Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China

Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China
©MI

Semacam Ocehan Pembuka untuk Tulisan yang Lebih Luas

MUNGKIN hanyalah kebetulan belaka apabila komentar rasial perihal posisi orang Tionghoa (sebutan politis bagi Indonesian-Chinese) itu muncul ketika saya sedang mengerjakan sebuah esai panjang saya untuk media daring mengenai orang-orang Cino (totok maupun peranakan) yang memutuskan kembali ke China Daratan (sebagian kecil ke Taiwan) pada 1959-1967 (terutama terkait dengan pelaksanaan PP 10/1959 dan kasus Gestok).

Menariknya, komentar itu bukan datang dari “kaum kadrun” yang selama ini memang gemar memainkan politik identitas dan isu-isu rasial (baik terhadap Tionghoa maupun negara RRC terkait dengan perekonomian Indonesia) di media sosial ataupun kerumunan netizen yang tidak saya kenal sama sekali. Komentar atas status Prof Faruk HT mengenai aturan rasial pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini justru datang dari orang yang saya tahu: seorang kawan, seorang pendidik, dan istri dari seorang penulis sastra yang pernah mengangkat persoalan rasisme terhadap kaum peranakan China dalam salah satu cerpennya.

Namun begitu, saya membaca komentar ini dalam perasaan campuran antara kaget, kesal, dan senang. Bagi saya, komentar ini malah menunjukkan betapa tulisan yang sedang saya kerjakan itu memang masih amat relavan untuk kondisi kekinian di Indonesia—di luar konteks kasus diskriminasi rasial pertanahan di wilayah DIY sekalipun!

Karena itu pula, dalam proses penulisan esai bertema anti-China yang sedang saya kerjakan, bahkan untuk kebutuhan novel saya “Kampung Halaman di Negeri Asing” yang belum rampung, apa yang diutarakan Siti Muslifah ini cukup berguna untuk saya cermati. Bukan saja lantaran ia telah memperkuat kajian saya bahwa rasisme terhadap peranakan China di Indonesia (utamanya di pulau Jawa) tak hanya terus-menerus diproduksi ulang oleh para politikus, penguasa, dan kaum borjuis non-Chinese demi kepentingan masing-masing, tetapi juga oleh sebagian kaum terdidik—yang memainkannya sebagai wacana ketidakadilan sosial dalam sistem kapitalisme (lokal maupun global). Meskipun argumentasi maupun data yang mereka ajukan sangatlah mentah sehingga dengan gampang dipatahkan.

Komentar Siti ini hanyalah salah satu contoh jelas betapa rasisme dan pembenaran atasnya dalam logika khas Orde Baru yang amburadul masih bisa kita temui dengan mudah di mana-mana di Indonesia sampai hari ini. Tak hanya dari pernyataan-pernyataan para pejabat atau para politikus kanan belaka, tetapi bisa dari siapa saja: baik kalangan masyarakat bawah yang rentan diprovokasi maupun mereka yang memiliki basis pendidikan cukup memadai.

Kendati awalnya tampak sedikit malu-malu (terbukti dengan banyaknya emoticon yang digunakan) dan menyatakan bahwa dirinya “tanpa bermaksud memihak yg mana, itulah yg terjadi, kenyataan dan tantangan hidup yg hrs dihadapi”, keseluruhan komentar rasial Siti ini agaknya memang ditulis dengan jujur dan dengan penuh kesadaran.

Tentu saja Siti bisa membela diri—seperti halnya pihak-pihak berkuasa yang membenarkan aturan diskriminasi rasial pertanahan DIY—bahwa apa yang ia lontarkan tidaklah rasis, tetapi hanya sekadar suara dari “perempuan pribumi” yang merasa termarjinalkan oleh hegemoni bisnis wong Cino.

Di bawah ini saya akan melakukan semacam “close reading” terhadap teks komentar Siti Muslifah tersebut. Teks dalam “tanda kurung tiga kali” adalah komentar Siti yang saya salin-tempel sebagaimana aslinya.

