Rencana Tulisan Saya dan Komentar Rasial Anti-China

Selain menyampaikan protes melalui Duta Besar Huang Chen, pada 10 Desember 1959, Radio Peking kemudian mengumumkan seruan kepada warga China Perantauan yang memilih kewarganegaraan RRC untuk “kembali ke kehangatan Ibu Pertiwi” (Guiguo). Mereka yang tertarik kepada seruan tersebut segera didaftarkan oleh Kedubes RRC. Selain mengirimkan kapal Guanghua, Peking juga menyewa beberapa kapal perusahaan Belanda seperti Tjiwangi, Tjiluwah, dan Tjitjalengka untuk mengangkut para Hoakiau (China Perantauan) yang hendak kembali ke China.

Pada awalnya bukan hanya mereka yang menjadi korban PP saja yang tertarik untuk pulang ke China, tetapi juga banyak pemuda dan pelajar menyambut seruan Radio Peking ini dengan gembira dan penuh semangat. Tercatat kurang-lebih 130.000-an Hoakiau meninggalkan Indonesia untuk bermukim kembali di China Daratan, termasuk mereka yang mengenakan kebaya encim. Di China Daratan, mereka ditempatkan di tanah-tanah pertanian milik negara di Guangdong, Guangxi, dan Fujian (Tunggu laporan perjalanan saya mengunjungi sejumlah Hoakiau Indonesia yang kembali ke China ini dalam esai saya).

Ketika itu, dampak pelaksanaan PP 10 di bidang ekonomi cukup terasa di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Jaringan ekonomi rusak akibat ditinggalkan oleh para pengusaha China yang biasa menjadi perantara penjualan barang dari kota ke desa. Dan sebaliknya penyaluran hasil bumi dan kerajinan tangan dari desa ke kota juga terputus lantaran tak ada yang penampung. Sebab para pengusaha pribumi ternyata belum sanggup mengambil oper posisi para saudagar China. Pramoedya Ananta Toer menulis dalam bukunya Hoakiau di Indonesia:

‘Di Jawa Timur, semua orang tahu, bagaimana sulitnya bagi kaum produsen gula Rakyat, karena mereka adalah produsen secara tradisional. Sebelum pelaksanaan PP 10, mereka dapat jual gulanya Rp 200 sepikul pada seorang pedagang-pengumpul Tionghoa. Setelah dilaksanakannya PP 10, pedagang itu menolak. Katanya: “Kalau aku beli, kau susah aku susah. Sama-sama kita ditangkap.” “Jadi mesti dijual di mana sekarang, Bah?” “Situ, jual sama koperasi.” Dan berbondong-bondong produsen datang ke koperasi. Tawar punya tawar akhirnya harga dapat tercapai: Rp 75. Mereka tandatangani kuitansi. Tapi duit tidak diterima. Yang diterima hanya kertas-kertas bon.’

Buku Hoakiau di Indonesia yang terbit pada 1960 setelah sebelumnya ditayangkan secara bersambung di Bintang Minggu (edisi minggu koran Bintang Timur) ini dilarang peredarannya oleh pihak militer saat Pram masih berada di luar negeri. Dan setibanya ia di Indonesia, Pram pun langsung dijemput untuk dimintai keterangan. Ia diinterogasi oleh Mayor Sudharmono dengan tuduhan ‘mau menjual Indonesia kepada RRC’ dan langsung ditahan di Rumah Tahanan Militer (RTM) selama dua bulan, tidak diperbolehkan pulang ke rumah.

Bahkan pada pemeriksaan kedua, ia mendapatkan tuduhan-tuduhan baru seperti hendak merencanakan pelarian atau membuat kerusuhan. Untuk itu Pram kemudian dipindahkan ke Penjara Cipinang.

Jadi, jelas bagi kita di sini bahwa pelaksanaan PP 10/1959 ini tak sempat berlangsung lama. Peraturan ini dihentikan begitu Pemerintah Soekarno mencapai kesepakatan dengan Pemerintah RRC. Selain karena kondisi perekonomian Indonesia yang kian memburuk di wilayah-wilayah pedesaan akibat ditinggalkan oleh para pedagang China, RRC sendiri yang juga nyaris kewalahan menerima kembali begitu banyak Hoakiau akhirnya menghentikan pengiriman kapal untuk menjemput orang-orang China yang sudah mendaftarkan diri tapi belum sempat terangkut.

