Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China

Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China
©MI

Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China

Semacam Ocehan Pembuka untuk Tulisan yang Lebih Luas

MUNGKIN hanyalah kebetulan belaka apabila komentar rasial perihal posisi orang Tionghoa (sebutan politis bagi Indonesian-Chinese) itu muncul ketika saya sedang mengerjakan sebuah esai panjang saya untuk media daring mengenai orang-orang Cino (totok maupun peranakan) yang memutuskan kembali ke China Daratan (sebagian kecil ke Taiwan) pada 1959-1967 (terutama terkait dengan pelaksanaan PP 10/1959 dan kasus Gestok).

Menariknya, komentar itu bukan datang dari “kaum kadrun” yang selama ini memang gemar memainkan politik identitas dan isu-isu rasial (baik terhadap Tionghoa maupun negara RRC terkait dengan perekonomian Indonesia) di media sosial ataupun kerumunan netizen yang tidak saya kenal sama sekali. Komentar atas status Prof Faruk HT mengenai aturan rasial pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta ini justru datang dari orang yang saya tahu: seorang kawan, seorang pendidik, dan istri dari seorang penulis sastra yang pernah mengangkat persoalan rasisme terhadap kaum peranakan China dalam salah satu cerpennya.

Namun begitu, saya membaca komentar ini dalam perasaan campuran antara kaget, kesal, dan senang. Bagi saya, komentar ini malah menunjukkan betapa tulisan yang sedang saya kerjakan itu memang masih amat relevan untuk kondisi kekinian di Indonesia—di luar konteks kasus diskriminasi rasial pertanahan di wilayah DIY sekalipun!

Karena itu pula, dalam proses penulisan esai bertema anti-China yang sedang saya kerjakan, bahkan untuk kebutuhan novel saya “Kampung Halaman di Negeri Asing” yang belum rampung, apa yang diutarakan Siti Muslifah ini cukup berguna untuk saya cermati. Bukan saja lantaran ia telah memperkuat kajian saya bahwa rasisme terhadap peranakan China di Indonesia (utamanya di pulau Jawa) tak hanya terus-menerus diproduksi ulang oleh para politikus, penguasa, dan kaum borjuis non-Chinese demi kepentingan masing-masing, tetapi juga oleh sebagian kaum terdidik—yang memainkannya sebagai wacana ketidakadilan sosial dalam sistem kapitalisme (lokal maupun global). Meskipun argumentasi maupun data yang mereka ajukan sangatlah mentah sehingga dengan gampang dipatahkan.

Komentar Siti ini hanyalah salah satu contoh jelas betapa rasisme dan pembenaran atasnya dalam logika khas Orde Baru yang amburadul masih bisa kita temui dengan mudah di mana-mana di Indonesia sampai hari ini. Tak hanya dari pernyataan-pernyataan para pejabat atau para politikus kanan belaka, tetapi bisa dari siapa saja: baik kalangan masyarakat bawah yang rentan diprovokasi maupun mereka yang memiliki basis pendidikan cukup memadai.

Kendati awalnya tampak sedikit malu-malu (terbukti dengan banyaknya emoticon yang digunakan) dan menyatakan bahwa dirinya “tanpa bermaksud memihak yg mana, itulah yg terjadi, kenyataan dan tantangan hidup yg hrs dihadapi”, keseluruhan komentar rasial Siti ini agaknya memang ditulis dengan jujur dan dengan penuh kesadaran.

Tentu saja Siti bisa membela diri—seperti halnya pihak-pihak berkuasa yang membenarkan aturan diskriminasi rasial pertanahan DIY—bahwa apa yang ia lontarkan tidaklah rasis, tetapi hanya sekadar suara dari “perempuan pribumi” yang merasa termarjinalkan oleh hegemoni bisnis wong Cino.

Di bawah ini saya akan melakukan semacam “close reading” terhadap teks komentar Siti Muslifah tersebut. Teks dalam “tanda kurung tiga kali” adalah komentar Siti yang saya salin-tempel sebagaimana aslinya.

