Ruang Publik dan Percakapan Intelektual

Ruang Publik dan Percakapan Intelektual
©Suara

Percakapan publik kita tidak terbangun dengan percakapan intelektual.

Kapan selesai kuliah? Kapan nikah? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering kita jumpai saat bertemu dengan teman-teman atau saat ketemu dengan orang-orang yang kita kenal. Pertanyaan-pertanyaan semacam ini bukan hanya tidak penting, tetapi juga tidak bermutu.

Bagi kalangan awam, pertanyaan-pertanyaan semacam ini mungkin bisa dimaklumi, tetapi bagi kalangan terpelajar pertanyaan-pertanyaan semacam ini di luar pikiran dan habit seorang terpelajar. Tetapi justru pertanyaan-pertanyaan semacam ini yang dipertanyakan oleh seorang terpelajar.

Masalahnya, ini bukan pada pertanyaan-pertanyaan “kapan selesai kuliah atau kapan nikah”. Bagi saya, pertanyaan-pertanyaan semacam itu biasa saja sebagai pembuka obrolan-obralan selajutnya.

Tetapi jangan salah, pertanyaan-pertanyaan semacam itu—di sisi lain meskipun itu terkesan bullying—menggambarkan percakapan publik kita rendah. Percakapan intelektual kita rendah, tidak bermutu. Inilah yang menggambarkan percakapan publik kita hari-hari ini.

Percakapan publik kita tidak terbangun dengan percakapan intelektual. Percakapan publik kita tidak terbangun dengan percakapan metodologis dan percakapan epistimologis. Juga, percakapan publik kita terbangun dengan sentimen. Percakapan publik kita terbangun dengan caci maki. Percakapan publik kita terbangun dengan bullying, dll. Ini yang sering kita jumpai di forum-forum diskusi dan di media sosial.

Percakapan publik semacam ini bukan hanya tidak bermutu, tetapi percakapan publik semacam ini akan mengaburkan wacana publik yang lebih substantif. Yaitu problem-problem kebangsaan yang Indonesia hadapi saat ini.

Di sisi lain, percakapan publik semacam ini akan menumbuhkan kebencian dan polarisasi di tengah masyarakat. Politik kebencian dan polarisasi ini sangat dekat dengan kultur politik Indonesia akhir-akhir ini.

Keberadaan buzzer dan kemunculan kelompok-kelompok “agama” yang ekstrimis-konsevatif di ruang publik semakin mempertegas keterbelahan di tengah masyarakat. Elite-elite politik makin perparah dan memanfaatkan situasi semacam ini untuk kepentingannya sendiri. Akibatnya, wacana-wacana publik yang lebih substantif tentang persoalan-persoalan bangsa dan negara hilang begitu saja.

Baca juga:

Isu korupsi yang makin merajalela, utang luar negeri yang makin tinggi, penegakan hukum yang tebang pilih, indeks demokrasi yang menurun, akses keadilan yang sulit, dan isu-isu lainnya, seperti pengangguran dan kemiskinan luput dari percakapan dan perbincangan publik. Padahal, isu-isu ini adalah persoalan-persoalan yang mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini.

Isu lain yang mendesak yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Pertama; isu kekerasan seksual. Isu kekerasan seksual menjadi ancaman yang serius bagi anak-anak dan perempuan. Anak-anak dan perempuan sering menjadi korban terjadinya kekerasan seksual.

Kedua; isu lingkungan hidup atau ekologi di tengah arus deforestasi yang tinggi. Ketiga; isu bonus demografi. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia di tahun 2030 atau di tahun 2045 jika ini tidak terkelola dengan baik.

Problem-problem kebangsaan semacam ini layak untuk diajukan dan didiskusikan di ruang publik ketimbang mempertanyakan hal-hal yang tidak pentig dan tidak bermutu.

Pertanyaan-pertanyaan “kapan selesai kuliah, kapan nikah” itu sama dengan pertanyaan-pertanyaan anak muda yang baru jatuh cinta “lagi ngapain, sudah makan apa belum” setiap kali berkomunikasi dengan pacarnya. Hubungan semacam ini bukan hanya membuat bosan, tetapi lebih daripada itu akan mematikan cinta yang sudah terbangun.

Ruang publik itu tidak begitu, ruang publik itu harus hidup. Agar ruang publik itu hidup, maka harus kita isi dengan pikiran dan ide, bukan dengan sentimen dan caci maki. Tetapi juga bukan untuk–kelihatan ruang publik itu hidup–digiring-giring dan dipaksa “mengikuti kami atau mereka”, bukan pada pilihan-pilihan sadarnya secara kritis dan objektif.

Inilah sebuah wacana publik yang kelihatannya “hidup”, namun mengalihkan perhatian, tergerus oleh logika mayoritas, yang kelihatannya “benar” dan ramai di publik, tetapi pesannya kosong. Dalam kekosongan dan keramaian ini, ada isu-isu besar dan kepentingan politik yang bermain di bawah “meja”.

Ruang publik kita terpolarisasi, “kalau bukan kami, ya, mereka”, bukan “kita” narasi yang terbangun untuk menyatukan.

Baca juga:

Yang terkahir inilah yang harus terbangun dalam hubungan publik, bukan “kami” dan bukan pula “mereka”, tapi “kita”. Namun, politik Indonesia mengajarkan lain, keterbelahan dan polarisasi di tengah masyarakat mengajarkan kepada kita bahwa politik identitas dan keberadaan buzzer telah merusak bangunan politik dan sosio-kultur di Indonesia.

Masyarakat tergiring untuk masuk di dalamnya, “bermain api” dengan  isu politik dan agama, yang tak berkesudahan. Kemunculan isu politik dan agama di ruang publik memperlihatkan bahwa bangunan politik dan sosio-kultur di Indonesia itu rapuh.

Dari sinilah, percakapan-percakapan publik hidup kembali, percakapan-percakapan intelektual aktif kembali. Problem-problem kebangsaan yang mendasar didiskusikan kembali di ruang-ruang publik. Ruang-ruang publik terisi dengan pikiran-pikiran yang mencerahkan, bukan mempertanyakan hal-hal yang tidak bermutu dan tidak penting.

Di sini, seorang terpelajar dan intelektual memiliki beban moral dan tanggungjawab mengisi ruang publik dengan pikiran-pikiran yang mencerahkan. Menangkap noumena dari fenomena yang terjadi di ruang publik. Dengan begitu, ruang publik akan lebih berisi dan bermutu.