Rian Ernest Seru Dukungan untuk ICW Tolak Delik Korupsi dalam RKUHP

Rian Ernest, Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

Nalar PolitikPolitikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Rian Ernest menyeru dukungannya untuk Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia ikut menolak tegas upaya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang hendak mengesahkan pengaturan delik korupsi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Rian, model pengaturan delik korupsi itu hanya akan melumpuhkan progresivitas hukum jadi sebatas soal perdebatan belaka. Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang punya kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, tidak akan berlaku lagi jika sampai RKUHP tersebut disahkan.

“Pada akhirnya KPK hanya akan menjadi Komisi Pencegahan Korupsi karena tidak dapat melakukan penindakan dan penuntutan. Hukum pun, akhirnya, adalah soal perdebatan,” ujar Rian dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/3/2018).

Melalui siaran persnya, ICW sendiri mencatat ada 12 (dua belas) poin dari rumusan delik korupsi dalam RKUHP yang tidak hanya berpotensi memberangus kewenangan lembaga independen seperti KPK, melainkan pula akan melemahkan upaya pemberantasan korupsi di negeri ini.

Imbasnya, selain KPK, Pengadilan Tipikor pun berpotensi mati suri jika pengaturan delik korupsi dalam RKUHP tersebut benar-benar disahkan. Sebab, jika ada tindak pidana korupsi, maka kasusnya hanya bisa diadili di Pengadilan Umum yang kita tahu dikenal sebagai institusi yang banyak membebaskan koruptor.

Hanya Untungkan Koruptor

Belum lagi sejumlah ketentuan delik korupsi dalam RKUHP yang timpang. Nyaris semuanya justru menguntungkan koruptor saja. Ini jelas berbeda dengan UU Tipikor yang sebelumnya sudah terbilang efektif dalam menjerakan para pencuri uang rakyat.

Lebih ironis lagi, koruptor yang diproses secara hukum bahkan dihukum bersalah, tidak diwajibkan membayar uang pengganti kepada negara. Pasalnya, RKUHP yang sebentar lagi akan disahkan itu tidak mengatur sama sekali hukuman membayar uang pengganti atau uang yang telah dikorupsi.

Untuk itu, Rian pun mengimbau kepada semua kalangan untuk ikut menyuarakan penolakan ini. Ia ingin semua pihak terlibat mendukung penuh upaya ICW tersebut sebelum akhirnya berujung nahas.

“ICW dan teman-teman koalisi yang bersatu harus kita dengar dan simak. Segera suarakan penolakanmu, karena RKUHP ini akan diketok bulan depan di Senayan,” harapnya.