***

SEMENTARA Soeharto, sejak ia naik takhta pada 1966, justru langsung menerbitkan berbagai peraturan anti-China yang berlaku hingga ia ditumbangkan oleh gerakan mahasiswa pada 1998 (yang celakanya juga disertai amok massa terhadap WNI keturunan China berupa aksi penjarahan, pembakaran, perusakan, sampai kepada pemerkosaan terutama [yang terparah] di Jakarta dan Solo).

Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Orde Baru ini antara lain: Ketetapan MPRS Nomor 32 Tahun 1966, Keputusan Presidium Kabinet Ampera No. 127 tahun 1966, Surat Edaran Presidium Kabinet Ampera No. 6 Tahun 1967, Instruksi Presidium Kabinet Ampera No. 37/U/IN/6/1967, Keputusan Presiden No. 240 Tahun 1967, Instruksi Presiden No. 14 Tahun 1967, Undang-undang No. 4 Tahun 1969, Instruksi Wakil Gubernur DIY No. K.898/I/A Tahun 1975 (satu-satunya yang tidak dicabut), Instruksi Menteri Dalam Negeri No. X01 Tahun 1977, Peraturan Menteri Kehakiman No. JB 3/4/12 Tahun 1979, dan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 455.2-360 Tahun 1988.

Memangnya Soeharto membuka pintu investasi terutama untuk siapa? Tak lain untuk pemodal asing utamanya Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang membantunya melakukan kudeta setelah ia memutuskan hubungan diplomatik dengan RRC. Freeport Indonesia adalah salah satu contoh nyata modal asing yang merugikan rakyat Papua dan Indonesia itu!

Peraturan-peraturan yang saya sebutkan di atas sangatlah efektif untuk mengontrol orang-orang Tionghoa di Indonesia. Dengan alasan asimilasi dan pembauran, tiga pilar kebudayaan China (media, pendidikan, dan organisasi) dimatikan. Sendi-sendi kehidupan WNI Tionghoa ditekan sedemikian rupa, sehingga mereka hanya bisa bekerja dengan mata pencaharian yang diperkenankan oleh Orde Baru, terutama dalam bidang bisnis alias berdagang!

Tak ada ruang bagi “aseng” untuk jadi PNS, apalagi jadi polisi dan tentara—meski ada satu dua pengecualian yang tidak lazim. Bahkan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri pun mereka dipersulit.

Tak banyak yang berani mengambil risiko mendobrak rambu-rambu rezim si Harto itu! Coba, jika dibandingkan dengan banyaknya penulis “Sastra Melayu-Tionghoa” pada era kolonial maupun era Orde Lama, ada berapa banyak penulis keturunan Tionghoa yang kita kenal semasa Orde Baru? Selain Kho Ping Hoo, kebanyakan cuma penulis novel pop macam Mira W. Dan Marga T!

Pengerucutan bidang mata pencaharian untuk WNI keturunan Tionghoa ini bukannya tanpa tujuan. Tetapi memang sengaja diciptakan dengan pendekatan represif. Terutama agar Cino-Cino itu nyari duit sebanyak-banyaknya untuk bisa diperas oleh para pejabat dari tingkat pusat sampai yang paling bawah.

Bersamaan itu pula, “kecemburuan masyarakat pribumi”, ketidaksukaan mereka terhadap Cino pun akan tetap terpelihara baik. Dengan begitu, kapan saja jika diperlukan, masyarakat Tionghoa ini bisa dikambinghitamkan sebagai biang keladi kesengsaraan rakyat Indonesia!

Di sinilah kemudian muncul taipan-taipan papan atas keturunan Tionghoa yang dikenal sebagai “teman main golf” si Harto dan para pejabat selama Orde Baru. Meskipun sebagian dari antara mereka itu boleh dibilang sebagai kaum culas yang memalukan etnis China.

Halaman selanjutnya >>>
Sunlie Thomas Alexander
Latest posts by Sunlie Thomas Alexander (see all)