Rian Ernest Ingin MK Nyatakan Frasa ‘Citra Diri’ Inkonstitusional

Rian Ernest Ingin MK Nyatakan Frasa Citra Diri Inkonstitusional
Politisi PSI, Rian Ernest & Andy Budiman

Nalar PolitikRian Ernest, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Hukum, menginginkan Mahkamah Konstitusi agar menyatakan frasa citra diri dalam UU Pemilu Nomor 7 tahun 2017 adalah inkonstitusional. Hal itu ia sampaikan saat mewakili PSI ke MK untuk mengajukan permohonan menguji UU Pemilu tersebut.

“Kami minta ayat-ayat itu (frasa citra diri) dinyatakan inkonstitusional,” terang Rian, Jumat (8/6/2018).

Inkonstitusionalnya frasa citra diri tersebut, menurut Caleg DPR RI Dapil DKI 1, Jakarta Timur ini, lantaran mengandung unsur “pasal karet” dan sangat subjektif.

“Gak ada penjelasan, gak ada definisi, dan gak ada kategorinya, gak ada parameternya, jadi susah juga ya untuk partai melakukan sosialisasi politik.”

Terbukti, saat PSI mencoba melakukan fungsi partai politik, yakni mengadakan sosialisasi politik, tindakannya justru berbuah “kriminalisasi” oleh Bawaslu. Ya, meski akhirnya PSI mendapatkan SP3 dari Bareskrim Polri.

“Kemarin kami coba melakukan fungsi partai politik, sesuai UU ya, melakukan sosialisasi politik, memaparkan kandidat cawapres dan juga menteri kabinet kerja, wah dibilangnya melanggar frasa citra diri.”

Karena itu, demi kepastian hukum dan agar perkara serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, terhadap partai apa dan mana pun, maka PSI berusaha tampil menjadi wakil untuk menempuh cara konstitusional dengan mengajukan uji materi pasal tersebut ke MK.

“PSI ingin menggunakan hak konstitusionalnya dan menggunakan forum yang resmi dan sah untuk menyampaikan argumennya, meminta keadilan kepada Yang Mulia Majelis Hakim.”

Larangan Beriklan

Selain soal frasa citra diri, PSI juga menuntut ditiadakannya larangan beriklan, regulasi tentang kampanye politik oleh KPU. Sebab, sebagaimana dinyatakan politikus PSI yang lain, Andy Budiman, regulasi tersebut hanya akan mengancam pertumbuhan demokrasi di Indonesia.

“PSI didirikan dengan tujuan untuk memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia, memperbaiki politik kita, parlemen. Tapi kami kemudian tidak bisa melakukan upaya itu karena ada begitu banyak regulasi, karena ada sebuah aturan yang begitu membatasi kami sebagai partai baru,” ungkap Andy yang juga merupakan Caleg Dapil 1 Surabaya, Jawa Timur.

Andy mengaku regulasi itu tidak taat pada asas keadilan. Bahwa keadilan itu tidak bisa diukur hanya berdasar kuantitas belaka. melainkan harus dilihat dalam konteks yang pluratif.

“Partai-partai lama tentu sudah dikenal oleh publik. Karena mereka sudah ada di Indonesia sejak puluhan tahun lalu. Bagaimana dengan kami, partai baru? Kami perlu kesempatan, diberi kesempatan, diberi ruang untuk lebih memperkenalkan diri kepada masyarakat, ide-ide kami.”

Bagi Andy, UU mesti mengakomodir aspek keadilan tersebut. Bagaimana keadilan ditinjau dari perspektif partai politik baru, semisal, yang dibatasi ruangnya untuk melakukan suatu sosialisasi kepada masyarakat.

“Ini contoh di mana ada regulasi yang niatnya baik, untuk melindungi demokrasi, tapi pada akhirnya justru mengancam demokrasi itu sendiri. Padahal orang sekarang menginginkan agar ada perubahan politik di Indonesia, perubahan di parlemen, partai politik, tapi aturan seperti ini justru membuat upaya ke arah sana jadi mandek.”

Lihat juga: Hukum Tajam ke PSI, tetapi Diam pada Elite Partai Lain yang Pasang Iklan Kampanye Besar-besaran

Hal senada juga kian ditegaskan Rian Ernest. UU sekarang dinilai telah membatasi PSI untuk melakukan sosialisasi politik ke publik sebagai partai baru.

“Padahal PSI ini kan berangkat dari titik yang total berbeda dari partai-partai politik lain yang sudah puluhan tahun ada di Indonesia. Partai-partai lain, mungkin tanpa perlu beriklan, semua orang sudah hafal; oh partai ini warnanya ini, partai X; oh partai ini warnanya biru, partai Y.”

Rian pun mengaku tidak keberatan jika KPU mau memfasilitasi iklan, sebagaimana UU mengamanatkan. Hanya saja, jangan sampai membatasi, teutama partai baru, untuk memperkenalkan diri ke publik luas.

“Karena bagaimana caranya PSI sebagai partai baru bisa menyampaikan gagasan politik, visi-misi, dan program kalau kita beriklan aja gak boleh? Daripada kita colong-colong, lebih baik kita apa adanya, kita sampaikan di depan Majelis Hakim.”

Terkait adanya aturan masa kampanye 21 hari sebelum hari tenang, bukan ini pula yang hendak PSI hapuskan. Pihaknya hanya meminta dan mendorong agar masa sebelum itu juga diperbolehkan bagi partai politik untuk lebih memperkenalkan diri.

“Asal sosialisasi, bentuk kampanye, dan lain sebagainya itu tidak mengandung unsur SARA, kebohongan, atau fitnah. Sejauh itu sifatnya positif, kenapa harus dibatasi?” tambah Andy.

___________________

Artikel Terkait: