Rilis Pers: Ravio Patra Ungkap Kebenaran, Bukan Menghina Wempy Dyocta Koto

Ravio Patra Ungkap Kebenaran, Bukan Menghina Wempy Dyocta Koto
©Bersatoe

LBH Pers, ICJR, dan LBH Jakarta melihat secara teliti bahwa poin-poin tulisan milik Ravio Patra merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan.

Ulasan Pers – Seorang motivator bisnis Wempy Dyocta Koto (WDK) telah melaporkan penulis ilmiah yang bekerja di salah satu media massa Indonesia, Ravio Patra (RP) ke Polda Metro Jaya. WDK melaporkan yang bersangkutan atas dasar pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Ravio.

Pelaporan dilakukan pada tanggal 21 Juni 2017 berdasarkan Laporan Polisi Nomor: SP.Dik/475/VIII/2017/Dit.Reskrimsus.

Awalnya, Ravio mencantumkan sebuah tulisan di laman faceebook-nya pada 27 Mei 2017 tentang hasil investigasinya terhadap WDK. RP menuliskan hal tersebut karena beberapa hal yang disampaikan oleh WDK selama ini ke publik tidak akurat atau terlalu dilebih-lebihkan.

Misalnya, klaim WDK yang mengatakan ke publik bahwa dirinya sebagai CEO perusahaan konsultasi bisnis internasional bernama Wardour and Oxford. Padahal perusahaan tersebut sudah tidak aktif sejak tahun 2012.

Selain itu, WDK juga mengklaim bahwa dirinya mendapatkan penghargaan sebagai Asia’s Highest Entrepreneurship Award. Setelah Ravio melakukan penelusuran, ternyata tidak pernah ada istilah penghargaan tersebut.

Masih banyak lagi hasil investigasi atau penelusuran yang dilakukan oleh Ravio. Semuanya dia tuangkan dalam tulisan di laman facebook-nya.

Selain mencantumkan tulisan hasil investigasinya, Ravio juga mencantumkan bukti hasil pencariannya dalam bentuk screenshot berbagai sumber penelusurannya di bagian bawah tulisan. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawabannya atas penelusuran yang dia lakukan.

Baca juga:

Pasca-pencantuman tulisan, keesokan harinya, WDK merespons tulisan RP dengan manyampaikan beberapa klarifikasi. Namun, secara tiba-tiba, WDK mengirimkan somasi (peringatan) tertulis kepada RP melalui kuasa hukumnya tertanggal 7 Juni 2017.

Di dalam somasi tersebut, disebutkan bahwa Ravio telah melakukan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik. Ia pun mendesak Ravio untuk menyampaikan permintaan maaf kepada WDK.

Karena itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers, Institute for Criminal Justice Reform, dan LBH Jakarta, telah melihat secara teliti poin-poin tulisan milik Ravio. Pihaknya menyimpulkan bahwa apa yang ditulisnya merupakan suatu kebenaran, dan tidak memiliki muatan penghinaan.

Menurut tiga organisasi masyarakat yang concern terhadap kebebasan ekspresi di Indonesia ini, tulisan yang dibuat Ravio itu telah didasari hasil riset atau penelusuran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, saat ini, Ravio sudah dipanggil dan diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya tertanggal 16 Agustus 2017. Status sebagai saksi atas dasar dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 KUHP dan/atau Pasal 311 KUHP juncto Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 36 Juncto Pasal 51 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Fatalnya lagi, selain dikenakan pasal pencemaran nama baik, RP juga dikenakan pasal pencemaran nama baik. Ini mengakibatkan kerugian bagi pelapor yang diancam dengan pidana penjara maksimal 12 tahun. Artinya, jika status Ravio dinaikkan sebagai Tersangka, maka dirinya terancam ditahan oleh kepolisian.

Pernyataan Sikap

Berdasarkan penjelasan di atas, maka LBH Pers, ICJR, dan LBH Jakarta menyampaikan pendapatnya sebagai berikut:

Pertama, tulisan yang dicantumkan oleh Ravio Patra di halaman facebook-nya merupakan suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, perbuatan yang dilakukan oleh Ravio sama sekali bukan bentuk pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Karena yang disampaikan oleh Ravio merupakan suatu kebenaran.

Suatu kebenaran yang disampaikan ke publik, apalagi diperoleh dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan suatu tindakan pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan. Sehingga, perbuatan Ravio tidak masuk dalam unsur Pasal 27 (3) UU ITE, 310 KUHP, dan 311 KUHP.

Ketiga, Ravio melakukan hal tersebut untuk kepentingan umum. Publik harus mengetahui kredibilitas sebenarnya yang dimiliki oleh WDK. Mengingat WDK adalah seorang motivator dan konsultan bisnis yang sering menyampaikan klaim-klaim atas dirinya ke publik.

Tindakan yang dilakukan untuk kepentingan umum bukanlah suatu tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan, apalagi fitnah sesuai dengan Pasal 310 ayat (3) KUHP.

Keempat, mendesak pihak Polda Metro Jaya untuk segera menghentikan perkara tersebut. Karena bukan sama sekali perbuatan pidana, sehingga perkara tersebut sangat tidak layak untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Sumber: Rilis Pers LBH Pers, ICJR, dan LBH Jakarta, 21 Agustus 2017.

Baca juga: