Di tengah dinamika politik Indonesia yang tak pernah surut, Rian Ernest, sebagai seorang politisi yang vokal, kembali mencuri perhatian publik dengan seruan untuk Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ‘citra diri’ inkonstitusional. Apa yang mendasari pendapat ini? Apakah terdapat isu yang lebih mendalam di balik pemilihan kata-kata ini?
Sebelum kita menggali lebih jauh, penting untuk memahami konteks di mana frasa ‘citra diri’ sering kali digunakan dalam politik. Dalam banyak kasus, istilah ini merujuk pada bagaimana calon pemimpin menggambarkan diri mereka dalam konteks pemilu. Citra yang dibangun ini bertujuan untuk menarik perhatian pemilih, sekaligus menciptakan identitas yang kuat untuk diri mereka di mata masyarakat. Namun, saat citra ini mulai menyimpang dari fakta atau bahkan menjadi manipulatif, maka timbul pertanyaan tentang etika dan keabsahan komunikasi politik.
Rian Ernest menyoroti bahwa ada kecenderungan di kalangan politisi untuk menyajikan narasi yang berlebihan atau tidak sejalan dengan kenyataan. Bahwa dalam upaya membangun citra, banyak calon yang tidak hanya ‘bermain’ dengan opini publik tetapi juga dapat mengeksploitasi ketidaktahuan masyarakat. Hal ini tentu dapat memicu rasa kekecewaan dan mistrust di kalangan pemilih.
Penting untuk diakui bahwa di era informasi digital ini, cara individu membangun citra diri telah berkembang. Media sosial menjadi alat ampuh untuk menyebarkan narasi dan membentuk persepsi. Berbagai strategi komunikasi sering kali digunakan untuk mengelabui publik, dengan tujuan akhir memenangkan suara. Di sinilah Rian Ernest menempatkan argumennya, menyatakan bahwa frasa ‘citra diri’ ini seharusnya tidak diizinkan untuk dijadikan senjata dalam kontestasi politik.
Panjang langkah perjalanan kebijakan dan peraturan yang mendasari deklarasi ini perlu diperhatikan. Sejak pemilu 2019, isu mengenai keabsahan citra politik semakin santer terdengar. Berbagai survei menunjukkan bahwa pemilih kerap kali terpengaruh oleh citra yang dijual oleh calon, bahkan terkadang mengabaikan substansi dan rekam jejak. Ini menciptakan sebuah spiral di mana hanya mereka yang pandai berkomunikasi, terlepas dari keterampilan kepemimpinan yang sesungguhnya, yang dapat bertahan dalam arena politik.
Rian meyakini bahwa MK memiliki tanggung jawab untuk menetapkan batasan dalam konteks ini. Dengan menyatakan frasa ‘citra diri’ inkonstitusional, MK diharapkan dapat menekan praktik-praktik manipulatif yang merusak demokrasi. Ini bukan sekadar sebuah langkah hukum, melainkan juga sebuah pernyataan moral bahwa politik Indonesia harus bebas dari kebohongan dan penipuan. Penekanan pada integritas dalam komunikasi politik adalah sebuah langkah menuju peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri.
Lebih jauh lagi, bagaimana seharusnya masyarakat merespons pernyataan ini? Rakyat tidak boleh berpangku tangan. Kesadaran akan pentingnya substansi dalam setiap pesan yang disampaikan oleh calon pemimpin harus ditumbuhkan. Penggunaan hak suara yang bijak didasarkan pada pengetahuan yang mendalam tentang calon, bukan sekadar terpesona oleh citra semu.
Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi penting. Masyarakat perlu dilibatkan dalam diskusi-kdiskusi yang membahas lebih dari sekadar citra. Dialog antar generasi mengenai nilai-nilai demokrasi, kejujuran, dan tanggung jawab harus diperkuat. Ini adalah langkah pencegahan efektif yang dapat mengurangi pengaruh negatif dari eksploitasi citra.
Rian Ernest bukan hanya berbicara mengenai aspek legalitas, tetapi juga mengajak semua pihak untuk merenungkan nilai-nilai yang lebih dalam. Apakah kita sebagai sebuah bangsa berani untuk menuntut standar yang lebih tinggi dalam politik? Apakah kita akan terus membiarkan frasa seperti ‘citra diri’ digunakan sebagai alat manipulatif? Atau kita akan berjuang demi integritas dan transparansi dalam setiap tahapan pemilu?
Saat kita menanti keputusan MK dan implikasinya, satu hal yang pasti: diskusi tentang frasa ‘citra diri’ ini tidak akan berhenti di sini. Baik Rian Ernest maupun masyarakat luas harus memiliki ruang untuk mendiskusikan dampak dari kebijakan ini terhadap kehidupan politik di masa mendatang. Dan, terlepas dari hasil yang akan datang, perjuangan untuk menciptakan sistem politik yang lebih transparan tetap menjadi tanggung jawab bersama.
Dalam menjelajahi jalan menuju masa depan demokrasi yang lebih bersih, sisi gelap dari citra politik harus dibongkar. Apakah kita akan berani mengambil langkah yang diperlukan untuk menegaskan bahwa politik bukanlah sekadar permainan citra? Kita, sebagai rakyat, harus diingatkan bahwa kejujuran dan integritas adalah fondasi dari sebuah pemerintahan yang benar-benar mewakili suara rakyat.
