Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China

Karena itu, untuk para WNI non-warga asli DIY yang memiliki kemampuan finansial kuat sejauh ia bukan Cino ya tidak masalah. Mereka bebas saja membeli hutan, gunung, sawah berhektare-hektare? Kendati belakangan ini diskriminasi rasial juga kerap menimpa WNI non-Tionghoa yang berasal dari luar Jawa, terutama mereka berasal dari Indonesia bagian timur.

Bukankah sudah bukan rahasia lagi jika kawan-kawan dari Papua sering dipersulit mendapatkan pondokan di wilayah DIY? Ini belum lagi ditambah dengan teriakan “pendatang” yang kerap bergaung di mana-mana seolah-olah kota budaya-pelajar-pariwisata ini memang tidak membutuhkan para pendatang untuk mendongkrak perekonomiannya.

Sekarang jelas sudah bahwa aturan yang melarang WNI keturunan Tionghoa mempunyai Hak Milik tanah di DIY itu memang dikeluarkan pada masa Orde Baru, bukan pada masa sebelumnya. Lalu, aturan mana yang dianggap Siti Muslifah sudah ada sejak masa Soekarno? Jika yang dimaksud oleh Siti ini adalah PP 10/1959 sebagaimana yang sedang saya ulas dalam esai saya, mari kita periksa sedikit.

PP 10/1959 memang merupakan sebuah peraturan tak kalah rasis (terlebih dalam pelaksanaannya di lapangan oleh militer) yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Ia berisi larangan bagi orang-orang asing (terutama ditujukan kepada orang-orang China yang bukan Warga Negara Indonesia) untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman (desa-desa) yaitu di luar ibu kota daerah tingkat I dan tingkat II, yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960.

Tetapi lahirnya peraturan itu bukanlah berasal dari gagasan Soekarno. Dalam banyak referensi, Soekarno dinyatakan mendapatkan tekanan keras dari militer dan partai-partai Islam untuk menandatangani PP ini.

Latar belakang dari dikeluarkannya PP 10 ini adalah isu bahwa komunitas China di Indonesia merupakan “koloni kelima” dari RRC yang patut diwaspadai bahkan harus diusir keluar. Dan bersamaan pula dengan itu di pedesaan mulai berkembang usaha perniagaan oleh para penguasa desa bersama haji-haji yang bernafsu mengambil-alih posisi pengusaha China.

PP 10 ini notabene merupakan kelanjutan dari Peraturan Menteri Perdagangan Kabinet Djuanda yang dijabat oleh Rachmat Moeljomiseno. Peraturan Menteri berisi larangan bagi warga negara asing untuk tinggal dan berdagang di daerah pedalaman ini sengaja dikeluarkan pada Mei 1959 ketika Soekarno sedang berada di luar negeri. Ketika pulang dari lawatannya dan tahu adanya peraturan tersebut, Soekarno sangat marah kepada Rachmat sehingga dalam kabinet yang dibentuk setelah 5 Juli 1959, Rachmat tidak diikutsertakannya.

Jadi, berbeda dengan Instruksi Wagub DIY 1975 yang jelas-jelas menjadikan WNI keturunan Tionghoa sebagai sasaran diskriminasi rasial, PP 10/1959 semata-mata hanya ditujukan kepada orang asing alias Warga Negara Asing (WNA) terutama orang-orang China di Indonesia yang memilih mempertahankan kewarganegaraan China-nya ketimbang memilih kewarganegaraan Indonesia pasca-penandatanganan Penghapusan Dwikewarganegaraan antara RRC dan RI di Bandung, 22 April 1955.

Baca juga:

Karena itu, lahirnya PP 10/1959 didahului oleh berlakunya UU No.3/1946 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. UU ini menyatakan bahwa semua orang (termasuk China, Arab, India, Eropa, dsb) yang lahir di wilayah Indonesia, atau yang pada saat Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun atau lebih, secara otomatis dianggap/diakui sebagai Warga Negara Indonesia (azas ius solli).

Hanya saja persoalan kemudian menjadi pelik karena Pemerintah Republik Rakyat China maupun Pemerintah Republik China (di Taiwan) sama-sama masih mewarisi UU buatan Pemerintah Dinasti Qing yang mengklaim bahwa semua orang berdarah Tionghoa (dari garis keturunan ayah) di mana pun berada adalah Warga Negara Republik Rakyat China maupun Republik China (azas ius sanguinis).

Tentu saja, klaim ini menimbulkan masalah bagi sebagian besar keturunan China di Indonesia yang berdasarkan UU No. 3/1946 berhak mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Sehingga secara otomatis mereka pun memiliki dua kewarganegaraan sekaligus. Dan ini tidak diperbolehkan oleh UU yang berlaku di Indonesia.

***

AKIBAT pelaksanaan PP 10, puluhan ribu orang China dipaksa meninggalkan tempat usaha dan kediamannya di daerah pedalaman. Meskipun isi peraturan ini sebenarnya hanyalah melarang mereka “berdagang eceran” di luar wilayah ibu kota provinsi dan kabupaten, tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan oleh militer, mereka juga dipaksa untuk meninggalkan tempat kediaman. Termasuk di sini orang-orang China yang bukan pedagang dan yang telah tercatat sebagai Warga Negara Indonesia. Hanya PKI satu-satunya partai yang menentang pemberlakuan peraturan rasial tersebut ketika itu.

Tindakan paling brutal yang dilakukan oleh pihak militer terjadi di Jawa Barat di bawah pimpinan Kolonel Kosasih. Tentara benar-benar melemparkan ratusan keluarga China ke atas truk-truk dan membawa mereka ke kamp-kamp yang dibangun tergesa-gesa. Tidak jarang, perlawanan yang timbul dihadapi dengan kekerasan.

Di Cimahi, Juli 1960, seorang perempuan China mati tertembak ketika ia bersama keluarganya mencoba bertahan, tidak mau meninggalkan rumah. Insiden ini membuat Soekarno murka dan mengeluarkan instruksi kepada para pimpinan militer agar tidak lagi memaksa orang-orang China meninggalkan kediamannya. Kolonel Kosasih kemudian dipindahkan ke Sumatra.

Orang-orang China yang terusir dari desa-desa itu kemudian menimbulkan masalah tempat penampungan di kota-kota besar, karena tidak cukupnya kamp dan umumnya mereka juga tak punya sanak-famili. Ratusan ribu orang harus terlunta selama berbulan-bulan bahkan lebih dari setahun, termasuk orang tua dan anak-anak.

Tindakan sepihak militer ini telah merusak upaya Soekarno memelihara hubungan baik dengan RRC. Apa yang dilakukan Kosasih begitu provokatifnya sehingga Kedutaan Besar RRC di Jakarta menentangnya dengan meminta agar orang-orang China tunduk kepada komando kedutaan dan tetap tinggal di rumah masing-masing sampai Peking (sekarang ditulis Beijing) menemukan solusi.

Halaman selanjutnya >>>
Sunlie Thomas Alexander
Latest posts by Sunlie Thomas Alexander (see all)