***

(((YANG paling mudah ciri fisik. Sebenarnya aturan itu sdh ada sejak masa Soekarno. Pd masa Soeharto, dibebaskan atas nama investasi. Jadilah menjamur pabrik2 terkait industri, dari tekstil sampai semen 😀. Di wilayah ibu saya di Sukoharjo, area Sritex, dampaknya utk masyarakat sungguh terasa. Limbah yg tdk diolah, mencemari tanah dan udara (baunya sungguh luar biasa), tanah2 sawah, yg merupakan sumber pangan, dibeli semua, tak bersisa 😭, dan ini masih terus berlanjut. Berbagai upaya protes, tdk pernah ada tindakan. Krn di 1 sisi, kawasan industri ini mendongkrak ekonomi. Dan tentunya ada udang di balik bakwan, bahkan pekerja2 asing bebas kluar masuk. Kebutuhan alihguna lahan tambah besar. Mereka butuh tanah dan mengembangkan ke usaha perumahan bagi pekerja2 mereka (tentu bukan untuk buruhnya, kan 😀). Tanpa bermaksud memihak yg mana, itulah yg terjadi, kenyataan dan tantangan hidup yg hrs dihadapi.)))

Jawab:

Betul, yang pertama-tama dilihat oleh para pelaku diskriminatif rasial pertanahan di Yogya memang hal fisik. Hal ini terutama setelah kode khusus pada KTP WNI keturunan Tionghoa dihapuskan.

Seperti yang diungkapkan oleh Willie Sebastian kepada BBC Indonesia, ia menduga keras bahwa petugas BPN DIY menentukan seseorang sebagai keturunan Tionghoa atau bukan hanya berdasarkan wajah semata. Sebab tak ada satu pun istilah Tionghoa dalam akta kependudukannya. Ketika itu Willie dipaksa untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak Milik ruko tuanya di sekitar kawasan Candi Prambanan setelah ruko itu terkena penggusuran pada tahun 2002. “Hak Milik” rukonya tersebut agaknya diperoleh keluarga Willie sebelum Instruksi 1975 dikeluarkan.

Ya, pelarangan bagi WNI peranakan Tionghoa memiliki tanah di DIY ini memang berdasarkan pada Instruksi Wagub DIY 1975 alias Instruksi 898/1975 atau yang lebih dikenal sebagai Instruksi 1975 yang dibuat oleh Paku Alam VIII. Di dalamnya terkandung perintah agar tidak memberikan hak milik tanah kepada Warga Negara Indonesia non-pribumi yang “syahdan” meliputi Europeanen (Eropa/kulit putih), Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi China, Arab, India, maupun non-pribumi lain di wilayah DIY.

Sampai kini, Instruksi 1975 itu masih terus dijalankan oleh BPN DIY yang lebih tunduk kepada swapraja alias zelfbestuur ketimbang hierarki di atasnya kendati mereka sudah berkali-kali ditegur oleh BPN RI. Padahal sebagai sebuah peraturan daerah, Instruksi 1975 juga bertentangan dengan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Instruksi Presiden 26/2008 yang melarang pejabat negara menggunakan istilah pribumi dalam perumusan kebijakan pemerintahan, serta Pasal 28H UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

Namun demikian, berlindung di bawah Undang-undang No. 13 Tahun 2012 yang antara lain mencakup bidang pertanahan (Pasal 7 ayat (2) huruf d), penerapan Instruksi 1975 ini seolah-olah merupakan sebuah kebijakan yang masuk akal. Akibatnya, Rekomendasi Komnas HAM No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 dan No. 069/R/Mediasi/VIII/ 2015 berisi imbauan agar Gubernur DIY segera mencabut instruksi tersebut diabaikan sama sekali.

Bahkan untuk memperkuat posisi penerapan instruksi ini, pada 8 Mei 2012, Sekretaris Daerah DIY kembali mengeluarkan surat bernomor 593/00531/R0.1/2012 yang menyatakan bahwa Instruksi Kepala Daerah 1975 masih berlaku sebagai sebuah affirmative policy dengan dalil guna melindungi “warga pribumi asli” agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih atau kuat. Tentu saja—sekali lagi—warga atau pemodal yang dimaksud ini terutama sekali adalah WNI peranakan China!

Karena itu, untuk para WNI non-warga asli DIY yang memiliki kemampuan finansial kuat sejauh ia bukan Cino ya tidak masalah. Mereka bebas saja membeli hutan, gunung, sawah berhektare-hektare? Kendati belakangan ini diskriminasi rasial juga kerap menimpa WNI non-Tionghoa yang berasal dari luar Jawa, terutama mereka berasal dari Indonesia bagian timur.

Bukankah sudah bukan rahasia lagi jika kawan-kawan dari Papua sering dipersulit mendapatkan pondokan di wilayah DIY? Ini belum lagi ditambah dengan teriakan “pendatang” yang kerap bergaung di mana-mana seolah-olah kota budaya-pelajar-pariwisata ini memang tidak membutuhkan para pendatang untuk mendongkrak perekonomiannya.

