Revitalisasi Republikanisme Cicero: Respons atas Distorsi dan Disorientasi Politik Indonesia

Revitalisasi Republikanisme Cicero: Respons atas Distorsi dan Disorientasi Politik Indonesia
©Geotimes

Revitalisasi Republikanisme Cicero: Respons atas Distorsi dan Disorientasi Politik Indonesia

Politik Indonesia telah lama mengalami distorsi dan disorientasi. Politik yang seharusnya menjadi “yang publik”, yang didasarkan pada akal budi dan rasionalitas untuk mewujudkan kehidupan baik bersama, terwujudnya kesejahteraan umum, namun kini menjadi arena pertarungan yang sempit di antara koalisi politisi-pengusaha yang satu dengan yang lain, yang pada sisi yang lain sering kali menggunakan langkah-langkah hiperpragmatis untuk mendapat kekuasaan.

Politik Indonesia telah lama diketahui sarat akan intervensi kepentingan privat (baik kapital maupun golongan tertentu) yang amat kuat dalam kehidupan publik. Politik yang seharusnya mendasarkan pada diskursus secara tragis digantikan dengan transaksional di bawah kolong meja. Sekali lagi, politik dijadikan sebagai locus untuk mewujudkan kepentingan sempit, untuk bisa mendominasi sumber-sumber materil, mengonsolidasikan kekuasaan dan sebagainya.

Fenomena demikian menyebabkan politik mengalami pembusukan. Dalam konteks inilah penting untuk melakukan revitalisasi republikanisme, dan salah satu gagasan yang perlu diketengahkan adalah Res Publica Cicero.

Latar Belakang Cicero

Marcus Tullius Cicero lahir di Arpinum, kota para samnite (semacam gladiator, tetapi tinggal di Roma), yang merdeka di bawah Republik Roma. Keluarganya berasal dari golongan equestrian (ksatria), termasuk keluarga terpandang di kekaisaran.

Dalam sejarah, nama Cicero sendiri kemudian dikenal bukan hanya sebagai seorang pemikir ulung, tapi juga seorang pejabat publik (konsul) yang dikenal memiliki integritas, kejujuran, wawasan dan sebagainya. Bahkan, atas jasanya, Roma terselamatkan dari kengerian pembantaian dan perampokan. Reputasinya yang mentereng tersebut mengantarkan Cicero mendapat penghormatan sebagai “Bapak Negara”.

Sebagai catatan, bakat Cicero sebagai seorang pemikir maupun pejabat tersebut sudah diasahnya sejak usia remaja. Pada usia 16 tahun, Cicero mempelajari hukum negaranya di bawah ajaran Scaevola Junior dan Senior, dua tokoh penting saat itu.

Menurut pendahuluan yang diberikan oleh G.W. Featherstonhaugh dalam buku Republik (edisi bahasa Indonesia,2019) karya Cicero, digambarkan pula bahwa sosok Cicero ini bahkan sejak usia dini sudah terbiasa untuk selalu mengamati situasi politik di negaranya.

Baca juga:

Selain itu, Cicero pun dibekali juga dengan pengetahuan seputar filsafat Yunani, yang di bawah bimbingan langsung orang-orang Athena yang melarikan diri ke Roma untuk menghindari persekusi Mithridates, dan setelah itu melengkapi pengetahuan filsafatnya di bawah bimbingan seorang tokoh terpandang, yaitu Molo dari Rodos.

Mengembangkan nilai “Res Publica” sebagai Basis Etika Politik

Dalam kajian filsafat politik, nama Cicero dikenal sebagai seorang pemikir republikanisme klasik. Menurut Bobbio dan Maurizio Viroli, sebagaimana yang dikutip oleh Robertus Robert dan Hendrik Boli Tobi dalam buku Pengantar Sosiologi Kewarganegaraan (2017), Cicero adalah yang pertama kali mendefinisikan istilah res publica sebagai  “yang menjadi milik rakyat” (res publica res populi).

Cicero pula yang menambahkan bahwa “rakyat” di dalam res publica bukanlah sekadar massa atau kumpulan individu, melainkan organisasi sosial yang dibangun dalam upaya mencapai keadilan dan kebaikan bersama.

Dalam banyak literatur filsafat politik, Cicero sering dianggap sebagai pemikir republikanisme klasik, yang menekankan ajarannya pada moral kebaikan dan kebebasan. Dengan demikian, etikalitas menjadi poin penting dalam gagasan kepolitikan Cicero.

