Nalar Politik – Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Uni Eropa, Kamis (24/6), Hongaria banjir kecaman. Tindakan parlemennya yang mengesahkan UU Anti-Propaganda LGBTQ membuat sejumlah petinggi negara di wilayah ini marah besar.
Pertanyaan paling pedas pun datang dari Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte. “Menurut saya, Hongaria tidak lagi memiliki tempat di Uni Eropa. Anda (PM Viktor Orban) kelewatan. Ini sudah berlebihan.”
PM Belgia, Alexander De Croo, turut menimpali dengan anggapan legislasi tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan di Uni Eropa. “Homoseksualitas bukan pilihan, tapi homofobia adalah pilihan. Kita tidak bisa menerima legislasi yang melegitimasi perilaku semacam itu.”
PM Luksemburg, Xavier Bettel, yang diketahui menjadi satu-satunya kepala negara yang mengaku gay, ikut dikabarkan mendamprat Orban. “Anda sudah melewati batas.”
Terlihat, banjir kecaman terhadap Hongaria mendominasi jalannya hari pertama KTT Uni Eropa di Brussel. Padahal agenda utama pertemuan sebenarnya berkisar pada hubungan dengan Rusia dan Turki, serta program pemulihan ekonomi pascapandemi.
“Pembahasan di hari pertama berlangsung kontroversial, tapi juga dilakukan dengan sangat jujur,” kata Kanselir Jerman, Angela Merkel. “Kami menegaskan nilai-nilai fundamental yang sedang kami perjuangkan, dan bahwa Hongaria akan berurusan dengan Komisi Eropa,” tambahnya.
UU Kontroversial
Dilansir dari Detik, legislasi baru itu sebenarnya dibuat untuk menggandakan hukuman bagi pelaku pedofilia. Namun amandemen yang diloloskan 15 Juni lalu itu juga melarang promosi atau pencitraan gaya hidup homoseksual di kalangan usia di bawah 18 tahun.
Menurut pegiat HAM, UU anti-pedofilia akan berdampak pada kurikulum pendidikan seksual, konten iklan atau larangan tayangan siaran televisi yang menampilkan gaya hidup homoseksual kecuali sudah lewat tengah malam.
Nantinya, tenaga pengajar pendidikan seksual akan dibatasi dan dipilih secara langsung oleh pemerintah.
Orban mengaku tidak memahami reaksi dramatis pemimpin Eropa. Dia membantah jika Undang-undang tersebut dibuat untuk membidik minoritas seksual.
Baca juga:
“Hal ini bukan untuk memerangi homoseksualitas. UU ini adalah tentang hak anak-anak dan orang tua, tentang bagaimana mereka belajar tentang seksualitas, dan bahwa keputusan untuk mengajarkan hal itu sepenuhnya berada di tangan orang tua,” jelas Orban.
Namun demikian, beragam pengamat mencurigai adanya niatan politik oleh Orban untuk memancing keributan demi dukungan elektoral jelang pemilu 2022 mendatang.
Orban yang berkuasa sejak 2010 selama ini bisa mengandalkan dukungan mayoritas mutlak di parlemen. Tapi saat ini, koalisi partai Fidesz dan KDNP bersaing ketat dengan oposisi dalam berbagai jajak pendapat.
- Ravindra Airlangga Ajak Petani dan Pelaku UMKM Bogor Berorientasi Ekspor - 1 Oktober 2023
- 42 Persen Pendukung Gerakan 212 Memilih Anies - 30 September 2023
- Jika Pasangan Amin Maju, Hanya 16,5 Persen Warga Akan Memilih - 22 September 2023