Sekarang jelas sudah bahwa aturan yang melarang WNI keturunan Tionghoa mempunyai Hak Milik tanah di DIY itu memang dikeluarkan pada masa Orde Baru, bukan pada masa sebelumnya. Lalu, aturan mana yang dianggap Siti Muslifah sudah ada sejak masa Soekarno? Jika yang dimaksud oleh Siti ini adalah PP 10/1959 sebagaimana yang sedang saya ulas dalam esai saya, mari kita periksa sedikit.

Baca juga:

PP 10/1959 memang merupakan sebuah peraturan tak kalah rasis (terlebih dalam pelaksanaannya di lapangan oleh militer) yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ia berisi larangan bagi orang-orang asing (terutama ditujukan kepada orang-orang China yang bukan Warga Negara Indonesia) untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman (desa-desa) yaitu di luar ibu kota daerah tingkat I dan tingkat II, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960.

Tetapi lahirnya peraturan itu bukanlah berasal dari gagasan Soekarno. Dalam banyak referensi, Soekarno dinyatakan mendapatkan tekanan keras dari militer dan partai-partai Islam untuk menandatangani PP ini.

Latar belakang dari dikeluarkannya PP 10 ini adalah isu bahwa komunitas China di Indonesia merupakan “koloni kelima” dari RRC yang patut diwaspadai bahkan harus diusir keluar. Dan bersamaan pula dengan itu di pedesaan mulai berkembang usaha perniagaan oleh para penguasa desa bersama haji-haji yang bernafsu mengambil-alih posisi pengusaha China.

PP 10 ini notabene merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Kabinet Djuanda yang dijabat oleh Rachmat Moeljomiseno. Peraturan Menteri berisi larangan bagi warga negara asing untuk tinggal dan berdagang di daerah pedalaman ini sengaja dikeluarkan pada Mei 1959 ketika Soekarno sedang berada di luar negeri. Ketika pulang dari lawatannya dan tahu adanya peraturan tersebut, Soekarno sangat marah kepada Rachmat sehingga dalam kabinet yang dibentuk setelah 5 Juli 1959, Rachmat tidak diikutsertakannya.

Jadi, berbeda dengan Instruksi Wagub DIY 1975 yang jelas-jelas menjadikan WNI keturunan Tionghoa sebagai sasaran diskriminasi rasial, PP 10/1959 semata-mata hanya ditujukan kepada orang asing alias Warga Negara Asing (WNA) terutama orang-orang China di Indonesia yang memilih mempertahankan kewarganegaraan China-nya ketimbang memilih kewarganegaraan Indonesia pasca-penandatanganan Penghapusan Dwikewarganegaraan antara RRC dan RI di Bandung, 22 April 1955.

Karena itu, lahirnya PP 10/1959 didahului oleh berlakunya UU No.3/1946 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini menyatakan bahwa semua orang (termasuk China, Arab, India, Eropa, dsb) yang lahir di wilayah Indonesia, atau yang pada saat Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau lebih, secara otomatis dianggap/diakui sebagai Warga Negara Indonesia (azas ius solli).

Hanya saja persoalan kemudian menjadi pelik karena Pemerintah Republik Rakyat China maupun Pemerintah Republik China (di Taiwan) sama-sama masih mewarisi UU buatan Pemerintah Dinasti Qing yang mengklaim bahwa semua orang berdarah Tionghoa (dari garis keturunan ayah) di mana pun berada adalah Warga Negara Republik Rakyat China maupun Republik China (azas ius sanguinis).

Tentu saja, klaim ini menimbulkan masalah bagi sebagian besar keturunan China di Indonesia yang berdasarkan UU No. 3/1946 berhak mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Sehingga secara otomatis mereka pun memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Dan ini tidak diperbolehkan oleh UU yang berlaku di Indonesia.

***

AKIBAT pelaksanaan PP 10, puluhan ribu orang China dipaksa meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman. Meskipun isi peraturan ini sebenarnya hanyalah melarang mereka “berdagang eceran” di luar wilayah ibu kota provinsi dan kabupaten, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan oleh militer, mereka juga dipaksa untuk meninggalkan tempat kediaman. Termasuk di sini orang-orang China yang bukan pedagang dan yang telah tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Hanya PKI satu-satunya partai yang menentang pemberlakuan peraturan rasial tersebut ketika itu.

Tindakan paling brutal yang dilakukan oleh pihak militer terjadi di Jawa Barat di bawah pimpinan Kolonel Kosasih. Tentara benar-benar melemparkan ratusan keluarga China ke atas truk-truk dan membawa mereka ke kamp-kamp yang dibangun tergesa-gesa. Tidak jarang, perlawanan yang timbul dihadapi dengan kekerasan.