Dari pemaparan singkat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan politik dalam perspektif res publica Cicero bukanlah suatu sikap oportunistik, mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya semata dan sebagainya sebagaimana yang banyak dipraktikan dalam kehidupan politik hari ini, melainkan suatu tindakan untuk mencapai keadilan dan kehidupan baik bersama.

Kembali mengutip Robert dan Tobi (2017), Cicero pun mengenalkan res publica (republik) sebagai persoalan rekonstruksi hak dan kewajiban dalam arena relasional antara pemerintahan dan warga. Menurut Cicero, pemerintah diikat oleh kewajiban untuk bertindak dalam keadilan. Pemerintah yang baik adalah pemerintahan yang berada dalam “ikatan kepada yang adil”.

Sementara itu, warga yang baik adalah mereka yang memegang tanggung jawab dan mematuhi hukum. Dengan demikian, keadilan dan hukum inilah, yang dalam pandangan Cicero, menempati posisi kunci untuk membedakan res publica (repubik) dari tirani.

Perlu dicatat, meski di sini Cicero memosisikan res publica sebagai tata cara pemerintahan, dan subjek politik bersifat legalis-instrumental, akan tetapi Cicero pun tidak mengabaikan dimensi moral yang berakar dalam tradsi klasik Yunani.

Baca juga:

Dalam manuskripnya, yang kemudian dibukukan dan menjadi karyanya yang sangat monumental, yakni Republik (edisi bahasa Indonesia, 2019), Cicero pun menekankan bahwa sesungguhnya yang menjadi kodrat manusia adalah memiliki dorongan kuat menuju kebaikan, serta tekad kuat mewujudkan dan atau menjaga kesejahteraan bersama, hingga prinsip tersebut dapat menaklukkan tipu daya keserakahan dan kemalasan.

Bagi Cicero, negara dengan tata pemerintahan merupakan hasil kreativitas terbaik manusia untuk mencapai kebaikan ketika kebaikan tersebut diterjemahkan dalam perbuatan kongkret. Tentu saja, jika para pejabat publik (pemerintahan) mampu menyejahterakan dan menjamin kehidupan manusia, karena kesejahteraan dan jaminan atas hidup tersebut merupakan keinginan dasar alamiah manusia dan merupakan kodratnya.

Cicero berpandangan bahwa menjalankan kehidupan bernegara, diperlukan pemikiran, kecerdasan, dan akal. Dengan demikian, kehidupan dalam bernegara adalah persoalan akal budi.

Akan tetapi, yang ditegaskan oleh Cicero, suatu tindakan politik bukanlah dengan mengutamakan kepentingan ataupun tujuan pribadi, melainkan harus didasarkan pada kepentingan negara, yang sudah terang tidak bisa dilepaskan dari kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat menempati elemen penting dalam suatu tindakan politik dan kehidupan bernegara, keadilan harus menjadi pondasi yang kokoh, bahkan sekalipun kehidupan negara tengah diancam oleh berbagai bencana (politik) maupun segala macam rongrongan.

Cicero pun dikenal sebagai sosok negarawan yang konsisten dalam upayanya menjaga keutuhan suatu republik. Penting untuk dicatat, kehidupan republik Roma saat itu pun mendapat ancaman yang nyata dari sikap oportunisme para elite politik yang mengedepankan kepentingan pribadi, perilaku-perilaku koruptif dan semacamnya, persoalan yang bahkan menjadi permasalahan kehidupan politik dan republik pada masa modern, tak terkecuali di Indonesia.

Sebab itu, gagasan kepolitikan Cicero perlu dikembangkan sebagai suatu basis etika politik dalam kehidupan bernegara. Terlebih lagi, Indonesia merupakan sebuah negara republik, etika berbasis res publica sebagaimana yang ditampilkan oleh Cicero yang begitu menunjukkan keluhuran politik perlu untuk direvitalisasi, tentu saja bertujuan untuk mengikis perilaku-perilaku elite politik secara khususnya maupun warga negara secara umumnya yang mementingkan kepentingan pribadi ataupun komunitas primordialnya semata.

Sikap-sikap oportunistik dan mengedepankan kepentingan pribadi, keluarga, dendam pribadi dan atau golongan tentu dapat menjadi bencana dalam kehidupan sebuah republik.