RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak dalam Perspektif Kesejahteraan dan Kebebasan

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak

Lanjut Luluk, jangka waktu cuti yang diatur dalam RUU KIA dianggap penting karena sangat berpengaruh kepada menejemen stres sang ibu yang baru saja melahirkan. Kondisi mental yang stabil dari seorang ibu melahikan akan sangat berpengaruh pada kondisi bayinya.

Pasal-pasal dalam RUU KIA, menurut Luluk, merupakan harmonisasi dari instrumen-insturumen lain yang mengatur tentang kesejahteraan ibu dan anak secara terpisah. Hal-hal yang diatur secara terpisah ini perlu disatukan agar dapat diimplementasikan dengan lebih terarah demi kesejahteraan ibu dan anak.

RUU KIA dianggap Luluk penting dilihat secara holistik dengan latar belakang yang kompleks terkait Kesehatan mental maupun fisik ibu dan anak mulai dari waktu kehamilan sampai 1000 hari pertama kelahiran.

Luluk menegaskan ulang terkait isu stunting yang menjadi salah satu latar belakang dibuatnya RUU KIA jika tidak ditangani dengan pelibatan regulasi maka Indonesia masih akan memiliki anak-anak dengan stunting saat ulang tahun ke seratus nanti.

Kesejahteraan Ibu dan Anak Bersumber pada Kesejahteraan Ekonomi

Pemaparan Luluk di atas banyak disanggah oleh Iim Fahima sebagai perwakilan wirausaha perempuan yang membuka pemaparannya dalam diskusi ini dengan menekankan pada kesejahteraan ekonomi bagi perempuan.

Iim menegaskan, “Kesejahteraan perempuan memberi dampak yang besar pada kesejahteraan anak dan semua kesejahteraan itu berangkat dari kesejahteraan ekonomi.”

Iim melanjutkan, studi di India menunjukkan bahwa saat kesejahteraan ekonomi meningkat maka kesejahteraan perempuan juga mengalami peningkatan drastis. Mulai dari angka pernikahan usia diri yang menurun, angka kematian ibu dan bayi, juga keinginan orang tua untuk berinvestasi pada pendidikan anak-anak perempuan dalam jangka panjang.

Iim menilai, perempuan yang berdaya secara ekonomi akan mendapatkan kesempatan untuk berpendidkan tinggi, punya rasa percaya diri yang tinggi, mampu mengambil keputusan, dan berpartisipasi dalam politik.

Baca juga:

Di sisi lain, tantangan perempuan di dunia kerja lebih berat daripada laki-laki. Secara umum, ketersediaan pendidikan lebih rendah dibanding laki-laki. Faktor sosial, budaya, dan tafsir agama yang partiarki juga sangat berpengaruh sebagai tantangan perempuan berkembang di dunia kerja.

“Tantangan terbaru bagi perempuan adalah industry 4.0. Secara umum, perempuan sudah cukup kalah dari laki-laki dalam hal teknologi 4.0 karena strata pendidikan. Maka menjauhkan perempuan dari dunia kerja hanya menambah kesenjangan yang sudah ada,” tegas Iim.

Menurut Iim, “Kesejahteraan anak dimulai dari kesejahteraan ibu. Faktor pengungkit utama kesejahteraan ibu adalah kesejahteraan ekonomi. Sehingga apa pun kebijakan yang diambil oleh policy maker harus membantu perempuan mandiri secara ekonomi, bukan malah menjauhkan perempuan dari dunia kerja.”

Iim mengkritik poin-poin dalam RUU KIA. Menurutnya, pasal-pasal dalam RUU KIA dianggap meletakkan semua beban kepada ibu. Iim juga menganggap aturan terkait tanggung jawab ayah terlalu belum cukup detail dalam RUU ini.

Situasi saat ini tanpa adanya RUU KIA saja perempuan sudah berpotensi tergerus dalam dunia kerja. Iim khawatir keadaannya akan semakin buruk bagi eksistensi perempuan di dunia kerja, terutama pada saat bisnis yang baru bangkit dari mati surinya setelah pandemi berkepanjangan.

Nanang Sunandar (Direktur Eksekutif INDEKS), selaku narasumber terakhir, sepakat dengan Iim bahwa kesejahteraan Ibu dan anak bermuara pada kesejahteraan ekonomi. Nanang berpendapat, naskah akademik RUU KIA mengingatkannya pada sistem kesejahteraan negara-negara nordik yang komprehensif dan universal.

Aspek cakupan sistem kesejahteraan sosial Nordik ini begitu luas dan mengatur layanan kesehatan, pendidikan dengan pemaparan item yang detail terkait tunjangan kesejahteraan bagi orang yang bekerja di rumah. Menurut Nanang, sejauh ini, hal-hal tersebut dibahas dalam naskah akademik RUU ini.

Selanjutnya Nanang memberikan pertanyaan refleksi terkait ketersediaan sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan implementasi RUU ini jika sudah menjadi UU. Juga terkait mekanisme distribusi manfaat yang adil bagi setiap orang tanpa terkecuali. Dua hal ini terkait dengan kebebasab ekonomi dan kebebasan sipil.

Baca juga:

Nanang menjelaskan, sistem Nordik adalah kombinasi unik dari free market capitalism dan social benefit. Keberhasilan negara-negara nordik dalam implementasi free market capitalism dengan bentuk distribusi social benefit ini mendapat pujian dari banyak lembaga internasional. Hal lain yang menjadi perhatian bahwa sistem ini disebutkan dalam banyak jurnal didorong oleh ekonomi kapitalis yang memang menimbulkan creative destruction.

Jika sistem itu bekerja dengan baik, lanjut Nanang, “Maka para pengusaha dapat mengoptimalkan bisnisnya dengan model-model bisnis yang transformatif sambal menunjang pekerjanya dengan tunjangan-tunjangan yang generous.

Sistem itu juga, menurut Nanang, memperlakukan semua kalangan masyarakat all equally tanpa diskriminasi dengan alasan apa pun.

Singkatnya, Nanang menegaskan bahwa produk hukum untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak itu penting. Namun agar produk hukum tersebut terlaksana dengan baik, maka kondisi  kebebasan sipil dan kebebasan ekonomi harus dijamin dengan baik.

Nanang merujuk data Mother’s Index terbaru, sebuah indeks yang mengukur tingkat kesejahteraan, literasi, dan partisipasi sosial dan politik perempuan-perempuan yang berstatus sebagai ibu; di negara-negara.

“Sepuluh teratas dalam peringkat Indeks Ibu seluruhnya adalah negara-negara yang berstatus bebas dalam hal kebebasan sipil. Dalam hal kebebasan ekonomi, sepuluh negara ini memiliki status kebebasan yang bervariasi, yakni bebas (1 negara), sebagian besar bebas (7 negara), dan bebas moderat (2 negara),” beber Nanang.

    Mathelda Titihalawa