Di Cimahi, Juli 1960, seorang perempuan China mati tertembak ketika ia bersama keluarganya mencoba bertahan, tidak mau meninggalkan rumah. Insiden ini membuat Soekarno murka dan mengeluarkan instruksi kepada para pimpinan militer agar tidak lagi memaksa orang-orang China meninggalkan kediamannya. Kolonel Kosasih kemudian dipindahkan ke Sumatra.

Orang-orang China yang terusir dari desa-desa itu kemudian menimbulkan masalah tempat penampungan di kota-kota besar, karena tidak cukupnya kamp dan umumnya mereka juga tak punya sanak-famili. Ratusan ribu orang harus terlunta selama berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun, termasuk orang tua dan anak-anak.

Tindakan sepihak militer ini telah merusak upaya Soekarno memelihara hubungan baik dengan RRC. Apa yang dilakukan Kosasih begitu provokatifnya sehingga Kedutaan Besar RRC di Jakarta menentangnya dengan meminta agar orang-orang China tunduk kepada komando kedutaan dan tetap tinggal di rumah masing-masing sampai Peking (sekarang ditulis Beijing) menemukan solusi.

Selain menyampaikan protes melalui Duta Besar Huang Chen, pada 10 Desember 1959, Radio Peking kemudian mengumumkan seruan kepada warga China Perantauan yang memilih kewarganegaraan RRC untuk “kembali ke kehangatan Ibu Pertiwi” (Guiguo). Mereka yang tertarik kepada seruan tersebut segera didaftarkan oleh Kedubes RRC. Selain mengirimkan kapal Guanghua, Peking juga menyewa beberapa kapal perusahaan Belanda seperti Tjiwangi, Tjiluwah, dan Tjitjalengka untuk mengangkut para Hoakiau (China Perantauan) yang hendak kembali ke China.

Pada awalnya bukan hanya mereka yang menjadi korban PP saja yang tertarik untuk pulang ke China, tetapi juga banyak pemuda dan pelajar menyambut seruan Radio Peking ini dengan gembira dan penuh semangat. Tercatat kurang-lebih 130.000-an Hoakiau meninggalkan Indonesia untuk bermukim kembali di China Daratan, termasuk mereka yang mengenakan kebaya encim. Di China Daratan, mereka ditempatkan di tanah-tanah pertanian milik negara di Guangdong, Guangxi, dan Fujian (Tunggu laporan perjalanan saya mengunjungi sejumlah Hoakiau Indonesia yang kembali ke China ini dalam esai saya).

Ketika itu, dampak pelaksanaan PP 10 di bidang ekonomi cukup terasa di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Jaringan ekonomi rusak akibat ditinggalkan oleh para pengusaha China yang biasa menjadi perantara penjualan barang dari kota ke desa. Dan sebaliknya penyaluran hasil bumi dan kerajinan tangan dari desa ke kota juga terputus lantaran tak ada yang penampung. Sebab para pengusaha pribumi ternyata belum sanggup mengambil oper posisi para saudagar China. Pramoedya Ananta Toer menulis dalam bukunya Hoakiau di Indonesia:

‘Di Jawa Timur, semua orang tahu, bagaimana sulitnya bagi kaum produsen gula Rakyat, karena mereka adalah produsen secara tradisional. Sebelum pelaksanaan PP 10, mereka dapat jual gulanya Rp 200 sepikul pada seorang pedagang-pengumpul Tionghoa. Setelah dilaksanakannya PP 10, pedagang itu menolak. Katanya: “Kalau aku beli, kau susah aku susah. Sama-sama kita ditangkap.” “Jadi mesti dijual di mana sekarang, Bah?” “Situ, jual sama koperasi.” Dan berbondong-bondong produsen datang ke koperasi. Tawar punya tawar akhirnya harga dapat tercapai: Rp 75. Mereka tandatangani kuitansi. Tapi duit tidak diterima. Yang diterima hanya kertas-kertas bon.’

Buku Hoakiau di Indonesia yang terbit pada 1960 setelah sebelumnya ditayangkan secara bersambung di Bintang Minggu (edisi minggu koran Bintang Timur) ini dilarang peredarannya oleh pihak militer saat Pram masih berada di luar negeri. Dan setibanya ia di Indonesia, Pram pun langsung dijemput untuk dimintai keterangan. Ia diinterogasi oleh Mayor Sudharmono dengan tuduhan ‘mau menjual Indonesia kepada RRC’ dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) selama dua bulan, tidak diperbolehkan pulang ke rumah.

