RUU Cipta Kerja dan Nasib Petani di Persimpangan Jalan

RUU Cipta Kerja dan Nasib Petani di Persimpangan Jalan
©maxmanroe

Tidak sedikit muncul pro-kontra atas lahirnya Omnibus Law ini. Karena di dalamnya terdapat RUU Cipta Kerja yang dianggap masyarakat tidak linear dengan tujuannya.

Kedaulatan pangan sering kali menjadi bahasan utama perekonomian Indonesia. Karena kedaulatan pangan merupakan hak negara dalam menjamin hak atas pangan bagi rakyat.

Pangan bagi rakyat tersebut dihasilkan melalui produksi petani lokal. Sehingga pemerintah sebagai pemangku kebijakan memegang kendali dalam melindungi kesejahteraan petani lokal.

Kontribusi petani lokal pun dalam pembangunan ekonomi nasional secara nyata telah berhasil meningkatkan penyediaan bahan pangan. Ia menciptakan kesempatan kerja, penyediaan bahan baku untuk industri pengolahan, dan khususnya meningkatkan daya beli petani itu sendiri. Pada akhirnya, akan berdampak pada kesejahteraan petani dan perekonomian itu sendiri.

Namun saat ini, kesejahteraan petani bukan hanya berhadapan pada tantangan yang terus berkembang secara dinamis pada liberalisasi perdagangan Internasional. Tetapi juga, liberalisasi perdagangan yang itu dibangun sendiri oleh Pemerintah Pusat.

Belakangan, muncul suatu peraturan yang bernama Omnibus Law. Omnibus Law adalah suatu UU yang dibuat untuk menyasar satu isu besar, yang mungkin dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus, sehingga birokrasi lebih sederhana.

Tidak sedikit pula muncul pro-kontra atas lahirnya Omnibus Law ini. Karena di dalamnya terdapat RUU Cipta Kerja yang dianggap masyarakat tidak linear dengan tujuannya. Seperti, RUU Cipta Kerja yang bertujuan meningkatkan kinerja perekonomian, isu besar yang memiliki dampak terhadap investasi, perizinan usaha dan ketenagakerjaan.

Di antara hiruk pikuk tersebut, ada satu isu besar yang nyaris luput menjadi bahasan utama masyarakat Indonesia. Itu adalah bahasan utama yang menyangkut kesejahteraan petani lokal, yaitu mengenai pangan.

Kontradiksi Kebijakan Pangan pada Omnibus Law dan Kesejahteraan Petani

Pertama, pasal 1 Ayat 7 UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 berbunyi: “Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.”

Di dalam Omnibus Law, poin tersebut diubah menjadi “Ketersediaan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dan hasil produksi dalam negeri, cadangan pangan nasional, dan impor pangan.” Poin perubahan ini menerangkan bahwa kedudukan impor disetarakan dengan hasil produksi dalam negeri.

Padahal pada ketentuan sebelumnya, impor diperbolehkan apabila hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Artinya, produksi pangan nasional akan bersaing dengan pangan impor dalam rangka memenuhi ketersediaan pangan.

Pemerintah Pusat tidak berusaha menjaga produk petani lokal dari impor pangan. Bahkan menyetarakannya dengan dalil “mencukupi ketersediaan pangan”.

Kedua, sejalan dengan perubahan pada poin pertama. Terjadi juga perubahan pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani pada pasal 30 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang mengimpor komoditas pertanian pada saat ketersediaan komoditas Pertanian dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah.”

Pasal itu diubah menjadi “Kecukupan konsumsi dan/atau cadangan pangan pemerintah berasal dari produksi dalam negeri dan melalui impor.”

Perubahan pasal pada Omnibus Law tersebut menerangkan liberalisasi impor secara terang-terangan. Melalui pasal ini, Pemerintah Pusat tidak berusaha melindungi usaha pertanian dalam negeri. Bahkan mendorong swasta atau perorangan untuk mengimpor pangan yang membuat menurunnya nilai produktivitas pangan yang dihasilkan oleh petani lokal.

Baca juga:

Ketiga, perubahan pasal 39 UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sebelumnya berbunyi “Pemerintah menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan yang tidak berdampak negatif terhadap keberlanjutan usaha tani, peningkatan produksi, kesejahteraan petani, nelayan, pembudi daya ikan, dan pelaku usaha pangan mikro dan kecil”. Berubah menjadi “Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan dan peraturan impor pangan dalam rangka keberlanjutan usaha tani”.

Pasal itu akan menunjukkan tidak adanya usaha Pemerintah Pusat dalam menjaga keberlanjutan hidup petani. Pasal ini akan berakibat pada jatuhnya harga jual di level petani karena dibombardir oleh bebasnya impor masuk ke Indonesia. Jatuhnya harga jual produksi pangan akan berdampak kepada menurunnya kesejahteraan petani dalam negeri.

Neraca Penyediaan dan Penggunaan
©Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian

Penerapan kebijakan impor harus dengan melihat adanya gap antara ketersediaan pangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan kebutuhan pangan.

Apabila dilihat dari data neraca penyediaan beras pada Tahun 2019 di atas, total penyediaan beras sebesar 52,11 juta ton, produksi dalam negeri berkontribusi sebesar 49,81 juta ton dari total penyediaan, stok awal berkontribusi sebesar 2,17 juta ton dari total penyediaan. Juga, ekspor berkontribusi sebesar 286 ton dari total penyediaan, dan impor memiliki kontribusi sebesar 125,57 ribu ton dari total penyediaan.

Sementara jika dilihat dari produksi sebesar 49,81 juta ton dibandingkan dengan total kebutuhan atau penggunaan beras tahun 2019 sebesar 33,15 juta ton, dapat dilihat telah terjadi surplus antara produksi beras dalam negeri dengan penggunaan atau kebutuhan beras sebesar 16,66 juta ton. Artinya, impor tidak dibutuhkan untuk memenuhi total kebutuhan atau penggunaan. Dari data tersebut dapat dilihat tidak adanya dasar pemerintah dalam menerapkan kebijakan impor.

Lalu apa dampak dari impor pangan?

Baca juga:

Liberalisasi dan dorongan impor akan berakibat pada harga pangan impor yang sangat kompetitif bagi produk pangan local. Hingga berdampak pada produktivitas hasil pertanian menurun dan berakhir dengan daya beli petani yang melemah. Payung hukum impor yang tidak memiliki dasar pada pasal-pasal perubahan Omnibus Law tersebut menunjukkan hal kontradiktif terhadap keberpihakan pemerintah pusat dalam melindungi kehidupan petani lokal.

Lantas, ke manakah keberpihakan Pemerintah Pusat? Lagi-lagi bukan petani lokal yang diuntungkan atas lahirnya Omnibus Law ini, namun kepentingan oligarki yang itu-itu saja. Pemerintah hanya menguntungkan segelintir kelompok, sementara nasib petani lokal berada di persimpangan jalan.

Latest posts by M Husain Nashar (see all)