***

(((YANG paling mudah ciri fisik. Sebenarnya aturan itu sdh ada sejak masa Soekarno. Pd masa Soeharto, dibebaskan atas nama investasi. Jadilah menjamur pabrik2 terkait industri, dari tekstil sampai semen 😀. Di wilayah ibu saya di Sukoharjo, area Sritex, dampaknya utk masyarakat sungguh terasa. Limbah yg tdk diolah, mencemari tanah dan udara (baunya sungguh luar biasa), tanah2 sawah, yg merupakan sumber pangan, dibeli semua, tak bersisa 😭, dan ini masih terus berlanjut. Berbagai upaya protes, tdk pernah ada tindakan. Krn di 1 sisi, kawasan industri ini mendongkrak ekonomi. Dan tentunya ada udang di balik bakwan, bahkan pekerja2 asing bebas kluar masuk. Kebutuhan alihguna lahan tambah besar. Mereka butuh tanah dan mengembangkan ke usaha perumahan bagi pekerja2 mereka (tentu bukan untuk buruhnya, kan 😀). Tanpa bermaksud memihak yg mana, itulah yg terjadi, kenyataan dan tantangan hidup yg hrs dihadapi.)))

Jawab:

Betul, yang pertama-tama dilihat oleh para pelaku diskriminatif rasial pertanahan di Yogya memang hal fisik. Hal ini terutama setelah kode khusus pada KTP WNI keturunan Tionghoa dihapuskan.

Seperti yang diungkapkan oleh Willie Sebastian kepada BBC Indonesia, ia menduga keras bahwa petugas BPN DIY menentukan seseorang sebagai keturunan Tionghoa atau bukan hanya berdasarkan wajah semata. Sebab tak ada satu pun istilah Tionghoa dalam akta kependudukannya. Ketika itu Willie dipaksa untuk menandatangani Surat Pelepasan Hak Milik ruko tuanya di sekitar kawasan Candi Prambanan setelah ruko itu terkena penggusuran pada tahun 2002. “Hak Milik” rukonya tersebut agaknya diperoleh keluarga Willie sebelum Instruksi 1975 dikeluarkan.

Ya, pelarangan bagi WNI peranakan Tionghoa memiliki tanah di DIY ini memang berdasarkan pada Instruksi Wagub DIY 1975 alias Instruksi 898/1975 atau yang lebih dikenal sebagai Instruksi 1975 yang dibuat oleh Paku Alam VIII. Di dalamnya terkandung perintah agar tidak memberikan hak milik tanah kepada Warga Negara Indonesia non-pribumi yang “syahdan” meliputi Europeanen (Eropa/kulit putih), Vreemde Oosterlingen (Timur Asing) yang meliputi China, Arab, India, maupun non-pribumi lain di wilayah DIY.

Sampai kini, Instruksi 1975 itu masih terus dijalankan oleh BPN DIY yang lebih tunduk kepada swapraja alias zelfbestuur ketimbang hierarki di atasnya kendati mereka sudah berkali-kali ditegur oleh BPN RI. Padahal sebagai sebuah peraturan daerah, Instruksi 1975 juga bertentangan dengan UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Instruksi Presiden 26/2008 yang melarang pejabat negara menggunakan istilah pribumi dalam perumusan kebijakan pemerintahan, serta Pasal 28H UUD 1945 bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi.

Namun demikian, berlindung di bawah Undang-undang No. 13 Tahun 2012 yang antara lain mencakup bidang pertanahan (Pasal 7 ayat (2) huruf d), penerapan Instruksi 1975 ini seolah-olah merupakan sebuah kebijakan yang masuk akal. Akibatnya, Rekomendasi Komnas HAM No. 037/R/Mediasi/VIII/2014 dan No. 069/R/Mediasi/VIII/ 2015 berisi imbauan agar Gubernur DIY segera mencabut instruksi tersebut diabaikan sama sekali.

Bahkan untuk memperkuat posisi penerapan instruksi ini, pada 8 Mei 2012, Sekretaris Daerah DIY kembali mengeluarkan surat bernomor 593/00531/R0.1/2012 yang menyatakan bahwa Instruksi Kepala Daerah 1975 masih berlaku sebagai sebuah affirmative policy dengan dalil guna melindungi “warga pribumi asli” agar kepemilikan tanah tidak beralih kepada warga atau pemodal yang secara finansial memiliki kemampuan lebih atau kuat. Tentu saja—sekali lagi—warga atau pemodal yang dimaksud ini terutama sekali adalah WNI peranakan China!

Halaman selanjutnya >>>
Sunlie Thomas Alexander
Latest posts by Sunlie Thomas Alexander (see all)