Bahkan pada pemeriksaan kedua, ia mendapatkan tuduhan-tuduhan baru seperti hendak merencanakan pelarian atau membuat kerusuhan. Untuk itu Pram kemudian dipindahkan ke Penjara Cipinang.

Jadi, jelas bagi kita di sini bahwa pelaksanaan PP 10/1959 ini tak sempat berlangsung lama. Peraturan ini dihentikan begitu Pemerintah Soekarno mencapai kesepakatan dengan Pemerintah RRC. Selain karena kondisi perekonomian Indonesia yang kian memburuk di wilayah-wilayah pedesaan akibat ditinggalkan oleh para pedagang China, RRC sendiri yang juga nyaris kewalahan menerima kembali begitu banyak Hoakiau akhirnya menghentikan pengiriman kapal untuk menjemput orang-orang China yang sudah mendaftarkan diri tapi belum sempat terangkut.

***

SEMENTARA Soeharto, sejak ia naik takhta pada 1966, justru langsung menerbitkan berbagai peraturan anti-China yang berlaku hingga ia ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa pada 1998 (yang celakanya juga disertai amok massa terhadap WNI keturunan China berupa aksi penjarahan, pembakaran, perusakan, sampai kepada pemerkosaan terutama [yang terparah] di Jakarta dan Solo).

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru ini antara lain: Ketetapan MPRS Nomor 32 Tahun 1966, Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127 tahun 1966, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 6 Tahun 1967, Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 37/U/IN/6/1967, Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, Undang-undang No. 4 Tahun 1969, Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K.898/I/A Tahun 1975 (satu-satunya yang tidak dicabut), Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 Tahun 1977, Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 Tahun 1979, dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 455.2-360 Tahun 1988.

Memangnya Soeharto membuka pintu investasi terutama untuk siapa? Tak lain untuk pemodal asing utamanya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang membantunya melakukan kudeta setelah ia memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC. Freeport Indonesia adalah salah satu contoh nyata modal asing yang merugikan rakyat Papua dan Indonesia itu!

Peraturan-peraturan yang saya sebutkan di atas sangatlah efektif untuk mengontrol orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dengan alasan asimilasi dan pembauran, tiga pilar kebudayaan China (media, pendidikan, dan organisasi) dimatikan. Sendi-sendi kehidupan WNI Tionghoa ditekan sedemikian rupa, sehingga mereka hanya bisa bekerja dengan mata pencaharian yang diperkenankan oleh Orde Baru, terutama dalam bidang bisnis alias berdagang!

Tak ada ruang bagi “aseng” untuk jadi PNS, apalagi jadi polisi dan tentara—meski ada satu dua pengecualian yang tidak lazim. Bahkan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri pun mereka dipersulit.

Tak banyak yang berani mengambil risiko mendobrak rambu-rambu rezim si Harto itu! Coba, jika dibandingkan dengan banyaknya penulis “Sastra Melayu-Tionghoa” pada era kolonial maupun era Orde Lama, ada berapa banyak penulis keturunan Tionghoa yang kita kenal semasa Orde Baru? Selain Kho Ping Hoo, kebanyakan cuma penulis novel pop macam Mira W. Dan Marga T!

Pengerucutan bidang mata pencaharian untuk WNI keturunan Tionghoa ini bukannya tanpa tujuan. Tetapi memang sengaja diciptakan dengan pendekatan represif. Terutama agar Cino-Cino itu nyari duit sebanyak-banyaknya untuk bisa diperas oleh para pejabat dari tingkat pusat sampai yang paling bawah.

Bersamaan itu pula, “kecemburuan masyarakat pribumi”, ketidaksukaan mereka terhadap Cino pun akan tetap terpelihara baik. Dengan begitu, kapan saja jika diperlukan, masyarakat Tionghoa ini bisa dikambinghitamkan sebagai biang keladi kesengsaraan rakyat Indonesia!

Di sinilah kemudian muncul taipan-taipan papan atas keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai “teman main golf” si Harto dan para pejabat selama Orde Baru. Meskipun sebagian dari antara mereka itu boleh dibilang sebagai kaum culas yang memalukan etnis China.

Ya, jangan lupa sejarah bangsa China yang panjang itu—seperti juga sejarah bangsa mana pun di dunia ini—juga dipenuhi oleh para pengkhianat. Termasuk sejarah etnis China di Indonesia.

