Risalah Politik Al-Ghazali

Risalah Politik Al-Ghazali
Ilustrasi: wildsidestudio.net

Siapa yang tidak kenal dengan Al-Ghazali, seorang yang mendapat gelar sebagai hujjatul Islam atau the argument of Islam itu?

Bernama lengkap Abu Hamid Ibn Muhammad al-Ghazali, tentu tidak serta merta gelar itu disematkan kepadanya. Tetapi, karena beliau menguasai berbagai macam disiplin ilmu, antara lain fiqh dan ushul fiqh, kalam, tasawuf, filsafat, pendidikan, bahkan juga politik, maka gelar itu kira layaknya untuk disematkan.

Misalnya, mengenai ilmu fiqh dan usul fiqh. Ia menelaskannya sebagian besar di  dalam Al-Musthafa; mengenai ilmu kalam, dituangkannya dalam buku Tahafutul Falasifah; dan yang berkaitan dengan tasawuf, dielaborasinya secara mendalam di dalam Ihya Ulumuddin; serta di bidang politik, diterangkannya dalam Nasihatul Muluk. Buku-buku ini sudah melebihi dari cukup untuk membuktikan bahwa beliau memang merupakan seorang ulama yang intelektual.

Meskipun beliau pakar dalam berbagai macam disiplin ilmu, namun orang-orang lebih mengenalnya sebagai seorang sufi daripada seorang filosof, faqih, mujtahid, apalagi ahli politik. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa acapkali seorang sufi dipersepsikan sebagai seorang yang sama sekali tidak mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah sosial, apalagi politik dan masalah-masalah pemerintahan.

Risalah Politik Al-Ghazali

Namun, persepsi semacam itu dapat terbantahkan dengan sendirinya melalui buku yang ditulis oleh Dr. Masykur Hakim, MA. Buku yang berjudul Sufi Pun Bicara Politik: Pemikiran Politik al-Ghazali ini menarik minat saya untuk mengulasnya di tengah carut-marutnya wajah perpolitikan kita hari ini. Wajah politik yang tidak lagi dihiasi dengan nilai-nilai etika, apalagi agama.

Sebagaimana kita mafhum, politik kita hari ini digerakkan oleh kebencian. Kebencian pada kelompok, golongan, partai, dan koalisi yang berbeda. Sehingga politik yang dipraktikkan tidak lagi mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Para elite politisi cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih syahwat politiknya.

Maka dipandang perlu mengulas buku ini di hadapan para pembaca dan penguasa. Setidaknya, untuk mengembalikan citra politik kita pada fitrahnya.

Dalam mengulas pemikiran politik Al-Ghazali, penulis buku ini mengelompokkannya pada lima pembahasan, yaitu, kedudukan ilmu politik dalam pandangan Al-Ghazali; teori lahirnya kota-negara menurut Al-Ghazali; teori kepemimpinan, kedudukan bay’ah, dan pandangan Al-Ghazali tentang oposisi.

Islam dan barat memiliki perbedaan yang signifikan dalam memandang keterkaitan politik dengan etika. Islam menghubungkan politik dengan moral (etika). Sedangkan Barat tidak mengkaitkannya dengan moral (etika). Dan sebab dikaitkannya politik dengan moral, maka politik mendapatkan posisi yang penting dan istimewa dalam perspektif historis Islam pasca-kenabian.

Menurut Al-Ghazali, politik (as-siasah) adalah upaya-upaya yang dilakukan secara terencana guna memperbaiki makhluk serta memberikan petunjuk dan bimbingan agar mereka memperoleh jalan yang lurus, juga menyelamatkan mereka di dunia dan di akhirat.

Politik sebagai strategi merupakan bagian ilmu alat yang sangat penting dan mulia dalam pandangan Al-Ghazali. Sehingga dipandang perlu dan penting menguasainya, sebagaimana menguasai ilmu-ilmu yang bersifat teoritis dan praktis lainnya.

Al-Ghazali menetapkan empat syarat bagi pemimpin selain sepuluh syarat yang bersifat bawaan, seperti baligh, berakal, bebas merdeka, dan lain-lain (hlm. 63). Adapun empat syarat lainnya yang bersifat perolehan adalah an-najdah, al-kifayah, al-alim, dan al-wara’.

Pertama, an-najdah. Seorang pemimpin harus wibawa, tanggap terhadap persoalan yang ada, tidak menyebarkan fitnah, bertindak tegas apabila keamanan publik dan negara terancam. Kedua, al-kifayah, yaitu suatu kelayakan (feasibility) dan kemampuan (capability) dari seorang pemimpin.

Ketiga al-wara’, yaitu sifat yang tidak rakus terhadap harta dunia, sehingga tercipta suatu pemerintahan yang bersih (clean governance) dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Dan keempat adalah berilmu, sehingga dia mengetahui hak dan kewajibannya, serta hak dan kewajiban warganya.

Kemudian yang juga tak kalah menarik dari pemikiran politik Al-Ghazali adalah tentang kedudukan oposisi dan oposan dalam suatu pemerintahan. Menurutnya, sikap oposan dalam batasan-batasan tertentu dibenarkan eksistensinya selama hal itu bertujuan demi kemaslahatan umum dan masih dalam bingkai amar makruf nahi mungkar (hlm. 82).

Yang dimaksud oposisi di sini adalah bentuk oposisi yang tidak menyimpang, baik dilihat dari tujuannya maupun tata caranya. Adapun oposisi yang berorientasi pada kepentingan pribadi atau kelompok, yang mengabaikan kepentingan umum dan nilai-nilai ajaran Islam, tidak diperbolehkan (ghairu masyru’ah).

Sedangkan ulama, oleh beliau, dianjurkan untuk menjadi oposan yang berfungsi melakukan kontrol terhadap segala kebijakan pemerintah. Seorang ulama diwajibkan memberi  saran dan teguran jika pemerintah didapati telah menyimpang dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai pemimpin, misalnya, berlaku zalim terhadap hak-hak asasi warga negaranya (hlm. 98).

Maka tidak berlebihan jika saya sebagai pengulas menyatakan bahwa buku ini sangat tepat dikaji dan dipelajari oleh para politisi kita hari ini, baik eksekutif maupun legislatif, kelompok pemerintah ataupun kelompok oposisi. Itu sebab mengingat politik  hari ini tidak lagi menjadi alat untuk meraih kesejahteraan rakyat, melainkan menjadi ajang perebutan kekuasaan para elite semata.

Lihat saja, dengan mudahnya caci maki dipertontonkan ke khalayak ramai oleh para elite yang disebut politisi itu. Rakyat hanya jadi tumbal kerakusannya. Siapa tahu dengan membaca dan mengkaji buku ini, mereka tersadarkan bahwa tugas mereka adalah menyejahterakan rakyat, bukan dirinya atau pun kelompoknya.

___________________

Artikel Terkait:

    Naufal Madhure

    Alumnus Ushuluddin/Tafsir Hadist INSTIK ANNUQAYAH Sumenep, Madura | Peneliti Wisdom Institute
    Naufal Madhure
    Share!