Rizieq Shihab Mau Pulang, Pemerintah: Tidak Dilarang

Rizieq Shihab Mau Pulang, Pemerintah: Tidak Dilarang
Foto: Tribun

Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa sejak awal pemerintah tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Rizieq Shihab kalau mau pulang. Pasalnya, pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang setiap keinginan warga negaranya untuk kembali ke tanah air.

“Mana ada hak pemerintah melarang hak warga negara ke tanah air? Enggak ada, enggak boleh,” tutur JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7).

Sementara itu, keterangan senada juga turut disampaikan Polri. Pihaknya mempersilakan Rizieq kembali ke Indonesia dan tidak akan menghalangi pentolan FPI itu jika mau pulang.

“Itu, kan, secara individu, persoalan masing-masing. Enggak ada kaitannya dengan kepolisian,” ucap Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo di Silang Monas, Jakarta Pusat.

Di waktu yang bersamaan, Dedi juga mengungkapkan bahwa hingga saat ini Rizieq masih memiliki sejumlah kasus di kepolisian. Ia masih dalam proses pengusutan oleh penyidik.

“Tidak menutup kemungkinan kasus Rizieq dilanjutkan. Itu penyidik yang menindaklanjuti,” ujar Dedi.

Sebelumnya, eks koordinator jubir BPN Prabowo-Sandi Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengusulkan agar kepulangan Imam Besar FPI tersebut dijadikan sebagai salah satu syarat rekonsiliasi politik antara Presiden Terpilih Joko Widodo dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

“Ada program Pak Prabowo yang baik bisa diadaptasi oleh kubu Pak Jokowi. Salah satu yang saya pikir menjadi perhatian khusus kami, Pak Prabowo dulu pernah meminta Habib Rizieq kembali,” kata Dahnil.

Sayangnya, usulan itu mendapat penolakan dari partai koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin. Politikus PDIP, Zuhairi Misrawi, menganggap Rizieq dapat pulang kapan saja tanpa ada halangan. Baginya, tidak tepat apabila rekonsiliasi digunakan untuk membahas jaminan kepulangan Rizieq.

“Aneh saja kalau dalam rekonsiliasi itu ada poin tentang Habib Rizieq. Tidak ada masalah dengan Habib Rizieq. Terkait Habib Rizieq, itu kita kembalikan. Toh sekarang, kan, sudah tidak ada masalah. Bisa kembali kapan saja,” kata Zuhairi usai diskusi Ribut Rebut Kursi Menteri di jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (6/7).

Belakang diketahui, kepulangan Rizieq terkendala akibat overstay. Hal ini dibenarkan oleh Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abegebriel. Ia menjelaskan, Rizieq diharuskan membayar denda yang mencapai 110 juta rupiah akibat overstay di Arab Saudi.

“Iya, ada halangan. Bayar denda overstay. Saudi menyebutnya Gharamah,” kata Agus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa visa milik Rizieq telah melewati tenggat waktu yang ditentukan sejak pertengahan 2018 lalu. Adapun jenis visa yang Rizieq punya merupakan visa yang berjenis multiple entry yang mengharuskannya keluar dari Arab Saudi dalam kurun waktu tiga bulan sekali untuk memperbarui izin visanya.

Menurut informasi yang diterima pihak Kedubes RI, Rizieq tinggal bersama empat orang lainnya. Akan tetapi, Agus tak dapat memastikan keempat orang tersebut merupakan keluarga atau hanya pendamping saja.

“Satu orang dendanya 110 juta. Jika lima orang, ya tinggal kalikan saja,” tuturnya.

Penting untuk diketahui, Rizieq Shihab sudah dua tahun menetap di Arab Saudi. Dirinya meninggalkan Indonesia tak lama setelah polisi menetapkan statusnya sebagai tersangka kasus chat mesum atau pornografi pada Mei 2017 silam. [ab]

    Redaksi

    Reporter Nalar Politik
    Redaksi
    Share!