Jika di China Daratan mereka menjadi antek Barat dan antek Jepang, di Indonesia mereka juga menjadi antek Belanda, antek Jepang, dan antek Orde Baru yang menikam sesama orang China dari belakang. Membuat citra buruk etnisnya sendiri. Orang kayak Lies Sungkharisma penjilat FPI itu, misalnya, adalah contoh China sejenis ini di era sekarang! Mereka seakan betul-betul lupa bahwa salah satu penyebab ayah, kakek, entah buyut mereka dulu bermigrasi ke Hindia Belanda adalah bobroknya Pemerintah Dinasti Qing yang korup!

Toh, siapa pun yang mau mempelajari budaya China secara sungguh-sungguh (apalagi lewat karya sastra) pasti bakal tahu betapa budaya China yang berlandaskan ajaran Konfusius dan Taoisme seyogianya amat menekankan pentingnya sikap adil, jujur, dan gentle.

Keluarga Lukminto yang punya Sritex di Solo itu bisa jadi termasuk jenis teman main golf para pejabat, tetapi bisa juga tergolong sebagai pengusaha yang terpaksa memelihara perut penguasa pribumi. Sebab sebagai Cino, “jika kau mau berbisnis di Indonesia, jangan macem-macem!”

Bahkan semua orang Tionghoa hingga yang termiskin sekalipun pernah mengalami tradisi pungli untuk segala urusan adminsitrasi di Indonesia pada masa Orde Baru. Cuma bikin KTP saja ongkosnya bisa tiga kali lipat kok jika kau Cino! Belum lagi perusahaan-perusahaan besar seperti Sritex ini biasanya banyak saham pejabatnya. “Kasih jatahlah” istilah chincai-nya!

Kalau pejabat pribuminya becus, kenapa limbah yang mencemari tanah dan udara itu tak pernah ditegur dan diberi sanksi tegas? Bukankah ini sama saja dengan penambangan timah oleh masyarakat luas (tambang rakyat lho istilahnya?) di Bangka-Belitung yang bukan saja dibiarkan merusak lingkungan hidup, tetapi juga sengaja dipermudah perizinannya demi kepentingan pilkada dan setoran duit? Lalu ke mana pula larinya pajak penambangan yang semestinya punya bagian yang harus dipergunakan untuk reboisasi?

Lantas bagaimana dengan sekian pengusaha pribumi bin muslim yang bikin kerusakan di muka bumi Allah sejak era Harto belum nyengir di uang kertas? Kenapa keluarga Bakrie yang tersohor dengan bencana Lumpur Lapindo-nya yang bikin sengsara banyak warga Sidoarjo itu tidak disinggung sama sekali oleh Siti? Karena bukan keluarga Cino?

Begitu pula halnya dengan Lord Luhut tangan kanan Presiden blusukan asal Solo itu yang telah menggunduli hutan-hutan dan mencemari sungai di Kalimantan Timur lewat perusahaan-perusahaan tambang batu bara dan perkebunan sawitnya! Karena Siti tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau karena alasan tidak melihat langsung dengan mata sendiri?

***

(((TAPI di antara wilayah2 di Indonesia, hanya Jogja yg masih ngugemi peraturan itu. Jogja memang istimewa. Dan bukankah masih lumayan, karena mereka boleh punya hak pakai? Sertifikat hak pakai itu lama 10 sampai 20 th. Jika diitung usaha, di tengah kota, tentu sdh balik untung.)))

Jawab:

Paragraf ini merupakan komentar yang paling rasis dari keseluruhan komentar Siti Muslifah. Apabila dalam paragraf sebelumnya ia masih tampak malu-malu mengecam Sritex, dalam paragraf ini Siti tampak dengan jelas menyatakan dukungannya terhadap Jogja yang masih ngugemi peraturan rasial terhadap orang WNI Peranakan China lewat Instruksi 1975-nya.

Menurutnya “Jogja memang istimewa” karena masih melaksanakan peraturan rasial terhadap orang China Indonesia. Bahkan lebih jauh—jika kita cermati kalimatnya—tampaknya Siti juga menghendaki agar wilayah-wilayah lain di Indonesia, bukan hanya Jogja saja, yang menerapkan peraturan diskriminasi rasial pertanahan serupa. Dan menurutnya lagi, secara tak langsung, peraturan diskriminasi rasial pertanahan DIY itu seharusnya diterapkan lebih ketat lagi.

