RUU Ciptaker Menyurutkan Gelombang PHK di Tengah Pandemi

Menyurutkan Gelombang PHK di Tengah Pandemi
©Grid

Gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) terus menggejala di berbagai daerah. Fenomena ini merupakan dampak nyata dari kian mewabahnya pandemi korona atau Covid-19.

Seperti diterangkan Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19, Doni Monardo, sudah terdapat sekitar 1,6 juta warga negara yang kena PHK. Bahkan pelemahan perekonomian diproyeksikan akan berlanjut 4 – 6 bulan ke depan.

Hal senada juga sebelumnya telah dijelaskan pemerintah melalui Rapat Kerja bersama Badan Legislasi DPR RI. Dalam pembahasan terkait upaya merespons dampak Covid-19 terhadap perekonomian nasional, ada penekanan bahwa pandemi tersebut memberi tantangan besar. Stabilitas perekonomian nasional betul-betul akan terganggu olehnya.

Perihal itu jelas memperlihatkan bagaimana wabah korona benar-benar telah memengaruhi perekonomian masyarakat Indonesia. Terlebih lagi belum bisa diprediksikan kapan wabah ini akan berakhir. Maka jelas hitung-hitungan di atas bisa lebih lama dan bahkan kian memburuk dari yang diproyeksikan.

Kita tahu, di fase-fase awal munculnya pandemi korona di Indonesia, sejumlah sektor usaha secepat kilat terpukul mundur. Dari mulai pariwisata, penerbangan, perhotelan, ritel, hingga restoran, semua turut merasakan efek beratnya. Dan cepat atau lambat, dampaknya juga akan mulai terasa di sektor-sektor usaha lainnya.

Itu semua jelas akan berimbas pada nasib para pakerja/buruh jika tak segera tertangani.

Meski Presiden Jokowi sudah pernah menegaskan bahwa pengusaha (pemberi atau penyedia lapangan kerja) tidak boleh seenaknya melakukan PHK, namun pilihan ini akan tetap mudah jadi kebijakan jika krisis perekonomian terus terjadi. Kondisi semacam ini membuat para pengusaha tidak punya pilihan. Melakukan PHK terhadap para pekerjanya adalah keharusan di tengah upaya menekan biaya operasional besar-besaran.

Baca juga:

Walau pula ada Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenakerjaan di mana tertegaskan bahwa PHK seharusnya menjadi langkah terakhir yang ditempuh, tetap bukan jaminan kebijakan semacam itu tidak akan menjadi pilihan.

Artinya, ada hal yang harus diupayakan hari ini oleh pemerintah untuk bagaimana kedua belah pihak, pengusaha dan para pekerja, sama-sama terpenuhi kepentingannya di tengah mewabahnya pandemi korona. Membebankan semua kesulitan kepada pengusaha, atau sebaliknya, bukanlah pilihan bijak.

Sebagai responsnya, kita tentu patut mendorong pemerintah untuk segera merancang dan menerapkan jaring pengaman sosial atau social safety net. Penyiapan kartu prakerja, bantuan sosial langsung, hingga kartu sembako dan pembagiannya ke sejumlah wilayah turut harus menjadi ancang-ancang guna membantu warga terdampak.

Dan dari semua itu, saya kira RUU Cipta Kerja bisa jadi solusi utama.

Mengapa RUU Cipta Kerja?

Kita harus akui, pemulihan ekonomi pasca-korona ini begitu berat. Apalagi iklim investasi di Indonesia masih terbilang buruk. Birokrasinya tidak efisien. Sistem perekonomiannya berbiaya tinggi. Ditambah pula perilaku korupsi merajalela di mana-mana.

Secara kasat mata pun sudah terlihat bagaimana PHK naik tajam. Tentu, dengan PHK besar-besaran, pengangguran akan meningkat drastis pula.

Kita harus pertimbangkan pula, dalam skenario dampak berat akibat korona saja, pertumbuhan perekonomian nasional kita akan turun dari 5,3 persen berdasarkan APBN 2020 menjadi 2,3 persen. Bahkan dalam skenario sangat beratnya, pelemahannya bisa sampai minus 0,4 persen.

Untuk itulah mengapa RUU Cipta Kerja harus segera dibahas dan disahkan. Setidaknya ini bisa menjadi terobosan paling mutakhir. Ada harapan besar pengesahan kebijakan itu berpotensi memberikan kemudahan dan perlindungan UMKM serta koperasi, meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, serta peningkatan dan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Di samping itu, selain dampak korona, latar belakang mengapa RUU Cipta Kerja patut diterapkan segera adalah masih maraknya aturan-aturan yang tumpang tindih, birokratis, dan berbiaya mahal. Ini jelas sangat menyulitkan sejumlah pemodal untuk memulai usahanya.

Mengabaikannya hanya akan membuat bangsa kita makin terpuruk. Maka menjadi wajar jika RUU Cipta Kerja harus kita lihat sebagai bentuk terobosan paling signifikan.

Meski demikian, upaya pembahasannya di DPR harus tetap menjadi pantauan bersama. Apalagi pemerintah dan pihak-pihak terkait memberi ruang bagi masyarakat untuk mengirimkan masukan, saran, serta kritiknya.

Pada akhirnya, RUU Cipta Kerja adalah langkah luar biasa yang dibutuhkan dalam kondisi krisis yang luar biasa pula.

Baca juga:
Ahmad Ibrahim