai faktor yang paling mempolitisasi warga Mesir.

Secara internasional, Konvensi Pengungsi 1951 berlaku untuk semua pihak yang menandatangani, bukan hanya untuk negara-negara tetangga di wilayah tertentu. Kesepakatan ini, contoh lain dari eksternalisasi perbatasan Uni Eropa, dapat dikatakan cukup jelas dan mudah untuk dipahami sebagai gestur Uni Eropa yang berusaha menghindari dan mencegah pengungsi mencapai mereka.

Selain itu, Uni Eropa juga terlihat berusaha menyingkir dari tanggung jawab untuk mengurus warga Palestina dari Gaza melalui kesepakatan eksternalisasi ini, padahal penjajahan ini sendiri pada dasarnya tidak lepas dari dosa Eropa di masa lalu.

Eropa seperti melimpahkan seluruh beban pekerjaan ke Mesir, padahal untuk mengurus warga Palestina yang mengungsi bukanlah hanya tanggung jawab Mesir saja, tetapi juga seluruh dunia termasuk negara-negara anggota Uni Eropa.

Baca juga:
Naufal Rasendriya Apta Raharema