Mungkin bagi Siti, Warga Negara Indonesia keturunan China harusnya tidak diperbolehkan sama sekali membeli tanah sekalipun dengan status Hak Guna Bangunan (barangkali WNI keturunan China hanya layak ngontrak pada orang Jawa). Karena itu, untuk seorang Siti, masih lumayan jika WNI keturunan China diizinkan memiliki Hak Pakai. Sebab, “Sertifikat hak pakai itu lama 10 sampai 20 th. Jika diitung usaha, di tengah kota, tentu sdh balik untung.” Demikian tulisnya!

Agaknya, dalam logika rasis seorang Siti Muslifah yang dosen UNS itu: Orang Tionghoa memang semuanya businessman alias pedagang kaya raya yang cuma memikirkan untung-rugi doang dalam kehidupannya di Indonesia. Sehingga tak jadi persoalan bagi WNI keturunan China (yang pasti tajir) itu jika mereka tidak diizinkan mempunyai Hak Milik tanah. Toh, meskipun setiap 10-20 tahun Hak Guna Bangunan mereka mesti diperbarui, itu sudah sangat menguntungkan dalam perhitungan bisnis!

Bagi Siti, tak ada Cino di Indonesia yang miskin atau berpenghasilan pas-pasan. Meskipun data jelas menunjukkan bahwa di daerah Ketandan dan Pajeksan, misalnya, masih terdapat banyak Tionghoa melarat dengan beragam profesi, mulai dari penjual intip (kerak nasi) dan pecel lele di pinggir jalan sampai pekerja kasar. Ini belum lagi jika kita bicara tentang “Cina Benteng” atau Cino-Cino tukang sayur di Bangka-Belitung dan Kalimantan Barat ya?

Aku tidak tahu apakah penulis seperti diriku (yang masih ngontrak dan nggak punya usaha kos-kosan kayak suaminya) juga tetap ia golongkan sebagai konglomerat Cino yang mampu membeli tanah ratusan hektare atau tidak. Aku jadi khawatir, jangan-jangan sebagai penulis aku juga dianggapnya mempersempit rezeki suaminya!

Apakah menurut Siti, keturunan China di Indonesia (termasuk yang leluhurnya sudah beranak-pinak sejak nama Indonesia belum dicetuskan) memang tidak layak jadi WNI dan harusnya diusir saja dari Indonesia? Sebab untuk apa jadi WNI jika tidak diberi hak yang sama oleh sistem kekuasaan rasial? Namun tampaknya memang demikian.

WNI keturunan China di Indonesia di matanya hanyalah kaum rakus pengisap pribumi. Yang tidak berandil apa-apa bagi Indonesia. Karena itu, jika perlu—seperti yang memang telah banyak dilakukan oleh Orde Baru—setiap nama WNI keturunan Cino (mulai dari para pejuang kemerdekaan RI seperti Tony Wen dan John Lie sampai pemain badminton macam Susi Susanti) yang kira-kira punya kecenderungan berjasa bagi negara ini harus dicoret atau dihapus selekasnya!

Bukankah sebagian besar bangsa ini cuma tahu kalau Sumpah Pemuda itu diadakan di sebuah gedung di Jalan Kramat Raya 106 tanpa mengetahui gedung itu adalah kepunyaan seorang Cina bernama Sie Kong Lian? Begitu pula halnya dengan rumah Djiau Kie Siong di Rengasdengklok, Krawang yang menjadi tempat Soekarno-Hatta diamankan oleh para pemuda jelang proklamasi.

(((Krn selain Jogja, di mana2, tanah, hutan, gunung, sungai, sawah, banyak yg sdh dibeli dan dialihfungsikan, entah menjadi gudang, gedung, atau pabrik. Miris juga sih, karena masyarakat yg tadinya menjadi tuan bagi tanahnya sendiri, setelah alih fungsi lahan dari sawah menjadi pabrik, seolah-olah mendapatkan pekerjaan, pdhl sesungguhnya ia telah berubah menjadi buruh, di bekas tanahnya sendiri yg dibeli orang dan didirikan pabrik di atasnya 😭)))

Jawab:

Jadi menurut Siti, hanya wong Cino-lah yang telah membeli semua tanah, hutan, gunung, sungai, sawah di seluruh Indonesia untuk dijadikan sebagai gudang, gedung, atau pabrik? Ia punya data nggak? Kalau punya data, aku minta ia tunjukkan datanya! Kalau tidak bisa, berarti ini cuma fitnah rasial!

Di Jogja saja yang punya hotel-hotel sampai restoran dan tempat pemancingan itu apa semuanya China? Di Jalan Nologaten daerah kos lamaku saja rata-rata pemilik rumah makan dan kafe yang berdiri di atas lahan bekas sawah itu berkulit sawomatang kok! Bahkan di Bangka saja yang lebih dari 35% penduduknya keturunan China, “sebagian” pemilik penambangan besar dan perkebunan luas jika bukan para investor dari Malaysia, Arab, dan Korea ya dikuasai oleh Melayu lokal atau pendatang non-Chinese!

