Respons Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Jokowi: ASEAN Tak Boleh Diam

Respons Krisis Kemanusiaan di Rakhine State, Jokowi: ASEAN Tak Boleh Diam
Presiden Jokowi saat hadir dalam Pleno KTT ke-31 ASEAN (Foto: @KSPgoid)

Nalar PolitikDi hari kedua kunjungannya ke Manila, Filipina, Presiden Jokowi menyempatkan hadir dalam pembukaan Konferensi Tinggi Tinggi (KTT) ke-31 ASEAN di Philippine International Convention Center.

Di sana, ia mengungkapkan harapan-harapannya untuk soal krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine State, Myanmar, agar segera diselesaikan secepat mungkin.

“Kita semua sangat prihatin dengan krisis kemanusiaan di Rakhine State dan juga paham akan kompleksitas masalah di sana. Namun, kita juga tidak dapat berdiam diri,” ujarnya saat berbicara pada Pleno KTT itu, Senin (13/11/2017).

“Krisis kemanusiaan ini tidak saja menjadi perhatian negara-negara anggota, namun juga dunia,” lanjutnya.

Menurut Jokowi, guna mengatasi permasalahan akut di wilayah kemanusiaan ini, yang pertama harus dibangun adalah kepercayaan dan solidaritas di antara negara-negara anggota ASEAN. Sebab, semakin lama masalah ini diabaikan, maka akan semakin berdampak pada keamanan dan stabilitas kawasan, termasuk munculnya radikalisme dan trafficking in person.

“Kita harus bergerak bersama. Myanmar tidak boleh tinggal diam. ASEAN juga tidak boleh tinggal diam,” tegas Jokowi.

Pemerintah Indonesia sebelumnya telah turut membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar ini. Salah satu upaya yang ditunjukkannya adalah dengan berkontribusi memberikan bantuan kemanusiaan.

“Indonesia telah menyampaikan usulan formula 4+1 untuk Rakhine, termasuk mendukung implementasi rekomendasi Kofi Annan,” terangnya lebih lanjut.

Indonesia juga sebelumnya telah mencatat pidato “Report to the People” dari State Counsellor Myanmar. Presiden Jokowi berharap agar tiga butir dalam pidato itu, yakni repatriation and humanitarian assistance; resettlement and rehabilitation; dan development and durable peace dapat diimplementasikan sebagaimana harusnya.

“Indonesia mengharapkan pembicaraan antara Bangladesh dan Myanmar mengenai repatriasi dapat segera diselesaikan dan diimplementasikan.”

Ia juga berharap agar The ASEAN Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre) dapat diberikan akses secara penuh untuk dapat membantu.

“Kegiatan AHA Center di Myanmar akan baik bagi Myanmar dan bagi ASEAN. Akan baik jika menjadi bagian penyelesaian masalah. Kita harus buktikan kepada masyarakat kita dan dunia bahwa kita mampu menangani masalah kita.”

Di awal sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa organisasi ini telah berdiri selama 50 tahun. Dalam masa itu, ia setidaknya telah mampu menciptakan ekosistem stabilitas, perdamaian, dan kesejahteraan di Asia Tenggara.

“Namun, kita tidak boleh puas dengan capaian ini. Tantangan kita ke depan tetap sangatlah berat. ASEAN harus kuat, bersatu, dan mampu menjaga sentralitas kita. Kita harus mampu menjadikan ASEAN sebuah asosiasi yang tidak saja dihormati masyarakatnya, namun juga dihormati dunia,” harap Jokowi.

Jika ASEAN maju lebih cepat dan relevan dengan perkembangan dunia, tambahnya kembali, maka diperlukan collective leadership yang kuat dan tanggung jawab yang tinggi. Hal ini menurutnya dapat merespons perkembangan dengan cepat.

“Mari bersama kita jadikan ASEAN sebuah asosiasi yang kokoh dan bermanfaat bagi rakyatnya dan bermanfaat bagi dunia,” tutup Presiden.

___________________

Artikel Terkait: