Saat HAM Menjadi Hama

Saat HAM Menjadi Hama
┬ęGetty Image

Mungkin belum banyak yang tahu, termasuk saya sendiri belum lama tahu, konflik horizontal tidak masuk kategori pelanggaran HAM. Begitu juga konflik vertikal yang mana rakyat membantai aparat (misalnya kasus Uncen Berdarah). Pelanggaran HAM hanya bisa satu arah: oleh negara kepada rakyat. Lain dari itu tidak masuk.

Contohnya, dulu Munir ribut dengan Komnas HAM soal kasus Tragedi Sampit 1999, sebab Komnas menyatakan tidak menemukan pelanggaran di sana. Padahal korban jiwa 500 orang lebih. Yang diributkan Munir juga bukan soal jumlah korban, tapi soal adanya pengungsian paksa ribuan orang Madura oleh aparat. Ini masuk pelanggaran hak bermukim. Dianggap sama dengan penggusuran.

Saat alasan evakuasi itu disebut untuk menyelamatkan warga dari amuk laskar adat Dayak, Munir melihat itu sebagai indikasi pelanggaran HAM lain lagi, yaitu pembiaran oleh negara. Cuma mampu evakuasi = tidak mampu melindungi = melakukan pembiaran. Saat itu KontraS meradang, bagaimana bisa 2 poin pelanggaran yang bagi KontraS terang benderang itu kok bagi Komnas tidak terlihat?

Mungkin beda metode; Komnas pakai hisab, KontraS pakai rukyat. Yang jelas keduanya sama-sama tidak relevan untuk rakyat. Jadi pelanggaran HAM hanya bisa dilakukan negara. Kalau antar-individu atau antar-kelompok, itu kriminal biasa. Termasuk misalnya terorisme.

Contoh lain. Dalam kasus Kerusuhan Jayapura-Wamena Agustus 2019, pegiat HAM mengarahkan fokusnya ke subkasus Ujaran Nama Binatang Tertentu di Surabaya. Sebab dalam subkasus itu mereka melihat indikasi keterlibatan aparat. Sementara dalam memandang kerusuhan di Papua, mereka fokus pada aksi balasan oleh massa Paguyuban, tidak pada aksi perusuh. Sebab mereka mencurigai aparat menggerakkan Paguyuban.

Walaupun bukti di lapangan menunjukkan sebaliknya, bahwa aparat justru melindungi dan mengawal perusuh, sambil menghadapi Paguyuban dengan barikade dan gas air mata, bagi pegiat HAM bukti seperti itu harus dikesampingkan. Sebab lokusnya Papua, dan di Papua ada amanah yang bobotnya melebihi aspek HAM mana pun; yaitu aspirasi separatis. Bobot separatisme selalu diprioritaskan, sebab muaranya adalah pembentukan negara baru. Tidak ada aspek hak asasi lain yang eksesnya melebihi itu.

Maka satu nyawa pengusung separatisme lebih berharga di mata pegiat HAM daripada berapa pun nyawa penentang separatisme.

Prinsip inilah yang menjadi dasar saat pegiat HAM individu seperti Veronica Koman menyeru kepada media dan segenap unsur negara Indonesia untuk tidak menyebutkan identitas suku 33 korban jiwa di Wamena pada Kerusuhan Agustus 2019. Sebab penyebutan suku berpotensi menyulut gerakan balas dendam kepada pelaku kerusuhan.

Baca juga:

Ini berbahaya, sebab kalau sampai terjadi pembunuhan terhadap pelaku kerusuhan, maka artinya jumlah pengusung separatisme berkurang. Apalagi kalau pelaku pembunuhan itu warga sipil, tanpa keterlibatan aparat, maka susah membela korban, karena seperti disebut di atas, jatuhnya konflik horizontal; bukan pelanggaran. Itu tidak boleh terjadi.

Sebaliknya kalau yang berkurang itu penentang separatisme, tidak ada urusan. Itu urusan negara, bukan urusan HAM. Jadi prinsip yang ditegakkan pegiat hak asasi sesungguhnya adalah prinsip perang. Yaitu perang antara manusia dengan negara. Saat manusia berdiri di pihak negara, maka halal darahnya.

Entah disadari atau tidak, prinsip ini justru membuka peluang bagi para kontraktor konflik, yang krusial perannya dalam praktik penguasaan sumber daya alam oleh konglomerasi. Selama tidak ada keterlibatan aparat, maka aman sentosa. Bahkan pembersihan etnis di siang hari bolong pun tidak bakal disentuh, jika tidak ada bukti keterlibatan aparat. Seperti Tragedi Sampit.

Entah mulai kapan pola penegakan dibuat seperti itu, hanya fokus kepada kejahatan oleh negara. Yang jelas pola ini sudah membuat konsepnya makin kehilangan tempat di masyarakat. Ia gagal hadir sebagai jawaban. Malah makin menyerupai hama.

Fritz Haryadi
Latest posts by Fritz Haryadi (see all)