Kalau Siti begitu mengkhawatirkan tanah-tanah di Jawa yang dibeli oleh “orang luar” (Cina Jawa tampaknya di sini juga dimaknainya sebagai orang luar), persoalannya kenapa warga setempat itu mau-maunya menjual tanah pekarangan atau sawah mereka? Karena telah dimiskinkan dan ditipu oleh Cino?

Kenapa pula posisi buruh di Indonesia itu begitu lemah ketika berhadapan dengan industri kapitalisme (sejak PKI dihabisi oleh Soeharto)? Atau, kenapa Indonesia tak kunjung mampu menghasilkan kaum buruh dengan skill tinggi yang memiliki daya tawar seperti buruh-buruh trampil di RRC ketika Deng Xiaoping mengubah Shenzhen dari desa nelayan menjadi kota pusat industri dengan status kawasan ekonomi khusus yang bahkan bebas pajak?

***

YA, seperti yang telah ditunjukkan dengan kentara oleh Siti Muslifah lewat komentarnya, rasisme adalah kebencian terhadap suatu ras secara membabi-buta, dan biasanya ia dibangun sebagai negative image: Yahudi itu pasti licik, kulit hitam itu pasti bodoh, Melayu itu pasti malas, Jawa itu pasti munafik, Cina itu pasti rakus dan pelit.

Sebagaimana pernah dikatakan kawan Fuyuan Zhou, rasialis penyebabnya ada dua: Superior dan inferior complex. Pandangan yang disertai perlakuan tak manusiawi dalam sejarah panjang penjajah dan perbudakan oleh kaum kolonis kulit putih terhadap bangsa kulit berwarna jelas merupakan contoh superior complex.

Mereka selalu beranggapan bahwa keunggulan ras kulit putih beserta segenap pencapaian peradabannya (pengetahuan, bahasa, agama, teknologi, persenjataan, dsb) seyogianya bersifat kodrati. Ingat nama Minke? Superior complex semacam ini pada masa silam notabene juga pernah menjangkiti pandangan kekaisaran China dalam konteks terbatas terhadap bangsa asing di luar China, termasuk bangsa Barat yang datang dari jauh.

Tetapi rasisme di Indonesia sering kali bertolak dari inferior complex bangsa bekas jajahan, yang berangkat dari penafsiran atas ketimpangan ekonomi yang dipolitisasi terus-menerus sedemikian rupa oleh para penguasa selepas kemerdekaan. Di mana salah satu wacana yang selalu dimainkan, termasuk oleh Siti di sini, adalah bahwa WNI keturunan China tidak memiliki loyalitas kepada Republik Indonesia, mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri dan golongan mereka. Kasarnya, hanya mau mengeruk keuntungan di Indonesia. Sementara orang-orang pribumi dianggap tak punya daya sama sekali untuk bersaing dengan kemahiran, keuletan, dan bakat alam mereka dalam berdagang!

Orang-orang yang berpandangan seperti ini takkan peduli jika ada pengusaha pribumi yang berlaku culas dan merugikan negara sebesar apapun asalkan bukan Cino. Mereka juga “masabodoh” dengan para pejabat atau anggota dewan korup yang membuat utang luar negeri bangsa ini makin menumpuk maupun kebijakan-kebijakan pemerintah yang terus-menerus menjadikan rakyat sebagai kambing congek di negeri sendiri.

Seperti yang dikatakan Siswono Yudo Husodo dalam bukunya Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia): “Di dalam sejarah perjalanan sejarah kita, banyak terjadi peristiwa-pertitiwa kerusuhan anti Cina. Dari catatan sejarah yang ada, di Indonesia terjadi paling banyak kerusuhan anti Cina dibandingkan dengan di negara-negara lain di Asia Tenggara. Sepintas ini membuktikan […] bahwa masalah pembauran adalah masalah yang belum selesai, dan dari perjalanan sejarah yang lalu kita dapat menilai bahwa perasaan anti Cina di Indoensia adalah yang paling mendalam dibandimgkan dengan yang terdapat di negara-negara lain.”

Biar bagaimana pun komentar Siti Muslifah ini adalah sebuah perspektif perempuan Jawa yang digolongkan dan menggolongkan diri sebagai ras pribumi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

    Sunlie Thomas Alexander
    Latest posts by Sunlie Thomas Alexander (see all)